Kuliah Gratis di PTN Butuh Anggaran Rp93,7 Triliun, Pemerintah Bentuk Tim Khusus

Periskop.id - Pemerintah mulai mematangkan rencana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) dengan membentuk tim khusus yang akan menghitung kebutuhan anggaran sekaligus menentukan skema pelaksanaannya.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan tim tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Sejumlah kementerian juga dilibatkan, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.

Pembentukan tim merupakan tindak lanjut rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Pemerintah menargetkan penghitungan lebih terperinci dapat diperoleh dalam rentang dua pekan hingga satu bulan.

"Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk men-breakdown lagi hitungan-hitungan," ujar Brian di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Pemerintah Susun Tahapan Kuliah Gratis

Menurut Brian, pemerintah tidak hanya menghitung berapa besar dana yang diperlukan. Tim khusus juga akan merancang tahapan agar program uang kuliah gratis dapat diterapkan secara realistis dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.

"Harapannya, dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional dan tahapan-tahapan yang lebih baik," tuturnya. 

Hasil kajian tersebut nantinya akan disampaikan kembali kepada Presiden Prabowo melalui Menko PMK. Dari hasil itu, pemerintah baru akan menentukan skema dan tahapan yang dinilai memungkinkan untuk diterapkan.

Artinya, kebijakan kuliah gratis di PTN belum langsung berlaku dalam waktu dekat. Pemerintah masih harus menentukan kelompok mahasiswa yang akan menjadi sasaran, waktu pelaksanaan, hingga sumber pembiayaannya.

"Harapannya, tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun, tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, tidak langsung," imbuhnya.

Hitungan Awal Kuliah Gratis PTN Capai Rp93,7 Triliun

Sebelum tim khusus dibentuk, Kemdiktisaintek telah membuat simulasi awal kebutuhan dana untuk menggratiskan biaya pendidikan mahasiswa PTN. Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI menyebut kebutuhan tersebut diperkirakan mencapai Rp93.742.969.840.000 atau sekitar Rp93,74 triliun. 

Hitungan itu mencakup sekitar 2.833.169 mahasiswa pada PTN akademik maupun vokasi untuk jenjang D3, D4, dan S1. Namun, angka tersebut masih berupa penghitungan awal dan menjadi salah satu bahan yang akan dibahas pemerintah lebih lanjut.

Nilainya cukup besar jika dibandingkan dengan pagu Kemdiktisaintek. Dalam pembahasan anggaran 2027 bersama Komisi X DPR, pagu Kemdiktisaintek setelah penyesuaian tercatat sebesar Rp66,44 triliun, termasuk tambahan Rp1,267 triliun yang diarahkan untuk memperkuat program KIP Kuliah.

Karena itu, pemerintah masih mencari formulasi yang sesuai dengan kondisi fiskal negara. Skema yang sedang dipelajari antara lain menggratiskan seluruh mahasiswa PTN, memulainya dari mahasiswa baru, hingga melakukan penerapan berdasarkan kelompok kondisi ekonomi atau desil tertentu.

KIP Kuliah 2026 Sudah Jangkau Lebih dari 1 Juta Mahasiswa

Sebelum muncul rencana kuliah gratis untuk PTN secara lebih luas, pemerintah telah menjalankan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria ekonomi.

Berdasarkan data resmi Kemdiktisaintek, anggaran KIP Kuliah pada 2026 mencapai Rp15,32 triliun dengan sasaran sebanyak 1.047.221 mahasiswa. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan 2025 yang mencapai Rp14,9 triliun dengan sasaran 1.044.921 penerima.

Skema KIP Kuliah mencakup bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa. Untuk bantuan biaya hidup, besarannya berada pada rentang Rp800 ribu hingga Rp1,4 juta per bulan sesuai klaster wilayah. Pemerintah juga menanggung biaya pendidikan dengan batas maksimal yang berbeda berdasarkan akreditasi program studi.

Program tersebut dapat menjadi salah satu referensi pemerintah dalam menyusun skema baru jika kebijakan kuliah gratis PTN nantinya diterapkan lebih luas.

Berawal dari Arahan Prabowo

Pembahasan kuliah gratis menguat setelah Presiden Prabowo Subianto pada 18 September 2026 menyampaikan keinginannya agar pendidikan negeri mulai tingkat SD, SMP, SMA hingga universitas negeri dapat diberikan tanpa membebani masyarakat dengan biaya pendidikan.

Setelah pernyataan tersebut, pemerintah menggelar rapat terbatas khusus pada 23 September 2026 untuk membicarakan langkah dan skema yang memungkinkan diterapkan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya mengonfirmasi rapat tersebut secara khusus membahas cara mewujudkan pendidikan negeri gratis dari jenjang SD hingga perguruan tinggi.

Meski arah kebijakan telah disampaikan Presiden, bentuk akhir program kuliah gratis PTN masih terbuka. Pemerintah kini harus menyelesaikan penghitungan kebutuhan dana, menentukan sasaran penerima, serta menyusun tahapan agar rencana tersebut dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan pendanaan pendidikan tinggi.