DPR Usulkan Integrasi Data BMKG, BPBD, dan KLH Hadapi Hujan Ekstrem

periskop.id - Anggota DPR RI Jamaludin Malik mendorong pemerintah untuk segera mengintegrasikan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat sistem peringatan dini banjir di seluruh wilayah Indonesia.

“Pemerintah harus mendorong integrasi data BMKG, BPBD, dan KLH untuk memperkuat early warning system,” ujar Jamaludin melansir Antara, Kamis (18/9).

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas peringatan BMKG mengenai potensi musim hujan ekstrem pada periode 2025–2026. Ia menilai, ancaman ini semakin serius karena diperparah oleh krisis sampah, seperti yang terjadi di Bali, yang memperburuk dampak banjir.

“Banjir bukan semata fenomena alam. Krisis sampah yang tak terkelola di daerah wisata seperti Bali sudah memperparah dampaknya. Ini saatnya pemerintah membangun sistem peringatan dini yang canggih sekaligus membenahi tata kelola sampah secara nasional,” tegasnya.

Data BMKG menunjukkan, puncak musim hujan akan datang dalam dua gelombang besar. Gelombang pertama diperkirakan terjadi pada November–Desember 2025 di Sumatera dan Kalimantan, sedangkan gelombang kedua pada Januari–Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. 

Intensitas hujan ekstrem diprediksi meningkat, dengan curah hujan setara satu bulan yang bisa turun hanya dalam satu hari.

Jamaludin mengingatkan bahwa dampak banjir tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. Di Bali, misalnya, penumpukan sampah di sungai dan pantai telah merusak lingkungan, mengganggu sektor pariwisata, bahkan memakan korban jiwa.

Ia mengajak pemerintah daerah memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat investasi di sektor pengelolaan sampah. Bentuknya bisa berupa pengembangan bank sampah digital, penerapan teknologi daur ulang, hingga pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan pihak swasta sangat penting untuk memastikan pembiayaan yang berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan.