periskop.id - Presiden Prabowo Subianto menyoroti potensi pembengkakan subsidi energi seiring kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik geopolitik global. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam diskusi bersama sejumlah ekonom dan jurnalis, Prabowo mengakui bahwa lonjakan harga minyak mentah dunia di atas US$80 hingga US$100 per barel berpotensi memberikan tekanan besar terhadap anggaran negara. Terlebih, nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.000 per dolar AS turut memperbesar beban subsidi energi.
“Kalau harga minyak di atas US$80 atau US$90, itu sudah berat bagi kita. Apalagi kalau konflik berlangsung lama dan harga bisa tembus US$100 per barel,” ujar Prabowo, dikutip Jumat (20/3).
Berdasarkan perhitungan ekonom, kondisi tersebut dapat menyebabkan tambahan beban subsidi energi lebih dari Rp100 triliun. Jika tidak diantisipasi, hal ini berisiko mendorong defisit APBN melampaui batas aman yang telah ditetapkan pemerintah.
Meski demikian, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal dengan memastikan defisit tetap berada di bawah 3% PDB. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah melalui efisiensi anggaran secara besar-besaran.
“Di awal pemerintahan, kita sudah lakukan penghematan Rp308 triliun. Dan saya lihat masih banyak ruang efisiensi yang bisa kita lakukan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penghematan tersebut berasal dari pemangkasan berbagai belanja yang dinilai tidak produktif, seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, hingga pengadaan barang yang tidak mendesak. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan anggaran negara lebih tepat sasaran.
Selain efisiensi, pemerintah juga membuka opsi kebijakan lain untuk merespons tekanan eksternal, termasuk pengendalian konsumsi energi dan optimalisasi sumber daya domestik. Prabowo menilai Indonesia masih memiliki posisi yang relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain dalam menghadapi gejolak global.
“Kita harus siap menghadapi skenario terburuk. Tapi kita juga punya keunggulan, sumber daya kita besar. Tinggal bagaimana kita kelola dengan baik,” katanya.
Ke depan, pemerintah akan terus memantau perkembangan harga energi global dan dinamika geopolitik guna menyesuaikan kebijakan fiskal secara adaptif. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat.
Tinggalkan Komentar
Komentar