Periskop.id - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meluruskan informasi yang beredar terkait kemampuan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang disebut hanya cukup untuk 20 hari, imbas perang Timur Tengah.
Bahlil menjelang rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menjelaskan, kapasitas tersebut bukanlah kondisi darurat, melainkan mencerminkan kemampuan daya tampung (storage) yang selama ini dimiliki Indonesia.
"Memang sejak dahulu, sudah sejak lama, bahwa kemampuan storage kita, daya tampung BBM kita di Republik Indonesia ini tidak lebih dari 21 sampai 25 hari," ujarnya.
Menurut Bahlil, standar nasional minimal berada di angka 20–21 hari, sementara maksimalnya sekitar 25 hari. Dalam rapat bersama Dewan Energi Nasional (DEN), rata-rata ketahanan stok BBM nasional tercatat berada di level 22–23 hari.
Ia menjelaskan, keterbatasan stok bukan disebabkan ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan pasokan, melainkan karena kapasitas tangki penyimpanan yang belum mencukupi untuk menampung cadangan lebih besar. “Kalau kita mau tambah, kita simpan di mana? Storage-nya memang belum cukup,” jelasnya.
Karena itu, Bahlil meminta agar pemberitaan terkait stok BBM tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia mengatakan, persoalannya terletak pada infrastruktur penyimpanan, bukan pada ketersediaan pasokan energi.
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mengupayakan percepatan pembangunan fasilitas storag, guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Targetnya, kapasitas cadangan energi ke depan dapat mencapai hingga tiga bulan, sejalan dengan standar minimum yang menjadi konsensus global.
"Arahan Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami untuk segera membangun storage supaya ketahanan energi kita ada. Storage-nya berapa lama? Insyaallah rencana sampai dengan 3 bulan," serunya.
Langkah ini diharapkan Bahlil bisa menjadi fondasi penguatan sistem ketahanan energi Indonesia, dalam menghadapi dinamika geopolitik dan fluktuasi pasokan energi dunia.
Langkah Mitigasi
Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam memitigasi potensi gangguan pasokan minyak dan gas dunia akibat meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
“Kami mendukung langkah Menteri ESDM yang telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk menjaga keberlangsungan pasokan energi nasional,” kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Bambang menyebut, meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah berpotensi berdampak pada akses pelayaran di Selat Hormuz Menurut dia, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia karena sekitar 20% suplai minyak global melewati kawasan tersebut.
Oleh karena itu, lanjut dia, apabila jalur tersebut terganggu atau bahkan ditutup akibat konflik, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di Timur Tengah, tapi juga negara pengimpor energi seperti Indonesia.
Dijelaskannya, saat ini Indonesia masih mengimpor sejumlah komoditas energi dari kawasan Timur Tengah, termasuk crude oil serta LPG dari Arab Saudi.
Ketergantungan terhadap jalur pasokan tersebut, kata dia, membuat pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif, agar stabilitas pasokan energi domestik tetap terjaga apabila terjadi gangguan distribusi lokal.
“Dalam situasi geopolitik global yang dinamis, upaya antisipatif seperti ini sangat penting agar ketahanan energi Indonesia tetap terjaga,” ujarnya.
Menurut Bambang, langkah mitigasi sejak dini diperlukan, karena pemerintah tidak bisa berspekulasi mengenai lama potensi gangguan di Selat Hormuz.
Ia menilai diversifikasi sumber pasokan menjadi salah satu opsi penting agar Indonesia memiliki fleksibilitas dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.
“Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah memperluas sumber pasokan minyak dan gas dari negara-negara lain yang secara geopolitik lebih stabil,” tuturnya.
“Termasuk dari Amerika Serikat maupun negara produsen lain yang memiliki jalur distribusi lebih aman,” lanjutnya.
Politisi asal Bangka Belitung itu juga menyampaikan stok crude oil nasional saat ini masih pada kisaran sekitar 21 hari dan masih dalam kondisi aman. Namun, situasi geopolitik global yang dinamis menuntut pemerintah untuk tetap melakukan langkah antisipatif, guna memastikan keberlanjutan pasokan energi bagi masyarakat dan sektor industri.
“Stok saat ini memang masih aman, tapi mitigasi tetap perlu disiapkan sejak dini. Ketahanan pasokan migas sangat penting karena menyangkut stabilitas ekonomi dan kebutuhan energi masyarakat,” pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar