periskop.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang menjabat Kepala BGN yang baru.
"Saya memandang pergantian Kepala BGN oleh Nanik S. Deyang sebagai figur yang sangat tepat untuk menakhodai BGN," kata Yahya Zaini dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (5/6).
Pergantian pimpinan ini menjadi momentum krusial memperbaiki kinerja lembaga. Terlebih, BGN mengelola MBG yang berstatus program prioritas nasional paling strategis saat ini.
"Pengalamannya yang intensif dalam melakukan pengawasan langsung ke berbagai daerah membuatnya sangat memahami seluk-beluk, dinamika, serta hambatan riil yang dihadapi program MBG di tingkat tapak selama ini," lanjutnya.
Yahya menegaskan, tugas berat kini menanti Kepala BGN baru demi memastikan program berjalan efektif ke masyarakat. Setidaknya ada tiga tantangan utama mendesak yang butuh pembenahan segera.
"Yang pertama, perbaikan tata kelola anggaran dan operasional merupakan substansi mendasar yang perlu diperbaiki adalah transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan serta manajemen distribusi," jelas Yahya.
Perbaikan tata kelola internal institusi menjadi mendesak lantaran program MBG menyerap anggaran negara bernilai besar.
"Termasuk perlu juga ada pembenahan akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok (supply chain) dari pusat hingga ke daerah harus dipastikan bebas dari kebocoran," ujarnya.
Faktor kedua yang wajib menjadi perhatian pimpinan baru menyangkut penegakan disiplin dan standardisasi ketat.
Dia berpendapat, BGN harus memperketat implementasi Standard Operating Procedure (SOP) pada tiap unit penyedia makanan.
"Belajar dari beberapa insiden keracunan makanan yang sempat terjadi di lapangan, penegakan disiplin higienitas dan kualitas bahan baku menjadi harga mati demi mencapai target zero accident. Pengawasan berkala tidak boleh kendor," paparnya.
Faktor krusial ketiga berfokus terhadap penguatan koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah. Masalah ego sektoral dinilai kerap menjadi titik lemah yang menghambat program skala nasional.
"Faktor ini merupakan salah satu titik lemah yang kerap menghambat program skala nasional adalah ego sektoral," sebutnya.
Kepala BGN baru kini dituntut meningkatkan komunikasi sinergis bersama kementerian maupun lembaga terkait. Beberapa di antaranya seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta Pemerintah Daerah (Pemda).
"Sinergi ini sangat krusial, terutama dalam fungsi pengawasan terpadu di lapangan yang selama ini dinilai masih longgar," tegas Yahya.
Dia menambahkan, masyarakat menaruh harapan besar terhadap performa lembaga di bawah kepemimpinan baru. Institusi ini memikul tanggung jawab besar dalam mengawal kualitas kesehatan publik.
"BGN diharapkan tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi mampu bertransformasi menjadi motor penggerak perbaikan gizi nasional yang aman, disiplin, dan bebas dari insiden yang merugikan masyarakat," imbuhnya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar