Periskop.id — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan pemerintah tidak memiliki kebijakan menutup program studi yang dianggap kurang relevan dengan kebutuhan industri. Pemerintah justru mendorong perguruan tinggi memperbarui substansi keilmuan dan kurikulum, agar program studi tetap adaptif terhadap perubahan teknologi, dunia kerja, dan kebutuhan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/6). Pernyataan tersebut sekaligus merespons kekhawatiran publik dan kalangan akademisi terkait wacana penutupan program studi yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi masa depan.
"Jadi, terkait dengan isu yang kemudian berkembang, bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi akan melakukan penutupan program studi untuk penyesuaian dengan industri yang akan berkembang di masa depan, kami dapat menyampaikan, hal tersebut tidak menjadi kebijakan kami," katanya.
Brian menjelaskan, arah kebijakan kementerian bukan membubarkan prodi, melainkan melakukan pembinaan. Program studi diminta memperbarui fokus pembelajaran agar tetap memiliki relevansi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan zaman.
Ia memberi contoh ilmu matematika yang dapat dikembangkan menjadi lebih aplikatif, seperti aktuaria, sehingga lulusannya memiliki peluang lebih besar terserap di dunia usaha. Contoh lain terlihat pada teknik elektro, yang kini banyak mengembangkan peminatan ke arah kecerdasan buatan, machine learning, dan robotika.
Guna menjaga pembaruan tersebut berjalan konsisten, Brian meminta badan kerja atau badan koordinasi pada masing-masing program studi melakukan evaluasi rutin setiap tiga hingga empat tahun. Evaluasi diperlukan untuk menimbang bagian keilmuan fundamental yang tetap harus dipertahankan dan bagian pembelajaran yang perlu diarahkan ke bidang yang lebih implementatif.
Pernyataan Brian sejalan dengan penjelasan sebelumnya yang menyebut, program studi yang kurang relevan akan dikembangkan, bukan ditutup. Dalam laporan media pendidikan, Brian juga menekankan kampus perlu memperbarui kurikulum secara berkala dengan model continuous improvement agar lulusan tetap sesuai dengan perkembangan teknologi seperti AI, Internet of Things, dan komputasi kuantum.
Dinamika Masa Depan
Isu ini sebelumnya menuai kritik dari kalangan akademisi. Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Wisnu Setiadi Nugroho menilai, gagasan menutup prodi hanya karena dianggap tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi saat ini, berisiko mengabaikan dinamika masa depan.
"Pendidikan tinggi bukanlah balai latihan kerja tambahan bagi industri. Menutup prodi hanya karena tidak sesuai dengan selera pasar hari ini adalah bentuk keputusan rabun jauh yang mengabaikan dinamika masa depan," kata Wisnu.
Menurut Wisnu, kampus tidak seharusnya dipandang sebagai pabrik tenaga kerja yang hanya mengikuti pesanan pasar. Perguruan tinggi, katanya, harus tetap menjadi ruang pembentukan manusia yang mampu berpikir, beradaptasi, mencipta, sekaligus mengembangkan pengetahuan jangka panjang.
"Jika kita terus memaksakan logika pasar sebagai satu-satunya ukuran relevansi, yang dihasilkan bukanlah generasi yang siap menghadapi masa depan, melainkan generasi yang dilatih untuk masa lalu," tuturnya.
Wisnu juga mengingatkan, kebijakan pendidikan tinggi tidak bisa hanya diukur dari serapan kerja jangka pendek. Bidang ilmu dasar, humaniora, dan ilmu sosial memiliki peran penting dalam membangun pemikiran kritis, riset dasar, kebudayaan, serta kapasitas refleksi masyarakat.
"Perguruan tinggi adalah ruang produksi pengetahuan, kritik, dan refleksi. Ketika fungsi ini dilemahkan, masyarakat kehilangan kapasitas untuk memahami perubahan apalagi mengoreksinya," imbuhnya.
Terlalu Dini
Kekhawatiran serupa disampaikan Pakar Kebijakan Publik dan Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu, Dr Anzori Tawakal. Ia menilai wacana penghapusan prodi terlalu dini jika belum didahului analisis mendalam dan pemahaman menyeluruh terhadap fungsi pendidikan tinggi.
"Masih terlalu dini menilai suatu program studi atau prodi tidak relevan lalu dihapus karena pendidikan tidak hanya untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja tetapi juga membangun pengetahuan dan kemampuan manusia,” kata Dr Anzori Tawakal di Bengkulu, Kamis.
Anzori menilai tidak semua program studi dirancang untuk langsung terserap ke dunia kerja. Sebagian prodi memiliki orientasi jangka panjang, seperti mencetak peneliti, akademisi, pemikir, dan pengembang ilmu pengetahuan. Karena itu, menurutnya, fokus kebijakan lebih tepat diarahkan pada peningkatan kualitas dan standar mutu pendidikan, bukan penutupan prodi secara terburu-buru.
Perdebatan ini muncul di tengah perubahan cepat dunia kerja akibat teknologi. World Economic Forum dalam Future of Jobs Report 2025 memperkirakan 39% keterampilan inti pekerja akan berubah pada 2030, meski angka itu turun dari proyeksi 44% pada laporan 2023. Artinya, tantangan utama pendidikan tinggi bukan sekadar menyesuaikan nama prodi, melainkan memastikan lulusan memiliki kemampuan belajar ulang, berpikir kritis, dan beradaptasi.
Data National Association of Colleges and Employers atau NACE dalam Job Outlook 2025 juga menunjukkan, pemberi kerja tidak hanya mencari kemampuan teknis. Keterampilan yang paling banyak dicari justru mencakup problem solving, kemampuan bekerja dalam tim, komunikasi tertulis, inisiatif, etos kerja, dan kemampuan teknis. Temuan ini memperkuat pandangan, kurikulum perguruan tinggi perlu menggabungkan fondasi keilmuan, keterampilan lintas bidang, dan kompetensi aplikatif.
Dengan demikian, arah kebijakan yang disampaikan Mendiktisaintek menempatkan pembaruan prodi sebagai jalan tengah. Pemerintah tetap mendorong keterhubungan antara kampus dan kebutuhan industri, tetapi tidak menjadikan pasar kerja jangka pendek sebagai satu-satunya ukuran keberadaan program studi.
Bagi perguruan tinggi, tantangannya adalah memperbarui kurikulum tanpa kehilangan fondasi keilmuan. Prodi-prodi yang dianggap kurang diminati dapat memperkuat relevansi melalui peminatan baru, kolaborasi lintas disiplin, proyek berbasis riset, kerja sama industri, serta penguatan kemampuan analitis dan komunikasi lulusan.
Langkah ini juga penting agar kampus tidak hanya menghasilkan lulusan yang siap bekerja hari ini, tetapi juga mampu menghadapi perubahan pekerjaan pada masa depan. Dalam konteks tersebut, pengembangan prodi menjadi lebih strategis dibanding penutupan, karena menjaga keberagaman ilmu sekaligus memastikan pendidikan tinggi tetap responsif terhadap perubahan zaman.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar