periskop.id - Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya membantah keras narasi keliru yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) memotong anggaran pendidikan nasional. Ia memastikan kebijakan strategis tersebut sama sekali tidak mengorbankan kualitas fasilitas sekolah maupun kesejahteraan tenaga pengajar.
"Kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan," kata Teddy kepada awak media di Jakarta, Jumat (27/2).
Teddy menyebut isu pemotongan anggaran tersebut murni narasi keliru tanpa dasar yang kuat. Program MBG justru lahir dengan tujuan mulia meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
"Tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan," tegasnya.
Seluruh program peninggalan era sebelumnya seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar tetap berjalan normal. Presiden Prabowo Subianto bahkan berinisiatif menambah fasilitas berupa pembangunan sekolah rakyat.
Kehadiran sekolah rakyat ini memfasilitasi anak-anak putus sekolah agar dapat kembali mengenyam pendidikan secara layak. "Diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan gizi, dan dijamin kesehatannya," ujarnya.
Pemerintah terus memacu perbaikan infrastruktur pendidikan yang selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat. Kewenangan perbaikan fasilitas sekolah sejatinya berada di tangan pemerintah daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Namun, Presiden Prabowo mengambil langkah cepat merenovasi belasan ribu gedung sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan. "Faktanya di tahun 2025 saja sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi," ungkapnya.
Proyek renovasi masif ini menelan total anggaran sekitar Rp17 triliun di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemerintah turut membagikan 280.000 unit televisi digital menuju ratusan ribu sekolah guna menunjang pembelajaran modern.
Teddy juga menepis isu penelantaran kesejahteraan tenaga pengajar di era pemerintahan saat ini. Pemerintah pusat terus memberikan insentif tambahan bagi kelompok guru honorer di bawah naungan pemerintah daerah.
"Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif dan baru naik di zaman Presiden Prabowo," tuturnya.
Nominal insentif tenaga pendidik tersebut akhirnya mengalami kenaikan menjadi Rp400 ribu usai stagnan selama dua dekade. Tunjangan bagi guru non-ASN juga mengalami peningkatan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta pada tahun lalu.
Mekanisme pencairan hak finansial tenaga pengajar kini berjalan jauh lebih cepat dan transparan. "Tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan, langsung ke gurunya, dan sudah berjalan," tegasnya.
Teddy mengakhiri penjelasannya dengan mengingatkan kembali proses penyusunan anggaran negara. Proporsi dana pendidikan sebesar 20% dari APBN telah melewati proses kesepakatan bersama Badan Anggaran DPR RI pada tahun lalu.
Tinggalkan Komentar
Komentar