Periskop.id - Kementerian Kesehatan mencatat kasus Demam Berdarah Dengue atau DBD di Indonesia mencapai 39.672 kasus hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 105 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemenkes meminta pemerintah daerah memperkuat deteksi dini, diagnosis, tata laksana pasien, serta respons cepat agar kasus tidak berkembang menjadi fatal.
Direktur Penyakit Menular Kemenkes Prima Yosephine mengatakan, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, yakni lebih dari 9.000 kasus dengan 36 kematian. Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan DBD masih menjadi pekerjaan besar, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan risiko penularan yang besar.
"Indonesia kita lihat di sini adalah negara dengan kasus Dengue nomor dua terbesar di dunia. Dan kalau kita lihat di regional Asia Tenggara, maka kita yang paling besar," katanya dalam rangka ASEAN Dengue Day 2026, Senin (15/6).
Prima menjelaskan, Indonesia menyumbang sekitar tiga persen kasus DBD dunia. Namun, kontribusi terhadap jumlah kematian global jauh lebih besar, yakni sekitar 17%. Ketimpangan itu menjadi tanda, penanganan pasien, deteksi dini, dan respons cepat di tingkat daerah harus terus diperkuat.
Dalam Rencana Aksi Nasional Pengendalian Demam Dengue Tahun 2026-2029, Kemenkes menyiapkan empat strategi utama. Strategi pertama adalah memperkuat deteksi dini dan diagnosis agar kasus bisa ditemukan lebih cepat sebelum memasuki fase berat.
"Dalam Rencana Aksi Nasional (RAND) Pengendalian Demam Dengue Tahun 2026-2029, kami dari Kementerian Kesehatan menuangkan ada empat strategi utama dalam pengendalian Dengue. Yang pertama adalah kita harus memperkuat deteksi dini dan diagnosisnya," ujar Prima Yosephine.
Strategi berikutnya meliputi tata laksana kasus yang memadai, penguatan pencegahan, serta surveilans dan respons cepat. Keempat strategi ini ditopang oleh tata kelola, sumber daya, pembiayaan, kemitraan, serta penguatan data, riset, dan inovasi.
"Outcome yang kita harapkan adalah kita bisa mencapai nanti zero death di tahun 2030, kemudian kita akan bisa menekan atau bisa menurunkan kasus Dengue 25% di tahun 2030 dibandingkan keadaan tahun 2021," ujarnya.
Target nol kematian akibat dengue pada 2030 menjadi ambisi besar karena DBD masih terjadi hampir sepanjang tahun di Indonesia. Penyakit ini dipengaruhi banyak faktor, mulai dari cuaca, kepadatan permukiman, mobilitas penduduk, kebersihan lingkungan, hingga keterlambatan pasien datang ke fasilitas kesehatan.
Karena itu, Kemenkes menekankan tiga jenis intervensi. Pertama, intervensi terhadap lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Kedua, intervensi terhadap vektor atau nyamuk, termasuk lewat inovasi nyamuk ber-Wolbachia. Ketiga, intervensi terhadap manusia, salah satunya melalui vaksinasi dengue.
Pendekatan tersebut menunjukkan, DBD tidak bisa ditangani dengan satu cara saja. Pemberantasan sarang nyamuk tetap penting, tetapi harus berjalan bersama inovasi kesehatan dan penguatan layanan medis. Jika hanya satu aspek yang dikerjakan, rantai penularan sulit diputus.
Dijalankan di Lima Kota
Untuk inovasi nyamuk ber-Wolbachia, Prima menyebut program ini sedang dijalankan di lima kota, yakni Jakarta, Kupang, Semarang, Bandung, dan Bontang. Dampak dari pelaksanaan tersebut diperkirakan baru dapat dilihat dan dinilai pada 2027.
Dari uji coba yang telah dilakukan di Yogyakarta beberapa tahun lalu, inovasi Wolbachia disebut mampu menurunkan insiden DBD sekitar 70%. Hasil tersebut menjadi dasar pemerintah untuk memperluas penerapan teknologi ini secara bertahap di wilayah lain.
Wolbachia bekerja dengan cara membuat nyamuk Aedes aegypti lebih sulit menularkan virus dengue. Nyamuk ber-Wolbachia dilepas ke populasi alami agar bakteri tersebut menyebar ke generasi nyamuk berikutnya. Dengan begitu, kemampuan nyamuk menularkan virus dengue ke manusia dapat ditekan.
Meski demikian, Wolbachia bukan pengganti perilaku hidup bersih dan pemberantasan sarang nyamuk. Masyarakat tetap diminta menjalankan 3M Plus, yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menampung air, serta melakukan langkah tambahan seperti memakai obat antinyamuk, memasang kelambu, atau menggunakan larvasida sesuai anjuran petugas kesehatan.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Kemenkes juga mengingatkan bahwa pencegahan menjadi kunci karena dengue sangat dipengaruhi faktor lingkungan. Ketua Tim Penyakit Akibat Tular Vektor, Zoonotik, Gigitan Hewan Berbisa, dan Tanaman Beracun Kemenkes Fadjar SM Silalahi menegaskan pengendalian tidak cukup dilakukan secara individual.
“Dengue adalah penyakit yang sangat dipengaruhi faktor lingkungan, sehingga pencegahan menjadi kunci utama. Kalau kita hanya menjaga diri sendiri, tetapi lingkungan sekitar masih banyak nyamuk, itu tidak akan efektif,” kata Fadjar di Jakarta, Rabu.
Selain pencegahan lingkungan, deteksi dini juga menjadi faktor penentu keselamatan pasien. DBD dapat memburuk cepat, terutama ketika pasien memasuki fase kritis. Pada sebagian kasus, demam yang mulai turun justru membuat keluarga mengira kondisi pasien membaik, padahal fase tersebut bisa menjadi periode paling berbahaya.
Ketua Satuan Tugas Imunisasi Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia Hartono Gunardi pernah mengingatkan orang tua agar tidak lengah terhadap perubahan kondisi anak saat terkena dengue.
“Pada Dengue, anak sering datang sudah terlambat. Ketika demamnya turun, orang tua mengira anak sudah membaik, padahal itu justru fase kritis yang paling berbahaya,” ucapnya.
Ia menjelaskan gejala awal dengue pada anak umumnya berupa demam tinggi mendadak yang dapat disertai lemas, nyeri perut, muntah, hingga tanda perdarahan. Karena itu, kewaspadaan keluarga dan pemeriksaan dini ke fasilitas kesehatan menjadi bagian penting untuk mencegah komplikasi.
Vaksinasi Dengue
Kemenkes juga mulai mendorong vaksinasi dengue sebagai pelengkap strategi pencegahan. Namun, Prima menyebut vaksinasi demam berdarah saat ini masih bersifat mandiri. Baru 11 dari 514 kabupaten dan kota yang menyediakan layanan vaksinasi bagi anak-anak sekolah.
Artinya, cakupan vaksinasi dengue masih sangat terbatas. Pemerintah daerah yang memiliki risiko tinggi dapat mempertimbangkan skema pembiayaan mandiri sesuai kemampuan daerah, sambil tetap mengikuti rekomendasi teknis dan ketentuan keamanan imunisasi.
Dalam sejumlah daerah, vaksinasi dengue mulai dipandang sebagai tambahan perlindungan bagi anak usia sekolah. Namun, vaksinasi tidak berdiri sendiri. Strategi ini tetap harus dilengkapi dengan pemberantasan sarang nyamuk, edukasi masyarakat, surveilans, dan tata laksana pasien yang baik.
Tantangan lain adalah memastikan sistem surveilans berjalan cepat dan akurat. Daerah perlu mendeteksi peningkatan kasus sejak awal, bukan setelah rumah sakit penuh atau kematian meningkat. Data kasus, lokasi penularan, kepadatan jentik, dan kondisi cuaca harus digunakan untuk menentukan kapan intervensi dilakukan.
Jika surveilans kuat, pemerintah daerah dapat melakukan respons lebih cepat, seperti penyelidikan epidemiologi, pemberantasan sarang nyamuk, edukasi warga, pemeriksaan jentik, dan penguatan fasilitas kesehatan di wilayah berisiko. Respons cepat ini penting untuk mencegah penularan meluas.
Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dengue 2026-2029 juga menekankan pendekatan terintegrasi. Kemenkes sebelumnya menyebut pengendalian dengue harus memadukan surveilans kuat, pelibatan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi berkelanjutan.
Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Murti Utami mengatakan, perubahan iklim, urbanisasi, dan mobilitas penduduk menuntut strategi yang lebih preventif.
"Urbanisasi yang tinggi, perubahan iklim, dan peningkatan mobilitas masyarakat menuntut pendekatan yang lebih terintegrasi dan preventif. Kita harus memadukan surveilans yang kuat, pelibatan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi berkelanjutan agar selangkah lebih maju dari penyakit ini, " katanya di Jakarta, Selasa.
Dalam forum regional dengue, Kemenkes bersama negara-negara ASEAN, WHO, pemerintah daerah, sektor swasta, dan para ahli juga membahas strategi terpadu untuk melindungi sekitar 670 juta penduduk ASEAN dari ancaman demam berdarah. Hal ini menunjukkan bahwa dengue bukan hanya persoalan Indonesia, tetapi juga masalah regional.
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes Asnawi Abdullah menyebut, DBD tidak mengenal batas negara. Iklim serupa, tingginya mobilitas, dan urbanisasi membuat penanganannya membutuhkan kerja sama lintas wilayah.
"Faktor-faktor ini membutuhkan tak hanya respons secara nasional, namun juga kepemimpinan secara kolektif, penyelarasan kebijakan, dan kooperasi yang berkelanjutan di tingkat regional," katanya.
Asnawi juga menyebut Indonesia sempat mengalami tantangan besar pada 2024 ketika perubahan iklim, badai, dan fenomena El Nino mendorong kasus DBD naik ke angka tertinggi sepanjang sejarah nasional. Pada 2025, insiden disebut turun signifikan berkat strategi yang lebih proaktif dan adaptif terhadap iklim.
"Tapi di tahun 2025 kita melihat insidennya turun signifikan, menjadi 57 kasus per 100 ribu orang. Kesuksesan ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah hasil langsung dari pergeseran kita ke strategi yang proaktif dan adaptif terhadap iklim," katanya.
Meski ada perbaikan, data per Mei 2026 menunjukkan dengue tetap harus diwaspadai. Dengan 39.672 kasus dan 105 kematian, pemerintah daerah tidak bisa menunggu lonjakan besar untuk bergerak. Deteksi dini dan respons cepat harus dimulai dari puskesmas, sekolah, keluarga, hingga lingkungan permukiman.
Bagi masyarakat, langkah pencegahan tetap sederhana tetapi harus konsisten. Membersihkan penampungan air, menutup wadah, membuang atau mendaur ulang barang bekas, memeriksa jentik, dan segera memeriksakan diri ketika demam tinggi adalah bagian dari pertahanan pertama.
Bagi pemerintah daerah, pekerjaan rumahnya lebih besar. Daerah perlu memperkuat sistem pelaporan, memastikan fasilitas kesehatan siap mengenali fase kritis dengue, menggerakkan kader jumantik, memperluas edukasi, dan menjalankan intervensi berbasis data.
Jika seluruh lapisan bergerak, target nol kematian dengue pada 2030 akan lebih realistis. Namun, jika deteksi masih terlambat, lingkungan tetap menjadi sarang nyamuk, dan respons daerah lambat, angka kematian akan sulit ditekan.
Kemenkes kini memberi sinyal bahwa pusat tidak bisa bekerja sendiri. Dengan kasus yang masih tinggi dan risiko penularan yang terus berubah, kunci pengendalian DBD berada pada kekuatan daerah membaca data, bergerak cepat, dan melibatkan masyarakat sejak sebelum wabah muncul.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar