Periskop.id - Penertiban perlintasan rel liar kembali menjadi sorotan setelah berbagai pihak mendesak pemerintah segera menutup seluruh akses ilegal di jalur kereta api yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menegaskan, tidak boleh ada kompromi terhadap keberadaan perlintasan liar karena memiliki risiko kecelakaan yang sangat tinggi.
“Pada dasarnya perlintasan liar itu harus ditutup. Tidak ada kompromi,” ungkap Djoko di Jakarta, Selasa (12/5).
Menurut Djoko, persoalan perlintasan sebidang masih menjadi tantangan besar dalam sistem transportasi nasional, terutama di wilayah perkotaan padat penduduk seperti Jakarta dan sekitarnya.
Pertumbuhan kawasan permukiman yang tidak diimbangi penataan akses transportasi membuat banyak warga membuka jalur penyeberangan ilegal di sekitar rel kereta api. Kondisi tersebut dinilai semakin berbahaya karena lalu lintas kereta kini semakin padat dan cepat.
Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia (KAI), terdapat 432 titik perlintasan sebidang di wilayah operasional Daop 1 Jakarta yang mencakup lintasan Banten hingga Cikampek. Dari jumlah tersebut, sebanyak 138 titik masuk kategori perlintasan tidak terjaga.
Djoko menilai, seluruh titik tersebut perlu segera ditata bahkan ditutup demi mencegah jatuhnya korban jiwa. Ia juga mendorong adanya sinergi kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan perlintasan liar, termasuk dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur keselamatan.
Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah sering menjadi alasan lambatnya penataan jalur perlintasan. Padahal, keselamatan transportasi publik tidak boleh bergantung pada kondisi anggaran semata.
Ribuan Perlintasan Liar
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus turut menyoroti masih banyaknya perlintasan liar dan tidak resmi di berbagai daerah di Indonesia. Ia menyebut, keberadaan akses ilegal tersebut menjadi ancaman serius terhadap keselamatan perjalanan kereta maupun pengguna jalan.
“Perlintasan sebidang yang tidak dijaga, bahkan yang liar, ini jumlahnya sangat banyak dan menjadi potensi kecelakaan jika tidak segera ditangani,” ucap Lasarus.
Karena itu, DPR mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional perkeretaapian nasional, termasuk percepatan penghapusan perlintasan sebidang berisiko tinggi. Lasarus menilai langkah tersebut penting agar kecelakaan serupa tidak terus berulang.
“Cukuplah kejadian ini dan yang telah lalu menelan banyak korban jiwa. Jangan sampai peristiwa serupa kembali terulang,” tuturnya.
Ia juga meminta adanya koordinasi lintas sektor antara kementerian, operator kereta api, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum dalam memastikan keselamatan transportasi publik.
Kasus kecelakaan di perlintasan sebidang masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebelumnya menunjukkan sebagian besar kecelakaan kereta terjadi di perlintasan liar maupun perlintasan tanpa penjagaan.
Dalam sejumlah laporan sebelumnya, tercatat berbagai kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan dengan kereta api di perlintasan ilegal. Salah satu yang menjadi perhatian publik ialah kecelakaan di Bekasi Timur beberapa waktu lalu yang kembali memicu desakan percepatan penutupan perlintasan sebidang berbahaya.
PT KAI bersama pemerintah daerah belakangan mulai memperketat penertiban akses liar dengan pemasangan pagar, portal, hingga penutupan permanen di sejumlah titik rawan. Namun tingginya mobilitas warga dan keterbatasan jalur alternatif masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya.
Pengamat menilai penutupan perlintasan liar harus dibarengi pembangunan akses penyeberangan yang aman seperti jembatan penyeberangan orang (JPO), underpass, maupun flyover agar kebutuhan mobilitas masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengorbankan keselamatan.
Manggarai – Tebet – Cawang
Sementara itu, Pemerintah Kota Jakarta Selatan mulai melakukan sosialisasi penutupan sejumlah perlintasan kereta api liar di jalur Manggarai–Tebet–Cawang, sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta dan pengguna jalan.
Langkah awal dilakukan melalui pemasangan spanduk peringatan serta survei terhadap sejumlah titik perlintasan tidak resmi yang selama ini kerap digunakan warga. Wakil Camat Tebet Bayu Fadayen Gantha mengatakan pemerintah bersama pihak terkait telah mendata sedikitnya 11 titik perlintasan liar yang berada di sepanjang jalur tersebut.
"Tadi kalau kita survei ada 11 titik, prioritas kita sekarang masih untuk pengguna jalan, tapi nanti akan kami rapatkan kembali untuk berapa titik yang nanti akan ditutup," katanya di Jakarta, Selasa (12/5).
Menurut Bayu, penutupan tahap awal akan difokuskan di jalur Tebet–Cawang yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi, terhadap keselamatan warga maupun operasional kereta api. Sementara itu, jalur Tebet–Manggarai disebut akan menjadi tahap berikutnya setelah proses koordinasi dan sosialisasi selesai dilakukan.
"Nanti Tebet - Manggarai mungkin akan menyusul setelah sudah dilaksanakan penutupan di Tebet - Cawang," kata Bayu.
Ia menjelaskan, pemerintah masih melakukan rapat koordinasi untuk menentukan titik mana yang benar-benar harus ditutup dan mana yang masih dapat dipertahankan dengan penguatan sistem pengamanan. Penguatan tersebut meliputi penambahan personel penjaga hingga penyusunan standar operasional prosedur (SOP) demi meminimalkan risiko kecelakaan.
Kepala Stasiun Tebet Muhammad Zul Faroki atau Okky menyambut baik langkah Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang mulai serius menangani perlintasan liar di kawasan tersebut. Menurutnya, keberadaan jalur penyeberangan ilegal di sekitar rel kereta menjadi salah satu ancaman keselamatan yang harus segera ditangani.
"Mudah-mudahan dan kita berharap nanti ada perlintasan liar yang bisa kita tutuplah nantilah dari 11 perlintasan liar yang ada di antara Stasiun Tebet dan Cawang," imbuhnya.
Okky juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan melintasi jalur rel karena risiko kecelakaan sangat tinggi, terlebih di lintasan padat seperti Manggarai–Cawang yang menjadi salah satu jalur tersibuk KRL Jabodetabek. Okky pun mengimbau kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan keselamatan karena melewati perlintasan kereta api itu sangat berbahaya.
Tinggalkan Komentar
Komentar