periskop.id - Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kini menerapkan kebijakan pemadaman listrik setiap malam sebagai bagian dari upaya efisiensi energi nasional. Gedung MPR RI, DPR RI, dan DPD RI akan gelap mulai pukul 18.00 WIB hingga pagi hari.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar simbolis, melainkan dikontrol ketat oleh petugas gedung.
“Pokja bagian gedung akan kontrol untuk penggunaan listrik juga AC,” ujarnya mengutip Antara, Jumat (27/3).
Selain listrik, efisiensi juga menyasar penggunaan bahan bakar kendaraan dinas. Indra menjelaskan bahwa jatah BBM untuk pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI, dari eselon 3 hingga eselon 1, dikurangi satu hari setiap minggu.
“Kami fokus pada ASN. Jadi, saat ini sementara setiap minggu dikurangi jatah BBM-nya 1 hari,” katanya.
Kebijakan ini efektif berlaku mulai Senin, 30 Maret, setelah seluruh pejabat Setjen kembali aktif.
Langkah DPR RI sejalan dengan strategi pemerintah yang menekankan penghematan fiskal. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tengah menutup potensi defisit anggaran dengan pengetatan belanja dan penyisiran program yang dianggap kurang prioritas. Tujuannya jelas: menjaga defisit tetap terkendali dan memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran.
Kebijakan efisiensi energi di lembaga negara bukan hal baru. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sektor bangunan pemerintahan menyumbang sekitar 30% konsumsi listrik di wilayah perkotaan.
Dengan pemadaman terjadwal, potensi penghematan bisa mencapai ratusan megawatt per tahun. Di sisi lain, pengurangan BBM kendaraan dinas juga mendukung target penurunan emisi karbon sebesar 31,89% pada 2030, sesuai komitmen Indonesia dalam Paris Agreement.
Tinggalkan Komentar
Komentar