Periskop.id - Menteri Lingkungan Hidup Mohamad Jumhur Hidayat mengungkapkan, program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) baru menjangkau sebagian kecil wilayah Indonesia. Dari total sekitar 550 kabupaten/kota di Tanah Air, program ini disebut baru mencakup 60-70 daerah lewat 34 titik aglomerasi.
Jumhur menyampaikan hal ini di sela peresmian pembangunan PSEL Denpasar, Bali. Ia menegaskan capaian ini baru langkah awal dari persoalan sampah yang jauh lebih besar secara nasional.
"Alhamdulillah dengan PISEL ini minimal ngebantu 70 kabupaten kota selesai masalahnya," kata Jumhur dalam acara peresmian pembangunan PSEL Bali di Denpasar, Rabu (8/7).
Menurutnya, masih ada sekitar 480 kabupaten/kota lain yang belum tersentuh solusi serupa. Ia menilai persoalan itu ke depan akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama Kementerian Lingkungan Hidup secara nasional.
Jumhur menambahkan, skema waste-to-energy tidak selalu berujung pada produksi listrik. Di sejumlah daerah, teknologi ini disebut lebih cocok diarahkan menjadi bahan bakar alternatif seperti refuse-derived fuel (RDF) atau pelletizing yang nilainya bisa lebih tinggi dari batu bara.
Ia menjelaskan, opsi pengolahan berbasis RDF membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan Danantara maupun pihak lain yang bergerak di ekonomi sirkuler. Prioritas utama tetap penyelesaian sampah secara tuntas, terlepas dari ada atau tidaknya nilai ekonomi tambahan yang dihasilkan.
"Tapi untuk daerah-daerah tertentu tidak ada bonusnya pun gak apa-apa, keluar uang pun gak apa-apa. Karena tujuannya sampah tuh selesai, habis," ujar Jumhur.
Ia menyebut, untuk pulau-pulau kecil sekalipun kemungkinan besar tidak akan menghasilkan nilai ekonomi tambahan dari pengolahan sampah. Meski begitu, penyelesaian masalah sampah di wilayah tersebut dinilai tetap krusial demi kenyamanan wisatawan.
Sebelumnya dalam sambutannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani turut menyinggung skala persoalan sampah nasional. Ia menyebut kasus kebakaran di tempat pembuangan seperti Bantar Gebang dan Jati Waringin sebagai contoh kondisi darurat yang masih harus ditangani di berbagai daerah.
Jumhur menutup pernyataannya dengan menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut persoalan sampah sebagai tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan secepat mungkin.
"Sekali lagi terima kasih atas kejadian ini Pak Menko, terutama atas arahan Pak Menko selama ini yang menurut saya luar biasa," pungkas Jumhur.
Tinggalkan Komentar
Komentar