Periskop.id - Ketersediaan fasilitas Taman Penitipan Anak (TPA) atau daycare kini menjadi salah satu kebutuhan krusial bagi masyarakat urban dan pekerja di Indonesia.
Berdasarkan data terbaru yang dihimpun oleh tim Periskop dari laman resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Selasa (12/5), terdapat perbedaan signifikan mengenai jumlah sebaran daycare di berbagai wilayah nusantara.
Jawa Tengah secara mengejutkan memimpin di posisi pertama dengan jumlah fasilitas mencapai 560 unit, mengungguli provinsi besar lainnya seperti Jawa Timur dan Jawa Barat.
Tren ini menunjukkan adanya kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak usia dini di wilayah tersebut.
Daftar Jumlah Daycare di Indonesia Per Provinsi
Berikut adalah urutan jumlah Taman Penitipan Anak (TPA) berdasarkan data Kemendikdasmen:
- Jawa Tengah: 560
- Jawa Timur: 433
- D.I. Yogyakarta: 217
- Jawa Barat: 157
- Kalimantan Selatan: 157
- Aceh: 123
- Riau: 115
- Sumatera Barat: 97
- Kalimantan Timur: 79
- Bengkulu: 68
- Jambi: 63
- D.K.I. Jakarta: 54
- Bali: 54
- Sumatera Utara: 47
- Kalimantan Tengah: 44
- Sulawesi Selatan: 44
- Kepulauan Bangka Belitung: 43
- Lampung: 33
- Banten: 29
- Nusa Tenggara Timur: 27
- Nusa Tenggara Barat: 26
- Kalimantan Barat: 25
- Kepulauan Riau: 17
- Sumatera Selatan: 16
- Kalimantan Utara: 16
- Sulawesi Barat: 14
- Sulawesi Utara: 10
- Sulawesi Tengah: 8
- Gorontalo: 8
- Papua Barat: 6
- Sulawesi Tenggara: 5
- Papua: 3
- Maluku: 1
- Papua Tengah: 1
- Papua Pegunungan: 1
- Maluku Utara hingga Papua Barat Daya: 0
Mengupas Dominasi Jawa Tengah
Keberhasilan Jawa Tengah dalam menduduki peringkat pertama dengan 560 unit TPA merupakan hasil dari komitmen jangka panjang pemerintah daerah dalam mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kebutuhan sosial masyarakat.
Terdapat beberapa alasan fundamental mengapa Jawa Tengah mampu mengungguli provinsi lain dalam penyediaan fasilitas ini.
Pertama, adanya visi strategis melalui semangat Ngopeni Nglakoni yang diterjemahkan secara konkret ke dalam inisiatif Ngopeni Bocah. Kebijakan ini menekankan bahwa setiap anak di Jawa Tengah wajib mengikuti minimal satu tahun pendidikan prasekolah sebagai persiapan menuju jenjang pendidikan dasar.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang bahwa ketersediaan daycare bukan sekadar fasilitas penitipan, melainkan bagian dari infrastruktur pendidikan yang krusial untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Faktor kedua yang sangat berpengaruh adalah implementasi model Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI).
Di Jawa Tengah, lebih dari 32 ribu lembaga PAUD mendapatkan pendampingan intensif untuk menerapkan pendekatan ini.
TPA di Jawa Tengah didorong untuk tidak hanya memberikan layanan pengasuhan, tetapi juga menyediakan delapan indikator layanan esensial, antara lain:
- Intervensi gizi sensitif melalui kelas orang tua,
- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala,
- Koordinasi pemenuhan gizi,
- Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat,
- Pemberian makanan tambahan,
- Pemantauan kepemilikan identitas anak,
- Ketersediaan fasilitas sanitasi air bersih, serta
- Penciptaan lingkungan yang aman dari kekerasan dan perundungan.
Distribusi TPA di Jawa Tengah juga tersebar cukup merata di berbagai kabupaten dan kota, dengan beberapa wilayah menunjukkan angka yang sangat progresif.
Kabupaten Kudus mencatatkan 48 unit TPA, sementara Kabupaten Pekalongan memiliki 41 unit TPA. Tingginya angka di wilayah ini dipicu oleh kebutuhan sektor industri tekstil dan manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja perempuan.
Dengan adanya TPA yang kredibel di sekitar area kerja, para ibu dapat bekerja dengan lebih tenang, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas ekonomi daerah.
Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi juga berkontribusi besar dengan menyediakan 31 unit TPA untuk melayani kebutuhan masyarakat urban.
Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan sektor swasta inilah yang menjadikan Jawa Tengah sebagai kiblat pengelolaan daycare nasional.
Paradoks Jawa Barat: Populasi Melimpah dengan Keterbatasan Daycare
Jawa Barat menyajikan sebuah kontradiksi yang mendalam dalam data Kemendikdasmen. Meskipun menyandang status sebagai provinsi dengan populasi penduduk terbanyak dan memiliki total 40.098 satuan PAUD, Jawa Barat hanya tercatat memiliki 157 unit TPA.
Angka ini sangat timpang jika dibandingkan dengan Jawa Tengah atau Jawa Timur. Terdapat beberapa alasan sosiologis, ekonomi, dan struktural yang melatarbelakangi minimnya fasilitas daycare di wilayah ini.
Salah satu faktor utama adalah perbedaan preferensi masyarakat dalam memilih jenis layanan PAUD. Di Jawa Barat, masyarakat jauh lebih banyak memanfaatkan Satuan PAUD Sejenis (SPS), yang jumlahnya mencapai 6.477 unit, tertinggi secara nasional.
SPS di Jawa Barat sering kali berbentuk Pos PAUD yang terintegrasi langsung dengan Posyandu di tingkat RW atau desa. Bagi banyak keluarga di Jawa Barat, layanan SPS dianggap lebih praktis dan ekonomis karena lokasinya yang sangat dekat dengan rumah dan waktu operasionalnya yang fleksibel meskipun tidak mencakup seluruh jam kerja orang tua.
Kendala struktural juga menjadi penghambat pertumbuhan TPA di Jawa Barat. Di wilayah perkotaan yang padat seperti Bandung, Bekasi, dan Depok, tantangan keterbatasan lahan dan resistensi masyarakat terhadap pembangunan fasilitas baru di lingkungan perumahan sering kali muncul.
Biaya operasional daycare profesional di wilayah penyangga ibu kota juga relatif tinggi karena mengikuti standar upah minimum dan harga sewa properti yang mahal, sehingga tidak semua lapisan masyarakat mampu mengakses layanan tersebut.
Akibatnya, banyak keluarga lebih memilih mengandalkan bantuan keluarga besar atau asisten rumah tangga meskipun dari sisi kualitas stimulasi anak mungkin tidak sebanding dengan layanan di TPA yang terstandarisasi.
Kalimantan Selatan, Provinsi Luar Jawa yang Masuk 5 Besar
Kalimantan Selatan berhasil mencatatkan diri dalam jajaran elit penyedia daycare dengan menempati posisi lima besar nasional dan masuk dalam kategori provinsi dengan perhatian tinggi terhadap TPA, memiliki 157 unit TPA dari total 4.600 satuan PAUD.
Pencapaian ini sangat mengesankan mengingat jumlah penduduk Kalimantan Selatan tidak sebanyak provinsi di Pulau Jawa.
Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Kalimantan Selatan secara proaktif memperkuat koordinasi antara satuan pendidikan PAUD dengan layanan pemenuhan hak anak lainnya.
Program unggulan daerah yang berfokus pada penciptaan lingkungan yang mencintai anak telah mendorong tumbuhnya inisiatif swasta dan organisasi sosial untuk mendirikan daycare.
Kepedulian provinsi ini terhadap layanan pemenuhan hak anak diperkuat dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam meraih penghargaan Provinsi Layak Anak (PROVILA) secara konsisten pada 2023 dan 2025.
Selain tingkat provinsi, sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan juga sukses memperoleh penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2025 yang diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam empat kategori penilaian.
Untuk kategori Utama, penghargaan diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian pada kategori Madya, penghargaan diperoleh Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Sementara itu, kategori Pratama diberikan kepada Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, serta Kabupaten Tapin.
Tinggalkan Komentar
Komentar