Jeritan Mahasiswa Rantau: Pemda Ramai-ramai Pangkas PBI APBD Karena Defisit Anggaran

Komisi IX DPR soroti pemangkasan anggaran PBI dari APBD akibat tekanan fiskal daerah yang berdampak pada peserta jaminan kesehatan.

Reporter : Siti Ayu Rachma

Editor : Pipit Ramadhani

Tayang pada : 10 Feb 2026 | 10:35 WIB

Waktu Baca : ±... menit

‎periskop.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti menyoroti pemangkasan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBD di sejumlah daerah. Menurutnya, tekanan fiskal dan defisit anggaran membuat banyak pemerintah daerah terpaksa mengurangi alokasi PBI dari APBD.

‎"Sekarang dengan anggaran APBD yang tentu kita tahu semuanya banyak berkurang. Sehingga ini menjadikan pemerintah daerah sangat mengurangi juga anggaran untuk memberikan PBI untuk APBD ini," kata Nihayatul dalam rapat konsultasi dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, dikutip Selasa (10/2).

‎Dia menjelaskan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah berdampak langsung pada berkurangnya jumlah masyarakat penerima PBI. Kondisi ini dinilai memicu persoalan baru, terutama bagi kelompok rentan yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan.

‎"Sehingga ketika daerah tidak mampu untuk memberikan anggaran PBI dari anggaran APBD, tentunya banyak sekali masyarakat yang dipotong juga untuk penerima PBI," terang dia.

‎Nihayatul juga menyoroti kesulitan yang dialami mahasiswa perantau dan santri yang mengenyam pendidikan di luar daerah asal. Mereka yang PBI-nya dibiayai APBD kerap menghadapi kendala administratif saat harus melakukan pemindahan data kepesertaan maupun fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

‎"Mereka mendapatkan biaya PBI dari APBD, ini biasanya sangat kesulitan untuk pindah data, pindah FKTP. Berbeda kalau mendapatkan biaya PBI-nya dari APBN," tutupnya.