Periskop.id - Pemerintah memastikan pasokan pangan bagi jamaah calon haji Indonesia tetap aman, di tengah dinamika geopolitik global. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan dengan jaminan tersebut, para jamaah tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan makanan selama di Tanah Suci.
"Soal makan jamaah haji kita, tadi Pak Menteri Haji mengatakan aman, walaupun di sana ada geopolitik seperti itu, tapi (untuk) soal makan nggak usah khawatir," kata Zulhas usai rapat koordinasi Persiapan Pemenuhan Pangan untuk Haji 2026 di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta, Selasa (21/4).
Menurutnya, berbagai jenis makanan telah disiapkan secara memadai. Mulai dari makanan siap saji hingga makanan yang diproduksi langsung di lokasi, sehingga kebutuhan konsumsi jamaah dapat terpenuhi secara lengkap.
Pemerintah juga memastikan kualitas makanan yang disediakan tetap terjaga dengan baik, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh jamaah haji selama menjalankan rangkaian ibadah di Arab Saudi.
Selain itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar tanpa hambatan berarti sepanjang pelaksanaan ibadah haji berlangsung. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada jamaah calon haji Indonesia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa konsumsi yang layak dan berkualitas.
"Sekarang sudah ada makanan siap saji yang fresh, istilahnya itu RTE, ready to eat," bebernya.
Pemerintah juga memanfaatkan perkembangan teknologi dalam penyediaan pangan. Termasuk penggunaan makanan siap saji yang praktis dan tetap menjaga kualitas serta kandungan gizi bagi jamaah.
Dia juga menyatakan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah menandatangani MoU dengan Arab Saudi, sehingga pengiriman makanan bagi jamaah haji Indonesia dapat dilakukan lebih mudah.
"Kita bisa ngirim makanan ke jamaah kita, bebas. Enggak dipersulit dari Arab Saudinya. Tapi, makanan (yang dikirim) itu hanya untuk jamaah kita. Tidak untuk diedarkan dalam negerinya. Karena kalau diedarkan dalam negeri Arab Saudi, untuk ada persyaratan lain," tambah Zulhas.
Fluktuasi Harga
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch Irfan Yusuf menyampaikan, penyediaan konsumsi bagi jamaah tidak terdampak langsung oleh dinamika harga global, meskipun terdapat fluktuasi harga di pasar lokal Arab Saudi.
Ia menegaskan, pihak penyedia katering tidak mengajukan perubahan harga, sehingga layanan konsumsi bagi jamaah tetap berjalan sesuai perencanaan tanpa adanya penyesuaian yang berpotensi mengganggu pelayanan. Dalam skema penyediaan konsumsi, mayoritas makanan bagi jamaah haji tetap disiapkan melalui proses memasak di dapur untuk menjaga kesegaran serta kualitas gizi yang dikonsumsi setiap hari.
Namun, pada periode tertentu dengan mobilitas tinggi, pemerintah juga menyiapkan makanan siap saji atau ready to eatsebagai solusi distribusi yang lebih praktis dan efisien.
Makanan siap santap tersebut dipasok dari Indonesia dan telah mulai dikirim untuk mendukung kebutuhan jamaah pada fase puncak ibadah haji di Tanah Suci. Penggunaan makanan siap santap difokuskan pada saat pergerakan jamaah sangat padat sehingga distribusi makanan segar menjadi lebih terbatas.
Pada periode tersebut, pemerintah menyiapkan sekitar 3 juta paket makanan siap santap untuk memenuhi kebutuhan sekitar 200 ribu jamaah selama enam hari pelaksanaan ibadah.
Langkah ini dilakukan khususnya pada tahapan Armuzna atau meliputi Arafah, Muzdalifah, dan Mina sebagai rangkaian puncak ibadah haji dengan tingkat kepadatan tinggi.
"Sebanyak 3 juta paket selama enam hari, karena untuk 200 ribu orang, 6 hari. Kan tinggal kalikan saja. Itu hanya untuk tanggal 7, 8, 9, sampai 13. Karena waktu itu trafiknya kan sangat padat sehingga kita pakai RTE itu (ready to eat), itu (selama) tahapan Armuzna," beber Menhaj.
Pemerintah juga memastikan seluruh makanan yang disediakan, baik dari dapur maupun dalam bentuk siap saji, memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan.
Adapun rapat tersebut turut dihadiri Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat Manaor Panggabean, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani hingga pejabat lainnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar