Periskop.id - Kementerian Sosial (Kemensos) mencoret lebih dari 11 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial yang terindikasi terlibat judi online sepanjang kuartal pertama 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pencoretan dilakukan setelah pemerintah melakukan pemadanan data bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Untuk tahun 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret di triwulan pertama dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM yang kami coret," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5).
Menurut Gus Ipul, seluruh penerima bansos yang dicoret terindikasi menggunakan dana bantuan sosial untuk aktivitas judi online berdasarkan hasil analisis data transaksi. Kemensos menilai, jumlah penerima bansos yang terindikasi judi online mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2025, pemerintah menemukan sekitar 600 ribu penerima bansos terindikasi terkait aktivitas judi daring. "Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Dari 600.000 tinggal 11.000, dan 11.000 pun itu sudah kita coret di kuartal pertama. Di kuartal kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret," ucapnya.
Pemerintah sebelumnya sempat memberikan kesempatan kedua kepada sebagian penerima bansos yang terindikasi judi online, setelah dilakukan verifikasi lapangan dan dinilai masih layak menerima bantuan. Namun, Mensos menegaskan penerima bansos yang kembali terlibat judi online akan dicoret secara permanen.
"Yang tahun lalu masih kita beri sekali lagi kesempatan. Tidak semua juga, hanya pihak tertentu setelah hasil kroscek memang mereka sangat membutuhkan. Tetapi tentu kita beri pendampingan, jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulangi lagi, akan kita coret selamanya," tutur Gus Ipul.
Mayoritas dari Desil 1 dan 2
Gus Ipul mengungkapkan mayoritas penerima bansos yang terindikasi judi online berasal dari kelompok masyarakat desil satu dan dua atau kategori ekonomi terbawah. Selain itu, pemerintah juga menemukan sejumlah kasus bantuan sosial yang digunakan pihak lain di luar penerima manfaat resmi.
"Untuk sementara memang di (desil) satu, dua ya, dan memang banyak temuan ya. Enggak banyak sih, memang beberapa temuan gitu ya, yang dimanfaatkan oleh orang lain. Ada yang dimanfaatkan oleh orang lain, ya. Ada yang sengaja. Kalau yang sengaja ya, itu kita beri garis merah," ucap Gus Ipul.
Untuk mencegah penyalahgunaan bansos, Kemensos kini memperkuat pengawasan melalui pendamping sosial di daerah serta koordinasi dengan pemerintah daerah.
"Kami tentu mengawasi dan sekaligus memberikan pendampingan lewat pendamping-pendamping yang kami punya di setiap daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah," katanya.
Pemutakhiran DTSEN
Di sisi lain, Kemensos juga mulai menggunakan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran bantuan sosial. Mensos menyebut pada kuartal kedua 2026 terdapat lebih dari 470 ribu KPM baru yang mulai menerima bansos setelah sebelumnya belum tercatat pada kuartal pertama.
"Untuk triwulan kedua ini ada lebih dari 470.000 KPM baru yang mendapatkan bantuan, di mana mereka belum mendapatkan bantuan pada kuartal pertama," ujarnya.
Menurutnya, pembaruan data dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Kemensos juga mengandalkan lebih dari 70 ribu operator data desa yang terhubung melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK-NG).
"Alhamdulillah, sekarang kita telah memiliki lebih dari 70 ribu operator data desa, yang mana melalui aplikasi SIK-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) ini sudah terhubung dengan Dinsos kabupaten/kota, Dinsos provinsi, dengan Kementerian Sosial, dan dengan DTSEN yang dikelola langsung oleh BPS," tuturnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut tingkat kemiskinan Indonesia per September 2025 berada di angka 8,25%, sementara kemiskinan ekstrem tercatat 0,78%. "Hingga kuartal kedua 2026, jumlah penduduk yang teregistrasi dalam DTSEN yang telah direkonsiliasi dengan data Dukcapil tercatat sebanyak 289 juta orang," kata Amalia.
Sebelumnya, pemerintah mengaku terus memperketat pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial untuk mencegah penyalahgunaan, termasuk penggunaan bansos untuk judi online, pinjaman ilegal, hingga transaksi yang tidak sesuai peruntukan. Langkah pemadanan data dengan PPATK disebut menjadi bagian dari reformasi sistem bansos nasional agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan dan digunakan sesuai tujuan program sosial pemerintah.
Tinggalkan Komentar
Komentar