Wamenkum Jelaskan Urgensi KUHAP untuk Lindungi Warga dari Kesewenangan Aparat
Wamenkum Jelaskan Urgensi KUHAP untuk Lindungi Warga dari Kesewenangan Aparat

Wamenkum Eddy Hiariej menegaskan filosofi KUHAP bukan sekadar memproses tersangka, melainkan melindungi warga dari tindakan...

Wamenkum: Uang Makanan Napi Setahun Rp3 Triliun, Jangan Dikira Tak Beban Negara
Wamenkum: Uang Makanan Napi Setahun Rp3 Triliun, Jangan Dikira Tak Beban Negara

Wamenkum Eddy Hiariej ungkap biaya makanan narapidana setahun capai Rp3 triliun akibat overkapasitas lapas. Ia...

KPK Limpahkan Kasus PT Taspen ke Persidangan
KPK Limpahkan Kasus PT Taspen ke Persidangan

KPK melimpahkan kasus korupsi investasi fiktif PT Taspen 2019 dengan kerugian Rp 1 triliun. PT...

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Ingin Segera Hadiri Sidang
Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Ingin Segera Hadiri Sidang

Kuasa hukum Nadiem Makarim menyebut kliennya ingin hadir di sidang korupsi Chromebook, namun kondisi pasca...

Presiden Kerap “Hadiahkan” Koruptor, Wamenkum: Hak Prerogatif Presiden
Presiden Kerap “Hadiahkan” Koruptor, Wamenkum: Hak Prerogatif Presiden

Wamenkumham Eddy Hiariej menegaskan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi adalah hak prerogatif Presiden Prabowo, terbukti...

OTT Jaksa Beruntun, Pimpinan KPK Tegaskan Tak Ada Intervensi
OTT Jaksa Beruntun, Pimpinan KPK Tegaskan Tak Ada Intervensi

KPK tegaskan tidak ada intervensi dalam OTT beruntun terhadap jaksa. Fitroh Rohcahyanto sebut langkah ini...

Nadiem Makarim Tak Datang, Sidang Korupsi Chromebook Ditunda Lagi
Nadiem Makarim Tak Datang, Sidang Korupsi Chromebook Ditunda Lagi

Sidang korupsi Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim kembali ditunda karena kondisi kesehatan pascaoperasi. Majelis hakim...

KPK Selamatkan Keuangan Daerah Rp 45,6 Triliun Sepanjang 2025
KPK Selamatkan Keuangan Daerah Rp 45,6 Triliun Sepanjang 2025

KPK bersama pemerintah daerah berhasil mencegah kebocoran aset daerah 2025 senilai Rp 45,6 triliun melalui...

242 LHKPN Diperiksa KPK, Ada 60 Terindikasi Korupsi
242 LHKPN Diperiksa KPK, Ada 60 Terindikasi Korupsi

KPK memeriksa 242 LHKPN tahun 2025, menemukan 60 terindikasi korupsi. Tingkat kepatuhan mencapai 94,89% dengan...

KPK Duga Ada yang Beri Perintah Hapus Pesan saat OTT Bupati Bekasi
KPK Duga Ada yang Beri Perintah Hapus Pesan saat OTT Bupati Bekasi

KPK menduga ada pihak yang memerintahkan penghapusan pesan saat OTT Bupati Bekasi. Penyidik menyita ponsel...