Periskop.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta masyarakat hati-hati terhadap tawaran bisnis yang mengatasnamakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi sampai meminta imbalan uang atau dalam bentuk apapun.
"Untuk masyarakat agar selalu cermat dan hati-hati dengan berbagai tawaran bisnis apapun, termasuk tawaran terlibat dalam Program MBG," ujar Dadan di Jakarta, Selasa (10/3) seperti dilansir Antara.
Dadan menegaskan, untuk pelaku penipuan yang terbukti mengatasnamakan Program MBG, akan dilaporkan dan ditindak tegas secara hukum. "Jika orangnya kenal dengan alamat jelas, diproses sesuai prosedur. Jika jelas penipuan, dilaporkan secara hukum," ucapnya.
BGN sejauh ini menemukan maraknya penipuan yang mengatasnamakan program prioritas peningkatan kualitas gizi bangsa tersebut dengan banyak modus. Salah satunya yang disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya yakni iming-iming jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG oleh oknum yang meminta biaya tertentu.
"Sekarang sistemnya sudah ditutup, oleh karena itu, waspadai orang-orang yang bilang masih bisa daftar karena bisa kita drop langsung. Saya pernah menerima video orang yang menyebarkan informasi titik jual beli itu Rp200 juta. Jadi saya lihat langsung ID-nya berapa, drop (turunkan) biar orang yang sudah membayar rugi," kata Sony.
Sony meminta masyarakat yang mendapatkan iming-iming tersebut untuk segera melapor ke BGN, agar segera ditindaklanjuti. Pengaduan tersebut bisa dilakukan melalui call center 127, atau yang dikenal sebagai Sentra Aduan Gizi Interaktif (SAGI). Kanal tersebut melayani setiap kritik, saran, maupun aduan terkait Program MBG agar ke depan lebih baik untuk peningkatan kualitas dan tata kelola.
Kasus terbaru dugaan penipuan yang mengatasnamakan Program MBG dilakukan oleh seorang perempuan asal Perumahan Pondok Permata, Kabupaten Babelan, Bekasi. Korban yang tertipu dikabarkan telah menyetorkan sejumlah uang senilai puluhan juta. Modus pelaku yakni mengiming-imingi membuka SPPG dengan keuntungan berkali-kali lipat.
Ladang Bisnis
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang mengingatkan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tidak menjadikan program peningkatan gizi nasional ini sebagai ladang bisnis.
Nanik menegaskan, sejak awal Program MBG bukan dirancang sebagai program bisnis, melainkan lahir dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat, khususnya golongan miskin.
Nanik mengemukakan, gagasan MBG berawal dari pengalaman pribadi Prabowo Subianto pada tahun 2012 saat melihat langsung kondisi masyarakat di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Saat itu, Prabowo menyaksikan warga yang mengais sisa makanan dari para buruh pabrik, untuk dibawa pulang dan dimakan kembali bersama keluarga mereka.
"Pak Prabowo waktu itu sangat marah melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah menjadi presiden, ingin memastikan masyarakat terutama anak-anak mendapatkan makanan yang layak. Jadi, Presiden itu menganggap Program MBG bukan orientasi bisnis," ujar Nanik.
Ia menjelaskan, Program MBG memang dirancang sebagai investasi sosial dan kemanusiaan. Pada tahap awal pelaksanaan, pemerintah membuka peluang kemitraan bagi lembaga yang ingin terlibat dalam penyediaan layanan dapur MBG, dengan prioritas kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.
Menurut Nanik, kebijakan tersebut bertujuan agar lembaga-lembaga sosial yang selama ini telah membantu masyarakat juga mendapatkan dukungan untuk memperbaiki fasilitas mereka.
Namun dalam perkembangannya, Nanik mengakui muncul sejumlah pihak yang memanfaatkan peluang tersebut dengan mendirikan yayasan semata-mata untuk mengelola dapur MBG. Bahkan, ada pihak yang mengelola banyak dapur sekaligus dengan orientasi bisnis.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sekaligus menyimpang dari semangat awal program. Dalam beberapa kasus, sambung Nanik, pengelolaan dapur lebih berorientasi pada keuntungan, sehingga aspek fasilitas dan standar operasional kurang diperhatikan.
"Secara kepemilikan, dapur ini membuat orang iri karena munculnya bukan oleh yayasan sosial, pendidikan, atau keagamaan, melainkan pengusaha-pengusaha berkedok yayasan karena orientasinya bisnis tadi. Oleh karena itu, kamar pun enggak dipikirkan, diminta AC susah, kalau peralatan rusak enggak mau ganti karena hitung-hitungannya bisnis," ujar dia.
Oleh karena itu, Nanik menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra penyelenggara Program MBG. Kontrak kerja sama dengan mitra, kata Nanik, pada dasarnya hanya berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
"Mereka lupa, mereka hanya kontrak satu tahun yang bisa diperpanjang. Artinya, sewaktu-waktu kita bisa sudahi kerja sama dengan mereka. Kita akan luruskan lagi bahwa MBG bukan bisnis, melainkan program kemanusiaan, investasi sosial," tuturnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar