periskop.id - Koalisi MBG Watch menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat. Aksi itu mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyampaikan berbagai kritik terhadap MBG sudah lama dilontarkan oleh sejumlah lembaga dan kelompok masyarakat. Ia menilai semua masukan itu belum mendapat tanggapan memadai dari para pengambil keputusan.
"Kita hari ini harus berisik seberisik-berisiknya, karena rasa-rasanya kalau tidak diberisiki nanti terus saja," kata Bivitri saat berorasi di depan Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (10/6).
Bivitri menyerukan agar pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah terus dijaga. Ia mengajak masyarakat tidak berhenti menyuarakan kritik terhadap pelaksanaan program MBG.
"Itu sebabnya kita harus berisik terus, kita pukul sebanyak mungkin panci dan penggorengan dan lain sebagainya, supaya pondasi ini benar-benar bisa kita bongkar," tambahnya.
Di penghujung orasinya, Bivitri menegaskan tuntutan bukan sekadar pergantian personel atau pencarian sumber pendanaan baru. Menurutnya, MBG perlu benar-benar dihentikan terlebih dahulu agar evaluasi bisa berjalan tuntas dan menyeluruh.
"Yang kita inginkan adalah betul-betul moratorium, pemberhentian, dan evaluasi besar-besaran, bukan cuma soal ganti orang, bukan cuma soal cari duit dari kantong yang mana, dari selokan yang mana, tetapi benar-benar dievaluasi total. Dan untuk mengevaluasi total, tentu saja harus diberhentikan dahulu," ungkapnya.
Massa dalam aksi itu juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, mulai dari moratorium MBG, audit anggaran, hingga evaluasi menyeluruh atas tata kelola program tersebut.
Koordinator Eksternal Advokasi MBG Watch Galau D Muhammad menyebut pengawasan publik diperlukan agar program berbasis dana negara bisa berjalan secara transparan dan akuntabel. Ia menekankan masyarakat perlu konsisten mengawal setiap kebijakan yang menyangkut penggunaan dana publik.
"Kalau kita lihat tuntutannya sangat sederhana, yaitu moratorium total, hentikan secara sementara, audit anggaran yang telah dikeluarkan untuk MBG, dan kemudian konversi itu untuk bantuan yang lebih bermanfaat," kata Galau.
Galau juga menyoroti persoalan transparansi anggaran program MBG. Ia menilai selama setahun program berjalan, pertanggungjawaban atas penggunaan dana tidak disampaikan secara terbuka kepada publik.
Galau kemudian menyinggung persoalan ekonomi yang dinilainya lebih mendesak untuk ditangani pemerintah. Ia merujuk pada kenaikan harga BBM Pertamax yang kini menyentuh Rp16.200 per liter, dan menyebut respons serta komunikasi politik pemerintah dalam memitigasi kondisi tersebut masih jauh dari memadai.
"Hari ini kita melihat angkanya sudah Rp 16.200 untuk Pertamax. Hari ini kita melihat bagaimana respons pemerintah dalam memitigasi krisis sangat buruk, komunikasi politiknya tidak baik. Itu menunjukkan ada banyak sekali permasalahan etika, yang kita tuntut sederhana: MBG harus dikorbankan demi masyarakat kebanyakan," pungkas dia.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar