Periskop.id - Rencana pembicaraan Amerika Serikat dan Iran di Swiss pada Jumat, 19 Juni 2026, batal digelar. Kementerian Luar Negeri Swiss mengumumkan pembicaraan yang semula dijadwalkan berlangsung di negara tersebut tidak jadi dilaksanakan sesuai rencana, hanya sehari setelah Washington dan Teheran menandatangani Memorandum of Understanding Islamabad secara daring.
Pembatalan ini menjadi ujian awal bagi MoU Islamabad, sebuah kesepakatan sementara yang dimaksudkan untuk mengakhiri konflik militer antara AS-Iran dan membuka ruang negosiasi lanjutan selama 60 hari. Dalam periode itu, kedua negara ditargetkan merundingkan kesepakatan akhir terkait program nuklir Iran, pencabutan sanksi Amerika Serikat, serta pemulihan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz.
Sebelumnya, Wakil Presiden AS JD Vance dikabarkan belum berangkat ke Swiss untuk menghadiri agenda penandatanganan atau pembicaraan teknis lanjutan dengan Iran. Alasannya, pengaturan teknis terkait pertemuan tersebut belum selesai. Pemerintah AS menyebut Washington masih ingin pembicaraan teknis dimulai secepat mungkin setelah kendala persiapan dapat diselesaikan.
"Kami berharap dapat memulai pembicaraan teknis sesegera mungkin," kata seorang juru bicara Gedung Putih, Kamis (18/6) waktu setempat.
Vance sebelumnya menyatakan rencana perjalanannya ke Swiss tetap terbuka dan kemungkinan bisa dilakukan pada akhir pekan. Namun, keberangkatan itu bergantung pada kesiapan perwakilan Iran dan finalisasi teknis pertemuan.
Batalnya agenda Swiss membuat proses diplomasi AS-Iran kembali berada dalam tanda tanya. Sebab, MoU Islamabad baru saja menjadi sorotan internasional setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani naskah dokumen tersebut secara elektronik pada Rabu malam, 17 Juni 2026. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif kemudian menandatangani dokumen itu dalam kapasitas sebagai mediator.
MoU Islamabad disebut mulai berlaku segera setelah ditandatangani. Pakistan berperan sebagai mediator utama setelah sebelumnya memfasilitasi gencatan senjata pada 8 April 2026 dan menjadi tuan rumah perundingan tingkat tinggi AS-Iran pada 12-13 April 2026. Pertemuan di Islamabad itu disebut sebagai kontak tingkat tinggi pertama antara AS dan Iran sejak kedua negara memutuskan hubungan diplomatik pada 1979.
Merundingkan Kesepakatan Akhir
Isi MoU tersebut memberi waktu 60 hari bagi Washington dan Teheran untuk merundingkan kesepakatan akhir. Isu utama yang dibahas mencakup program nuklir Iran, sanksi internasional, blokade laut AS, serta lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz.
Selat Hormuz menjadi salah satu titik paling sensitif dalam kesepakatan ini. Jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman itu merupakan salah satu rute energi paling penting di dunia. Karena itu, stabilitas di kawasan tersebut langsung berdampak pada pasar minyak, pengiriman energi, dan keamanan maritim global.
Dalam perkembangan terbaru, Iran menyatakan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz akan ditingkatkan secara bertahap. Pengaturan teknis terkait pelayaran disebut akan diumumkan oleh otoritas pengelola perairan Teluk Persia. Iran juga menyatakan tidak akan mengenakan biaya kepada pemohon selama masa 60 hari.
"Tidak akan ada biaya yang dikenakan kepada pemohon selama 60 hari, dan biaya ini akan ditanggung oleh Iran," kata dewan tersebut dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh stasiun televisi pemerintah, IRIB.
Berdasarkan memorandum tersebut, Iran akan membuka kembali Selat Hormuz untuk lalu lintas maritim, sementara AS mulai mencabut blokade angkatan laut terhadap Teheran. Kesepakatan ini diharapkan dapat memulihkan aktivitas pelayaran yang sempat terganggu akibat perang.
Namun, batalnya pembicaraan di Swiss menunjukkan bahwa implementasi MoU tidak mudah. Kesepakatan awal memang sudah ditandatangani, tetapi detail teknis dan politiknya masih harus dinegosiasikan. Ketidaksiapan agenda Swiss mengindikasikan bahwa kedua pihak masih membutuhkan waktu untuk menyamakan posisi sebelum masuk ke pembahasan lebih rinci.
Dari sisi Iran, kewaspadaan terhadap implementasi kesepakatan juga terlihat dari pernyataan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ia sebelumnya memberi peringatan keras bahwa Teheran akan merespons jika ada pelanggaran komitmen atau tuntutan berlebihan dari pihak lain.
“Jika terjadi pelanggaran komitmen, pelanggaran perjanjian, atau tuntutan berlebihan oleh pihak lain, kami tidak akan ragu untuk memberikan respons yang menghancurkan kepada musuh,” tulis Ghalibaf di akun media sosial X.
Peringatan itu memperlihatkan, Iran tetap masuk ke jalur diplomasi dengan posisi defensif. Bagi Teheran, MoU Islamabad harus dilaksanakan secara konkret, terutama dalam pencabutan sanksi, pembukaan akses ekonomi, dan penghentian tekanan militer.
Sementara itu, pihak AS juga menghadapi dinamika politik dalam negeri. Kesepakatan dengan Iran kemungkinan akan diawasi ketat oleh Kongres dan kelompok politik yang menilai Teheran tidak boleh diberi ruang terlalu besar. Di sisi lain, Gedung Putih berkepentingan menjaga agar perundingan tidak runtuh sebelum kesepakatan final tercapai.
Uni Eropa Memantau Perkembangan Kesepakatan AS-Iran
Sebelumnya, Vance menyampaikan, kekuatan militer tidak selalu menjadi jawaban atas persoalan keamanan nasional. Ia menilai perjanjian dengan Iran memberi manfaat bagi kawasan Timur Tengah dan dunia internasional.
“Respons saya kepada mereka adalah, apa sebenarnya usulan Anda? Anda adalah entitas dengan sembilan juta penduduk. Anda tidak bisa menyelesaikan setiap masalah keamanan nasional hanya dengan membunuh,” kata Vance.
Pernyataan itu menunjukkan adanya pembelaan dari kubu pemerintah AS terhadap jalur diplomasi. Namun, pembatalan pembicaraan di Swiss dapat memberi amunisi bagi pihak-pihak yang meragukan keseriusan atau kelayakan kesepakatan tersebut.
Uni Eropa juga memantau perkembangan kesepakatan AS-Iran, terutama terkait kemungkinan pencabutan sanksi nuklir. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas sebelumnya menyebut pencabutan sanksi akan bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu.
"Kami memiliki persyaratan yang jelas dan berbagai jenis sanksi terhadap Iran. Untuk sanksi yang berkaitan dengan isu nuklir, tentu hal itu akan bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang ada," ujar Kallas menjelang pertemuan Dewan Eropa di Brussel.
"Jika tercapai kesepakatan nuklir, saya pikir negara-negara anggota akan membahas hal tersebut (pencabutan sanksi)," kata Kallas menambahkan.
Dengan demikian, MoU Islamabad bukan hanya urusan bilateral AS dan Iran. Kesepakatan ini juga berkaitan dengan kepentingan energi global, keamanan kawasan Timur Tengah, sanksi internasional, dan hubungan Iran dengan negara-negara Barat.
Batalnya pembicaraan di Swiss membuat masa 60 hari negosiasi menjadi semakin krusial. Jika pertemuan teknis dapat segera dijadwalkan ulang, MoU Islamabad masih punya peluang menjadi jembatan menuju kesepakatan akhir. Namun, jika pembatalan ini berlanjut menjadi saling curiga, risiko runtuhnya kesepakatan sementara akan kembali meningkat.
Untuk saat ini, dunia menunggu apakah AS dan Iran mampu mengatasi hambatan teknis tersebut atau justru kembali terjebak dalam pola lama: saling menekan, saling curiga, dan sulit bergerak dari kesepakatan awal menuju perdamaian yang lebih permanen.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar