Persikop.id - Presiden Prabowo Subianto meminta dukungan para ulama, terkait sikap dan posisi Indonesia terhadap eskalasi yang saat ini terjadi di negara-negara Teluk, Timur Tengah. Terutama setelah adanya serangan sepihak militer Amerika Serikat dan zionis Israel terhadap Iran.
Dalam pertemuan dengan para ulama di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3) malam, Presiden Prabowo menegaskan kebijakan yang diambil oleh dirinya seluruhnya untuk keutuhan dan kedaulatan Republik Indonesia.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, pertemuan ini dimaksudkan untuk saling memahami, saling mendengar terhadap perkembangan informasi geopolitik, geoekonomi yang terjadi pada akhir-akhir ini. “Dalam pertemuan tersebut, tadi Presiden mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Beliau adalah demi keutuhan Republik Indonesia, demi keutuhan negara, dan demi kedaulatan Republik Indonesia," ujarnya selesap pertemuan di Istana, Kamis (5/3) malam.
Muzani melanjutkan para ulama pun memahami penjelasan Presiden Prabowo. "Para ulama, para kiai memahami itu sebagai sebuah sikap yang dilakukan oleh Presiden pada jalan yang baik, jalan yang benar. Karena itu kita semua diminta untuk tetap memberikan support (dukungan, red.), mendoakan agar apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia bisa berjalan dengan baik dan mulus," ucap Muzani.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga jam lebih tersebut, Prabowo juga menyampaikan kepada para ulama dirinya terbuka terhadap seluruh usulan dan masukan.
"Presiden juga terus membuka diri untuk mendapatkan masukan, pandangan dari berbagai macam kalangan termasuk dari para ulama dan para kiai. Karena itu, saya kira pertemuan ini diharapkan bisa berlangsung secara periodik dalam beberapa pekan atau dalam beberapa bulan yang akan datang," sambung Muzani.
Dalam jumpa pers yang sama, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy yang juga tokoh senior Muhammadiyah menjelaskan, dalam pertemuan dengan para ulama, Presiden Prabowo juga menjelaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza.
"Jadi, beliau (Presiden, red.) menegaskan, keterlibatan Beliau di BOP itu tidak serta merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk, yang kemudian (pimpinan-pimpinan itu, red.) sepakat untuk bergabung. Strategi yang beliau pilih adalah yang disebut dengan strategy from within. Jadi, setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam," kata Muhadjir.
Rangkaian pertemuan dengan para ulama berlangsung sejak jam buka puasa, kemudian acara dialog mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan lewat pukul 23.00 WIB. Sebanyak 160 lebih kiai, ulama, pimpinan pondok pesantren, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, sejumlah petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan jajaran pejabat negara, termasuk menteri-menteri Kabinet Merah Putih menghadiri acara tersebut.
Keanggotaan BoP
Sementara itu, terkait dengan BoP, Organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI), menitipkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi permintaan agar Indonesia menarik diri dari Board of Peace (BoP).
"Memang tadi kami belum dapat kesempatan bicara, tapi kami menitipkan surat. Surat kami sampaikan, tadi juga kami sampaikan kepada Presiden, bahwasanya kami tetap meminta supaya Republik Indonesia menarik diri dari BoP," kata Sekretaris Majelis Syura DPP FPI Habib Hanif Alatas di Jakarta, Kamis (5/3) malam.
Dia menjelaskan pihaknya meminta Indonesia menarik diri dari BoP karena tidak memercayai Amerika Serikat dan Israel yang dinilai memiliki rekam jejak buruk dalam berbagai konflik.
"Kita percaya iktikad baik Presiden Republik Indonesia, tapi kita enggak percaya Amerika. Kita enggak percaya sama Israel. Nabi-nabi saja, para Rasul saja dikhianati oleh Israel, apalagi cuma kita manusia biasa," ucapnya.
Menurut ia, keterlibatan Indonesia dalam BoP berpotensi menimbulkan persoalan. Termasuk kemungkinan pasukan Indonesia berhadapan dengan pejuang Palestina di Gaza.
Habib Hanif menegaskan, FPI tidak keberatan apabila pengiriman pasukan Indonesia bertujuan membantu kemerdekaan Palestina. Namun, pihaknya menolak apabila pasukan Indonesia berada di bawah komando Amerika Serikat dan berpotensi melucuti senjata kelompok pejuang di Gaza.
"Kalau dikirim ke Gaza buat memerdekakan Palestina kita dukung, bahkan kita siap support relawan. Tapi, kalau dikirim ke Gaza di bawah komando Amerika, lalu melucuti senjata para pejuang di Gaza akhirnya konfrontasi, ini yang kami enggak mau," ucapnya.
Habib Hanif menambahkan, Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut menyampaikan, keterlibatan Indonesia dalam BoP bertujuan memberikan kontribusi lebih besar dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.
Presiden Prabowo juga menyatakan kemungkinan menarik diri apabila tidak terdapat kemaslahatan bagi Palestina atau tidak sejalan dengan kepentingan nasional.
"Kalau melihat tidak ada kemaslahatan lagi untuk Palestina, enggak ada peluang buat memperjuangkan kemaslahatan Palestina, dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, Presiden akan menarik diri. Pernyataannya seperti itu. Tapi, kita tetap enggak perlu nunggu itu, dari sekarang saja, orang sudah terbukti kok Amerika dari dulu enggak bisa dipercaya," tuturnya.
Selain menyampaikan sikap terkait BoP, FPI juga meminta Presiden Prabowo menyampaikan secara terbuka ucapan belasungkawa atas gugurnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Habib Hanif menyebut permintaan tersebut merupakan amanat dari Habib Rizieq Shihab yang disampaikan melalui dirinya. Habib Rizieq tidak dapat hadir memenuhi undangan berbuka puasa bersama Presiden tersebut.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto, untuk menangguhkan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Setidaknya, sampai konflik di Iran yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel mereda.
Jimly menilai Presiden AS Donald Trump sangat mengapresiasi peran Indonesia di BoP, sehingga mundur dari keanggotaan organisasi itu belum menjadi keputusan yang tepat.
"Saya rasa dua hal yang membuat Donald Trump senang sekali sama Indonesia itu, kan bisa kita kurangin separuh. Misalnya, yang BoP itu, kita menyatakan menangguhkan kewajiban keanggotaan kita sampai dua hal. Satu, sampai perang Iran versus Amerika dan Israel ini reda," kata Jimly saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3).
Jimly mengatakan, eskalasi konflik di Iran setelah serangan sepihak dari militer Amerika Serikat dan Israel itu membuat publik mengaitkan bahwa organisasi yang dibentuk Presiden Trump bukanlah Board of Peace atau Dewan Perdamaian, melainkan Board of Power atau Dewan Kekuasaan.
Oleh sebab itu, ia menyarankan agar Pemerintah Indonesia menangguhkan keanggotaan di BoP hingga konflik di Iran mereda. Indonesia juga dapat aktif kembali sebagai anggota setelah ada kepastian dari Israel untuk mengakui kemerdekaan Palestina.
"Yang kedua, sampai ada kepastian jadwal pengakuan Israel kepada kemerdekaan Palestina. Nah, kalau sudah ada kepastian, baru kita aktif lagi. Saran saya begitu," kata Jimly.
Ia menambahkan, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia juga sudah saatnya berperan untuk menjembatani potensi konflik dan politik adu domba dari Israel kepada negara-negara Islam.
"Bangsa Arab dengan bangsa non-Arab, Turki, Persia atau Iran, Indonesia dan Pakistan mudah-mudahan bisa merujukkan dunia Islam. Jangan nanti diadu domba. Ini gara-gara Syiah, orang Sunni," tuturnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar