Periskop.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperluas dengan pendekatan yang tak biasa. Pemerintah kini memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi dapur produksi makanan bergizi, sekaligus melibatkan warga binaan dalam operasionalnya.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi menyampaikan, sebanyak 36 dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Mei 2026. “Mudah-mudahan akhir Mei (beroperasi). Saat ini ada 18 (titik) ditambah 18 lagi, jadi baru 36 dapur sudah dikerjakan, sudah dibangun. Akhir Mei akan jalan,” kata Mashudi di Jakarta, Kamis (7/5).
Dalam skema ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menyediakan lahan lapas untuk pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lokasi dapur dibangun baik di dalam maupun di luar area lapas, sesuai aturan yang berlaku. Meski menggunakan fasilitas negara, pengelola program tetap diwajibkan membayar sewa lahan kepada negara melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Jadi ada (dapur MBG), baru mendapatkan 70 titik dapur MBG, yang mana itu akan dilakukan di tempat lapas, di luar perkarangan lapas, di situ akan dibangun sesuai aturan. Dia (BGN) membayar PNBP, sewa tanahnya harus bayar,” tuturnya.
Menariknya, operasional dapur MBG ini tidak hanya mengandalkan tenaga profesional, tetapi juga melibatkan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Dari total 46 pekerja di setiap dapur, 20 di antaranya berasal dari WBP yang telah melalui proses seleksi ketat.
“Nanti pekerjanya itu ada 46 orang, dari 26 yang profesional, yang 20 dari warga binaan yang sudah diasesmen bisa bekerja di dapur untuk melayani MBG,” cetusnya.
Mashudi menegaskan WBP yang dilibatkan telah melalui asesmen. Termasuk pemeriksaan kesehatan dan kemampuan kerja, sehingga tetap memenuhi standar keamanan pangan.
Sertifikat Higienitas
Sekadar mengingatkan, program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi pihak yang mengelola standar operasional dapur, termasuk aspek higienitas dan keamanan makanan.
Data Kemenimipas menunjukkan, saat ini terdapat 469 dapur di lapas dan rutan yang telah mengantongi sertifikat laik higienis. Selain itu, sebanyak 754 warga binaan juga telah mengikuti pelatihan teknis pengolahan makanan
Secara keseluruhan, Ditjenpas telah mengusulkan 119 lokasi lapas sebagai titik dapur MBG dari total 627 lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Namun, hingga saat ini baru 36 lokasi yang disetujui dan dalam tahap penyelesaian pembangunan.
“Sekarang ini progres pembangunan dapur sudah 90%. Mudah-mudahan akhir Mei sudah operasi. Sarana dan prasarana dapur yang dibangun sesuai standar BGN, dan hanya menggunakan lahan lapas serta pekerja separuhnya dari warga binaan,” kata Mashudi.
Beberapa lokasi yang telah menjadi percontohan antara lain Lapas Sukamiskin, sementara proyek lain masih berlangsung di Lapas Batulicin (Kalimantan Selatan) dan Lapas Bengkulu. Selain mendukung program gizi nasional, keterlibatan warga binaan juga dinilai sebagai bagian dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial.
Dengan pelatihan dan pengalaman kerja, WBP diharapkan memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat. Program ini juga diplot menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan dalam satu kebijakan, sekaligus memperluas dampak program MBG secara nasional.
Tinggalkan Komentar
Komentar