Periskop.id - Menko Pangan Zulkifli Hasan merespons kritik publik soal keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah, termasuk pegunungan hingga kawasan pesisir. Ia menegaskan lokasi itu bukan kekeliruan karena koperasi memang dirancang sebagai infrastruktur distribusi pemerintah, bukan pusat ritel.
Zulhas menguraikan, konsep koperasi desa tidak dimaksudkan menyerupai supermarket, melainkan berfungsi sebagai offtaker hasil produksi desa sekaligus saluran bantuan dan program pemerintah. Gagasan itu, menurutnya, datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin pertumbuhan ekonomi dimulai dari desa.
"Membangun Koperasi Desa Merah Putih 80 ribu itu gimana? Nggak gampang. Mengubah budaya itu tidak gampang. Konsep Kopdes itu pak Presiden ingin ekonomi tumbuh dari desa. Intinya pemberdayaan," kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional di kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (2/7).
Merespons sorotan yang mempertanyakan posisi koperasi di wilayah pegunungan maupun kawasan pesisir, ia menegaskan penempatannya sudah tepat sasaran. Setiap koperasi, menurutnya, hadir di mana pun sesuai kebutuhan dan fungsi ekonomi desa yang dilayaninya.
"Banyak sekali kata-kata 'ini kok koperasi ada di gunung' Koperasi Desa, Kampung Nelayan Merah Putih di laut ya, di pantai. Memang seharusnya di mana? Karena dia melayani kepentingan desa itu sebagai offtaker. Yang kedua, itu infrastruktur pemerintah, bukan supermarket," jelas dia.
Ke depan, koperasi desa juga akan difungsikan sebagai simpul utama penyaluran bantuan pemerintah di tingkat desa. Berbagai jenis bantuan, mulai dari beras hingga alat pertanian, disebut Zulhas akan dikelola lewat koperasi agar manfaatnya dapat dirasakan semua warga, bukan kelompok tertentu saja.
"Apa itu infrastruktur pemerintah? Nanti Kopdes itu yang akan menyalurkan bantuan beras 10 kg, itu nanti Kopdes. Nanti Kopdes yang akan mengelola sehingga semua orang bisa pakai, tidak hanya untuk kelompok. Jadi nanti bantuan untuk desa akan diserahkan di situ. Itu sebagai infrastruktur pemerintah," terangnya.
Dalam forum yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto turut menyoroti program itu dari sisi keberlanjutan. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membiarkan fasilitas yang sudah terbangun berhenti sebatas proyek seremonial.
Titiek secara khusus menitipkan pesan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di daerah yang telah menerima dukungan program. Fasilitas yang sudah digelontorkan pemerintah pusat, tegasnya, harus benar-benar digerakkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat.
"Infrastruktur dan program yang telah dibangun harus dijaga, dimanfaatkan, dan dikembangkan secara sungguh-sungguh agar tidak berhenti sebagai simbol pembangunan semata, tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang menggerakkan produksi, pengolahan, pemasaran, penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, serta peningkatan nilai tambah hasil perikanan," kata Titiek.
Ia berharap rakornas tersebut menghasilkan komitmen nyata yang menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan di daerah.
"Dengan koordinasi yang kuat, dukungan anggaran yang memadai, dan pengawasan yang berkelanjutan, sektor kelautan dan perikanan optimis menjadi penggerak ekonomi dan ketahanan pangan nasional," pungkas Titiek.
Tinggalkan Komentar
Komentar