MBG Ditata Ulang Sebulan, Ada Potensi Boros Rp12 Triliun

Pemerintah menata ulang program MBG selama sebulan setelah titik layanan membengkak dari 21.000 menjadi 27.877, berpotensi menelan anggaran sia-sia Rp12 triliun per tahun.

Penulis : Rheza Alfian

Tayang pada : 11 Jun 2026 | 18:40 WIB

Waktu Baca : ±2 menit

periskop.id - Pemerintah memutuskan menata ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu bulan ke depan. Keputusan itu diambil setelah ditemukan potensi pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun akibat membengkaknya jumlah titik layanan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memaparkan, pelaksanaan MBG mengalami sejumlah masalah yang memerlukan pembenahan manajemen secara menyeluruh. Pemerintah pun bergerak membentuk manajemen baru agar program tersebut berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

"Oleh karena itu perlu waktu penataan. Satu bulan penataan, yang baik tentu diteruskan," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/6).

Salah satu temuan yang paling menjadi sorotan adalah lonjakan jumlah titik layanan. Zulhas menyebutkan, titik yang semula direncanakan sebanyak 21.000 kini telah berkembang menjadi 27.877 titik, atau bertambah 6.877 titik dari rencana awal.

"Misalnya terjadi jual beli titik, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik," ucapnya.

Dari temuan tersebut, ia menguraikan potensi kerugian anggaran secara terperinci. Apabila setiap titik tambahan menelan biaya sekitar Rp6 juta per hari, pengeluaran ekstra dalam sebulan bisa melampaui Rp1 triliun. Dalam setahun, angka pemborosan itu diperkirakan menyentuh sekitar Rp12 triliun.

Masalah tersebut mencuat dalam rapat koordinasi yang kemudian diteruskan sebagai laporan kepada Presiden. Penataan ulang program pun disebut dilakukan atas arahan langsung Presiden untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen MBG.

Zulhas menegaskan, program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang dinilai sangat baik. Namun, persoalan di lapangan membuatnya perlu segera dibenahi agar tidak terus-menerus membebani anggaran negara.

MBG sendiri termasuk salah satu program prioritas utama pemerintahan saat ini. Temuan jual beli titik layanan menjadi perhatian serius karena berpotensi menggerus anggaran di luar perencanaan yang telah ditetapkan sejak awal.

"Misalnya terjadi jual beli titik, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik," tegasnya.