Berita penindakan kasus korupsi, Operasi Tangkap Tangan (OTT), serta program pencegahan dan pendidikan antikorupsi.
Susunan organisasi
Ketua: Setyo Budiyanto
Wakil Ketua merangkap Anggota:
- Fitroh Rohcahyanto
- Johanis Tanak
- Agus Joko Pramono
- Ibnu Basuki Widodo
Gali Keterangan 8 Pejabat Dinas, KPK Telusuri Pengumpulan Uang THR di Pemkab Cilacap
KPK memeriksa delapan pejabat dinas di Pemkab Cilacap terkait dugaan pengumpulan uang untuk THR. Bupati Syamsul dan Sekda Sadmoko ditahan atas kasus pemerasan dengan target Rp750 j...
Baca selengkapnya →
KPK Hibahkan Aset Rampasan Korupsi Rp42,2 Miliar ke 6 Instansi Pemerintah
KPK menyerahkan aset rampasan negara senilai Rp42,2 miliar kepada enam kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui mekanisme PSP dan hibah untuk memperkuat pemulihan aset p...
Baca selengkapnya →
Tanggapi Putusan MK, KPK Sebut Mekanisme Nonaktif Jaga Independensi dari Benturan Kepentingan
- KPK apresiasi putusan MK soal mekanisme jabatan menjaga independensi lembaga. - Mekanisme nonaktif minimalkan benturan kepentingan dan jaga transparansi keputusan. - Putusan MK d...
Baca selengkapnya →
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Pekalongan 30 Hari
KPK memperpanjang masa penahanan Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq selama 30 hari. Perpanjangan ini dilakukan karena penyidikan kasus korupsi outsourcing Rp46 miliar masih be...
Baca selengkapnya →
KPK Dalami Peran Suami Fadia Arafiq di Korupsi Proyek Pekalongan
KPK memeriksa Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq, terkait dugaan korupsi proyek outsourcing melalui PT RNB dengan indikasi konflik kepentingan dan aliran da...
Baca selengkapnya →
MK Putuskan Syarat Pimpinan KPK Tak Perlu Mundur Permanen dari Jabatan Sebelumnya
MK mengabulkan gugatan syarat pimpinan KPK. Kini calon pimpinan cukup nonaktif dari jabatan asal, bukan lagi melepas jabatan secara permanen.
Baca selengkapnya → Korupsi Wali Kota Madiun: CSR Diduga Jadi Kamuflase Pemerasan
KPK memeriksa saksi di Surakarta terkait dugaan fee proyek dan penyalahgunaan dana CSR oleh Wali Kota Madiun, sebagai langkah percepatan pemberkasan kasus korupsi.
Baca selengkapnya →
Noel Sebut KPK Jangan Berpolitik dan Sok Ndikte Partai soal Jabatan Ketum Parpol
Noel menilai KPK melampaui kewenangan dengan mencampuri urusan internal partai politik. Ia meminta KPK kembali ke marwah hukum dan mengancam membongkar dugaan pemerasan oknum penyi...
Baca selengkapnya →
KPK Usulkan Syarat Wajib Lulus Kaderisasi Bagi Calon Kepala Daerah
KPK mengusulkan syarat wajib lulus kaderisasi bagi calon presiden hingga kepala daerah. Aturan ini dinilai krusial untuk mencegah praktik mahar politik dan transaksi gelap.
Baca selengkapnya →
KPK Desak Pemerintah Segera Bahas Aturan Pembatasan Uang Kartal
KPK menyerahkan rekomendasi reformasi politik kepada Presiden dan DPR RI. Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal menjadi fokus utama untuk mencegah praktik politik uang dalam Pemilu...
Baca selengkapnya →
KPK Dorong Aturan Pembatasan Pemakaian Uang Tunai Saat Pemilu
Saat ini, penggunaan uang tunai selama tahapan pemilu masih dominan. Hal ini memperbesar peluang terjadinya vote buying (pembelian suara, red.) atau politik uang
Baca selengkapnya →
Dari Kasus Suap Hingga Gratifikasi, KPK Serahkan Aset Rampasan Rp20,2 Miliar ke Kejagung
KPK menyerahkan aset rampasan senilai Rp20,2 miliar kepada Kejagung dan Kejati Jatim melalui mekanisme PSP, sebagai bukti komitmen pemulihan aset korupsi demi manfaat bagi masyarak...
Baca selengkapnya →