Periskop.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menempatkan teknologi digital, data, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sebagai salah satu fondasi utama dalam mengelola ibu kota. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Jakarta untuk memperkuat posisinya sebagai kota global yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, persaingan kota di era digital tidak lagi hanya ditentukan oleh pembangunan jalan, gedung, atau infrastruktur fisik. Menurut dia, kemampuan kota membaca data, mengembangkan talenta, serta memanfaatkan teknologi untuk pelayanan publik kini menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing.
“Data, teknologi digital, dan AI kini menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing bangsa dan kota. Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional punya tanggung jawab menjadi penggerak transformasi ini,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Hal itu disampaikan Pramono dalam Indonesia Summit 2026 bertajuk “The Next Us: Indonesia’s Leap in the Algorithmic Age” di Jakarta Selatan, Kamis (18/6). Forum tersebut membahas dampak nyata AI terhadap institusi, industri, dan kehidupan masyarakat, termasuk bagaimana teknologi dapat ditanamkan secara strategis ke sektor publik maupun swasta.
Pramono menilai, Jakarta harus mampu bergerak lebih cepat agar tidak hanya menjadi pusat ekonomi nasional, tetapi juga menjadi kota yang relevan dalam jejaring global. Karena itu, transformasi digital dinilai perlu menyentuh kebutuhan warga secara langsung, mulai dari transportasi, layanan publik, tata ruang, pengendalian banjir, ekonomi lokal, hingga stabilitas harga pangan.
“Karena itu, Pemprov DKI terus mendorong Jakarta menjadi kota global yang semakin kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Pramono.
Ambisi tersebut tidak berdiri di ruang kosong. Berdasarkan Global Cities Index 2025 yang dirilis Kearney, posisi Jakarta naik tiga tingkat dari peringkat 74 pada 2024 menjadi 71 pada 2025. Kenaikan itu disebut menjadi sinyal positif setelah satu dekade tren penurunan peringkat sejak 2015.
Untuk diketahui, Pemprov DKI menargetkan Jakarta bisa masuk 20 besar kota global pada 2045. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah daerah menyiapkan Jakarta RISE#20 sebagai peta jalan transformasi. Kerangka ini digunakan untuk mengarahkan pembangunan, inovasi layanan, penguatan daya saing, serta peran Jakarta di tingkat regional dan global.
“Inisiatif ini berfungsi sebagai roadmap untuk memperkuat fondasi pembangunan, mendorong pertumbuhan yang inovatif dan inklusif, serta meningkatkan peran Jakarta di tingkat regional maupun global,” tutur Pramono.
Intelligent Traffic Control System (ITCS)
Penerapan teknologi dan AI di Jakarta dilakukan secara bertahap. Salah satu contoh yang paling terlihat ada pada sektor transportasi. Pemprov DKI telah menggunakan Intelligent Traffic Control System atau ITCS untuk membantu mengatur lalu lintas secara lebih adaptif.
Sebelumnya, Pramono menjelaskan, Jakarta sudah memakai AI untuk memantau dan menangani kemacetan. “Yang digunakan adalah intelligent traffic control system (ITCS),” kata Pramono di Kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu.
ITCS bekerja dengan membaca kondisi lalu lintas secara real time, seperti jumlah kendaraan dan waktu tempuh di persimpangan. Data tersebut kemudian digunakan untuk mengoptimalkan durasi lampu lalu lintas agar tidak hanya bergantung pada pola statis.
Selain lalu lintas, Pemprov DKI juga mengembangkan layanan digital melalui aplikasi Jakarta Kini atau JAKI. Aplikasi ini menjadi kanal layanan warga, mulai dari pelaporan masalah kota, akses layanan kesehatan, panggilan darurat, informasi pangan, hingga notifikasi peringatan dini.
Dalam berita ANTARA tentang peluncuran ulang JAKI pada 2025, Pramono menyebut aplikasi tersebut diperbarui dengan sejumlah fitur tambahan. “Sekarang di-'relaunching' (luncurkan kembali) karena ada 11 fitur baru di JAKI yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan, melaporkan kepada pemerintah DKI Jakarta,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di acara re-launching aplikasi JAKI di Terowongan Kendal, Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu.
Penguatan tata kelola berbasis data juga terlihat dari keberadaan Satu Data Jakarta dan Jakarta Satu. Satu Data Jakarta menjadi pusat integrasi dan penyebarluasan data Pemprov DKI agar data lebih mudah dicari, diakses, dan digunakan kembali oleh publik. Sementara Jakarta Satu menyediakan data spasial dalam kerangka satu peta, satu data, dan satu kebijakan untuk membantu pengambilan keputusan berbasis lokasi.
Dalam mitigasi banjir, Pemprov DKI mengoptimalkan CCTV, alat ukur tinggi muka air, pemantauan pompa, dan sistem Pantau Banjir. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat melihat informasi tinggi muka air, kondisi pompa, pintu air, hingga data terkait fasilitas pengendalian banjir. Sistem ini juga menjadi bagian dari dukungan untuk command center Dinas Sumber Daya Air dalam mengambil keputusan cepat di lapangan.
“Sistem terintegrasi ini menjadi backbone bagi command center Dinas SDA (Sumber Daya Air) untuk mengambil keputusan cepat dan akurat terkait pengoperasian pintu air serta pompa secara real time, khususnya saat wilayah ibu kota memasuki status siaga musim hujan,” ungkap Pramono.
Teknologi juga dipakai dalam pengendalian inflasi daerah. Pemprov DKI menyebut pemanfaatan data dan teknologi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID ikut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta, inflasi tahunan Jakarta pada Mei 2026 sebesar 2,49%.
Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto mengatakan, inflasi tahunan pada Mei 2026 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan dibandingkan April 2026. "Pada bulan Mei 2025, inflasi tahunan sebesar 2,07%. Sementara, bila dibandingkan dengan bulan April 2026, tingkat inflasi tahunan bulan Mei 2026 juga lebih tinggi, yakni 0,37 persen poin," kata Kadarmanto.
Memperluas Akses Warga
Meski teknologi menjadi tulang punggung baru, Pramono sendiri menegaskan transformasi Jakarta tidak boleh hanya mengejar kecanggihan sistem. Menurut dia, teknologi harus tetap diarahkan untuk memperluas akses warga, terutama kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan dalam menggunakan layanan publik.
Di sektor transportasi, konektivitas transportasi publik Jakarta saat ini disebut telah mencapai 93 persen. Pemprov DKI juga terus mengembangkan moda seperti MRT dan Transjakarta agar semakin mudah diakses oleh seluruh kelompok masyarakat.
“Moda seperti MRT dan Transjakarta terus dikembangkan agar ramah terhadap penyandang disabilitas serta lansia,” imbuh Pramono.
Dengan berbagai inisiatif tersebut, Jakarta sedang mencoba membangun wajah baru sebagai kota yang tidak hanya besar secara ekonomi, tetapi juga lebih cerdas dalam mengambil keputusan. Tantangannya, pemanfaatan AI dan data harus berjalan seiring dengan transparansi, keamanan data, akuntabilitas, serta kemampuan pemerintah memastikan teknologi benar-benar menyelesaikan masalah warga, bukan sekadar menjadi jargon kota pintar.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar