Periskop.id – Pemerintah resmi memulai pembangunan Bus Rapid Transit atau BRT Cekungan Bandung Raya dengan investasi sekitar Rp1,3 triliun. Ditargetkan beroperasi pada 2027, sistem transportasi massal ini akan dilengkapi jalur khusus sepanjang 21 kilometer, enam depo, 753 halte, serta teknologi pengelolaan lalu lintas terintegrasi.
Dimulainya pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama proyek Indonesia Mass Transit Project atau MASTRAN di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu (22/7). Dalam agenda yang sama, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota di Bandung Raya menandatangani komitmen subsidi pelayanan publik atau public service obligation untuk mendukung operasional BRT.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pembangunan transportasi publik menjadi jawaban yang lebih mendasar dibandingkan terus menambah kapasitas jalan. Kemacetan di wilayah aglomerasi Bandung Raya dinilai telah mengurangi produktivitas sekaligus menurunkan kualitas hidup masyarakat.
"Solusi yang kita perlukan bukan sekadar menambah kapasitas jalan, yang lebih penting adalah menghadirkan sistem transportasi publik yang handal, terintegrasi, dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari," ujar Dudy.
BRT tersebut nantinya tidak hanya melayani Kota Bandung, tetapi juga menghubungkan pergerakan masyarakat di Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Layanannya akan diintegrasikan dengan kereta api, angkutan perkotaan, serta moda pengumpan agar perjalanan warga tidak terputus ketika berganti kendaraan.
Bangun 753 Halte dan Enam Depo
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menjelaskan, investasi Rp1,3 triliun untuk BRT Bandung Raya digunakan untuk membangun jalur dan halte di koridor utama, halte di luar koridor, depo armada, sistem transportasi cerdas atau Intelligent Transport System, serta fasilitas pendukung lainnya.
Secara keseluruhan, proyek akan memiliki 34 halte di jalur utama dan 719 halte di luar koridor atau sebanyak 753 titik pemberhentian. Pemerintah juga menyiapkan enam depo yang tersebar di sejumlah kawasan, antara lain Cicaheum, Leuwipanjang, Padalarang, Soreang, Majalaya, dan wilayah timur Bandung Raya.
Sementara itu, jalur khusus BRT dibangun sepanjang kurang lebih 21 kilometer dengan separator fisik pada sebagian ruas. Dokumen Bank Dunia mencatat koridor utama tersebut melewati 12 kecamatan dan 32 kelurahan di Kota Bandung.
Sistem ITS akan digunakan untuk mengintegrasikan operasional kendaraan, pengaturan perjalanan, informasi penumpang, dan pemantauan layanan di seluruh jaringan. Teknologi tersebut diharapkan membuat jadwal kedatangan bus lebih terukur dan mengurangi ketidakpastian waktu perjalanan.
"Melalui pembangunan infrastruktur dan penerapan ITS, layanan BRT Cekungan Bandung ditargetkan beroperasi dengan headway maksimal 7 menit pada saat jam sibuk dan 15 menit pada saat jam tidak sibuk, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan angkutan umum yang lebih pasti, cepat, nyaman, dan dapat diandalkan," kata Aan.
Saat ini, pekerjaan yang telah berjalan mencakup pembangunan halte di luar koridor tahap pertama, Depo Cicaheum, Depo Leuwipanjang, serta jalur dan halte pada koridor utama. Tahap berikutnya meliputi pembangunan fasilitas di kawasan Tegallega, Alun-Alun Bandung, Stasiun Hall, Kiara Artha Park, serta sejumlah depo tambahan.
Beroperasi Mulai 2027
Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan berjalan sesuai jadwal sehingga layanan dapat mulai digunakan masyarakat pada 2027.
"Saya rasa mohon doa restunya agar pembangunan BRT ini dapat segera terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan, dan harapannya pada tahun 2027 BRT ini dapat beroperasi untuk melayani masyarakat Bandung Raya," ujar Dudy.
Penggunaan istilah “bebas macet” dalam proyek tersebut lebih tepat dipahami sebagai target untuk mengurangi kepadatan dan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, bukan menjamin kemacetan hilang sepenuhnya pada 2027. Efektivitasnya akan bergantung pada ketepatan waktu layanan, keterjangkauan tarif, integrasi antarmoda, akses pejalan kaki, serta kesediaan masyarakat beralih dari mobil dan sepeda motor.
Bank Dunia menyebut Bandung Raya sebagai aglomerasi perkotaan terbesar ketiga di Indonesia. Kota Bandung juga pernah menempati posisi kedua paling macet dari 38 kota Indonesia dalam studi yang menjadi salah satu dasar pemilihan wilayah tersebut sebagai lokasi percontohan MASTRAN.
Program MASTRAN untuk Bandung Raya dan kawasan metropolitan Medan didukung pinjaman Bank Dunia senilai US$224 juta, serta Agence Française de Développement sebesar US$40 juta. Adapun investasi yang secara khusus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur BRT Bandung Raya mencapai sekitar Rp1,3 triliun.
Bank Dunia menargetkan proyek ini dapat mengurangi waktu perjalanan pengguna transportasi umum, meningkatkan jumlah penumpang, memperbaiki keamanan layanan, serta menekan emisi melalui peralihan dari kendaraan pribadi menuju angkutan massal.
Layanan Lintas Batas Administratif
Selain pembangunan fisik, skema PSO menjadi bagian penting untuk memastikan tarif tetap terjangkau. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama lima pemerintah kabupaten dan kota akan ikut menyediakan subsidi operasional, sementara pengelolaan layanan pada masa transisi dijalankan melalui badan usaha milik daerah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, BRT tersebut dirancang sebagai layanan lintas batas administratif dan dapat digunakan seluruh masyarakat yang tinggal, bekerja, maupun berkunjung ke kawasan Bandung Raya.
"Ini adalah kegembiraan bagi masyarakat Bandung Raya, termasuk di dalamnya ada Sumedang. Kita berharap pembangunannya berjalan aman, lancar, tidak ada gangguan, dan bisa melahirkan kualitas pembangunan yang bermutu tinggi, serta cepat digunakan," ucap Dedi menambahkan.
Dengan jalur khusus, waktu tunggu yang lebih singkat, ratusan halte, dan dukungan subsidi, BRT Bandung Raya diharapkan menjadi pilihan utama masyarakat. Tantangan selanjutnya adalah memastikan pembangunan tidak terlambat, kualitas fasilitas terjaga, dan layanan pengumpan tersedia agar masyarakat benar-benar bersedia meninggalkan kendaraan pribadi.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar