periskop.id - Indonesia Corruption Watch (ICW) menanggapi tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur (Kaltim), mulai dari isu politik dinasti hingga pengadaan fasilitas mewah dengan anggaran fantastis. ICW menilai fenomena tersebut merupakan potret kegagalan kepala daerah dalam menjaga mandat yang diberikan rakyat.
Peneliti ICW, Yassar Aulia, mengungkapkan bahwa usulan pengadaan mobil dinas dengan anggaran fantastis serta renovasi fasilitas oleh DPRD Kaltim mencerminkan kebijakan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Memang itu merupakan potret yang sayangnya menjadi gambaran umum, bagaimana kepala daerah di Indonesia, baik bupati maupun gubernur, seringkali justru jauh dari tali mandat dengan rakyat,” kata Yassar di Gedung KPK, Rabu (6/5).
Yassar menilai, sikap Gubernur Kalimantan Timur memberikan kesan kebijakan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Bahkan, pola kehidupannya pun tidak selaras dengan kerja pelayanan publik.
Ia menjelaskan, selain lemahnya pengawasan internal melalui inspektorat, akar masalah ini berasal dari proses Pilkada 2024. Menurutnya, partai politik pengusung cenderung mendorong pragmatisme politik sehingga pejabat terpilih merasa tidak memiliki kedekatan atau tanggung jawab moral untuk bersikap akuntabel kepada publik.
“Jadi mencoba mencari kader-kader dengan cara yang standar, yang berujung pada mereka ketika menjalankan kekuasaan di posisi pemerintahan, tidak merasa dekat dengan publik atau tidak merasa perlu untuk bersikap akuntabel,” jelasnya.
ICW menekankan, persoalan di Kalimantan Timur hanyalah sebagian kecil dari masalah besar yang melanda banyak pemerintahan daerah di Indonesia.
“Yang terjadi di Kaltim hanya satu contoh, bukti kecil dari puncak gunung es, bagaimana pemerintahan daerah kita sangat jauh dari tali mandat dengan rakyat,” pungkas Yassar.
Diketahui, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya angkat bicara soal anggaran Rp8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas. Menurutnya, pembelian ini dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan bertujuan menjaga marwah serta citra Kaltim sebagai provinsi dengan standar kerja pemerintahan profesional.
Persoalan anggaran Rp8,5 miliar untuk mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur pertama kali dijelaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni. Dikutip dari Antara, Selasa (24/2/2025), Sri menegaskan bahwa rencana pengadaan tersebut sudah melalui berbagai pertimbangan, terutama dari sisi kebutuhan kerja dan efektivitas tugas kepala daerah.
Menurutnya, kendaraan operasional itu disiapkan untuk menghadapi kondisi geografis Kaltim yang tidak mudah. Banyak wilayah dengan akses jalan berat, berlumpur, hingga berbatu. Karena itu, mobil dinas gubernur dinilai harus memiliki kemampuan melintasi medan ekstrem agar aktivitas kunjungan kerja tetap berjalan lancar.
Selain itu, banyak anggota keluarga Mas’ud kini menempati posisi penting di pemerintahan dan DPRD, mulai dari Rudy Mas’ud sebagai gubernur hingga kerabatnya di berbagai jabatan legislatif dan pemerintahan kota.
Tinggalkan Komentar
Komentar