periskop.id - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Didik Haryadi mengungkapkan usulan pembentukan Satgas Penertiban Pertambangan Ilegal sebagai strategi baru meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Inisiatif ini muncul guna mengamankan kekayaan negara dari sektor energi sekaligus menekan defisit APBN.
"Nah ada baiknya dibikin satgas-satgas strategis terkaitan satgas penertiban energi kemudian ada satgas penertiban pertambangan ilegal," ujarnya dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta pada Senin (6/4).
Sektor sumber daya alam (SDA) dinilai menyimpan kekayaan luar biasa besar bagi ketahanan fiskal nasional. Optimalisasi royalti dari hasil bumi dianggap menjadi solusi jitu mencari substitusi pendapatan di luar sektor pajak.
Didik menyoroti lonjakan harga komoditas dunia saat ini sangat menguntungkan posisi Indonesia. Harga emas internasional mencatatkan kenaikan fantastis hingga menyentuh angka 73%.
Komoditas nikel juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan harga sekitar 9% pada awal tahun. Momentum kenaikan harga global ini wajib dimanfaatkan negara secara maksimal melalui pengawasan ketat.
Fraksi PDI Perjuangan melihat kesuksesan Satgas Penertiban Kawasan Hutan perlu segera diadopsi pada sektor pertambangan dan energi. Langkah penertiban masif diharapkan mampu menyisir potensi pendapatan negara yang selama ini menguap.
"Nah ini adalah potensi-potensi yang bisa digali dari penerimaan negara yang kita di luar pajak dan bea cukai," katanya.
Pemerintah diminta memberikan perhatian serius terhadap tata kelola sumber daya alam milik rakyat. Pengelolaan royalti tambang harus berjalan transparan guna memastikan setiap gram hasil bumi kembali ke kas negara.
Didik mendesak Menteri Keuangan menjadikan isu kebocoran energi sebagai fokus utama kebijakan ekonomi tahun ini. Penanganan tambang ilegal diprediksi akan menyumbang angka pendapatan signifikan bagi postur APBN.
"Mudah-mudahan ini sangat fokus dan menjadi konsen Bapak Presiden tentang sumber daya alam ini," pungkasnya.
Keberadaan satgas baru kelak bertugas memburu para pelaku pertambangan tanpa izin di berbagai daerah. Pengawasan berlapis di sektor hulu energi akan membantu pemerintah mengendalikan angka defisit anggaran.
Purbaya Yudhi Sadewa diharapkan segera merumuskan landasan hukum bagi operasional satgas strategis tersebut. Komisi XI berkomitmen mengawal penuh setiap kebijakan yang bertujuan melindungi kedaulatan ekonomi nasional.
Tinggalkan Komentar
Komentar