Periskop.id - Polda Metro Jaya menjelaskan alasan sterilisasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI dari aktivitas unjuk rasa. Kepolisian menyebut keputusan itu diambil berdasarkan kajian teknis dan analisis dampak sosial karena kawasan tersebut merupakan salah satu titik paling vital bagi lalu lintas, transportasi publik, dan aktivitas ekonomi di Jakarta.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, Bundaran HI berada di poros utama Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin. Dua ruas tersebut menjadi jalur penting pergerakan kendaraan di pusat Ibu Kota.
Menurut Budi, apabila massa terkonsentrasi di Bundaran HI, dampaknya tidak hanya terjadi di titik aksi. Kemacetan dapat menjalar ke sejumlah ruas arteri di sekitarnya dan mengganggu mobilitas masyarakat luas.
"Konsentrasi massa di titik tersebut berisiko tinggi memicu kelumpuhan total lalu lintas yang berdampak domino hingga ke jalur-jalur arteri di sekitarnya," kata Budi.
Selain menjadi simpul lalu lintas, Bundaran HI juga telah berkembang sebagai pusat integrasi transportasi massal. Di kawasan tersebut terdapat akses MRT Jakarta dan halte integrasi Transjakarta yang setiap hari melayani mobilitas warga, pekerja, dan komuter.
Kepolisian menilai, gangguan di kawasan Bundaran HI dapat langsung berdampak pada akses masyarakat terhadap transportasi publik. Jika titik tersebut dipakai sebagai lokasi konsentrasi massa, warga yang hendak bekerja, pulang, atau beraktivitas di pusat kota berpotensi ikut terdampak.
"Di lokasi tersebut, terdapat Stasiun MRT Jakarta dan halte integrasi Transjakarta yang menjadi tumpuan mobilitas ratusan ribu kaum komuter setiap harinya, gangguan pada titik ini dinilai akan langsung memotong akses transportasi publik warga yang hendak bekerja atau beraktivitas," ucapnya.
Objek Vital Ekonomi
Budi menambahkan, Bundaran HI juga berada di kawasan objek vital ekonomi nasional. Area tersebut dikelilingi pusat bisnis, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan perhotelan internasional. Karena itu, stabilitas keamanan dan kenyamanan di kawasan tersebut dinilai perlu dijaga.
Menurut polisi, pembatasan aktivitas unjuk rasa di Bundaran HI tidak dimaksudkan untuk membungkam aspirasi masyarakat. Polda Metro Jaya menyebut kebijakan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara hak menyampaikan pendapat dan hak masyarakat lain untuk tetap bergerak serta menggunakan fasilitas umum.
"Polri sama sekali tidak membatasi atau menghalangi adik-adik mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Namun, mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, kebebasan berekspresi harus tetap berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak mobilitas masyarakat luas," ujar Budi.
Sebagai dasar hukum, kepolisian merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 232 Tahun 2015 tentang pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka. Aturan tersebut mengatur pedoman penyampaian pendapat agar berlangsung tertib, beretika, dan damai, termasuk mengenai lokasi dan waktu pelaksanaan.
Selain itu, polisi juga merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Dalam aturan tersebut, warga yang menyampaikan pendapat di muka umum memiliki kewajiban menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan moral, menaati hukum, menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan bangsa.
Untuk mengakomodasi penyampaian aspirasi, pemerintah dan kepolisian mengarahkan massa ke tiga ruang alternatif resmi. Tiga titik itu adalah Silang Selatan Monas, Parkir Timur Senayan, dan Alun-Alun Demokrasi DPR/MPR RI.
Lokasi alternatif tersebut dinilai dapat menampung massa tanpa melumpuhkan urat nadi mobilitas Jakarta. Dengan pengalihan itu, unjuk rasa tetap dapat berlangsung, sementara akses utama warga di kawasan Sudirman-Thamrin dan Bundaran HI tetap terjaga.
Beban Fungsi Ganda
Kebijakan sterilisasi Bundaran HI muncul di tengah rencana aksi penyampaian pendapat oleh elemen mahasiswa di sejumlah titik Jakarta. Di sisi lain, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga mengimbau warga mengantisipasi perjalanan dan menghindari beberapa ruas yang berpotensi padat, termasuk Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kebon Sirih, Jalan Medan Merdeka Selatan, kawasan Monas, Gambir, serta Rawamangun.
Pengamanan aksi juga dilakukan dengan pendekatan humanis. Polda Metro Jaya sebelumnya menegaskan personel yang bertugas diminta tidak mudah terpancing dan tetap memperlakukan peserta aksi sebagai warga yang menggunakan hak konstitusionalnya.
Dalam konteks Jakarta, pengaturan titik demonstrasi selalu menjadi isu sensitif. Di satu sisi, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara. Di sisi lain, demonstrasi di titik yang sangat vital dapat berdampak pada pengguna jalan, transportasi publik, layanan darurat, kegiatan ekonomi, dan aktivitas warga yang tidak terlibat aksi.
Bundaran HI menjadi contoh titik yang memiliki beban fungsi ganda. Kawasan ini bukan hanya ikon kota, tetapi juga simpul transportasi, pusat bisnis, akses perkantoran, jalur wisata, serta area layanan publik. Karena itu, gangguan lalu lintas di titik tersebut dapat cepat menyebar ke koridor Sudirman-Thamrin, Dukuh Atas, Tanah Abang, Menteng, hingga kawasan Medan Merdeka.
Namun, kebijakan pembatasan lokasi aksi tetap perlu dijalankan secara proporsional. Pemerintah dan aparat harus memastikan pengalihan lokasi tidak menghilangkan makna penyampaian aspirasi. Akses demonstran ke ruang publik tetap harus dijamin, sementara hak pengguna jalan dan komuter juga dilindungi.
Dengan alasan tersebut, Polda Metro Jaya menyatakan sterilisasi Bundaran HI dilakukan sebagai langkah pengendalian risiko. Polisi berharap penyampaian aspirasi tetap berjalan di lokasi yang telah disiapkan tanpa mengganggu jalur utama mobilitas masyarakat.
Ke depan, pengelolaan aksi di Jakarta akan sangat bergantung pada koordinasi antara peserta aksi, kepolisian, Dishub DKI, pengelola transportasi publik, dan pemerintah daerah. Semakin jelas komunikasi mengenai lokasi, rute, waktu, dan rekayasa lalu lintas, semakin kecil potensi gesekan antara hak demonstrasi dan hak mobilitas warga.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar