Periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ini sekaligus dirancang untuk memperkuat investasi pada sektor sumber daya manusia demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Ia menjelaskan, tata kelola keuangan negara tersebut dijalankan sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, langkah ini penting untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat lewat kebijakan fiskal yang sehat serta berkelanjutan.
"Melalui kebijakan fiskal yang disiplin, pemerintah terus mengoptimalkan potensi strategis Indonesia, mulai dari posisi geografis yang menguntungkan, kekayaan sumber daya alam, hingga bonus demografi sebagai modal utama menuju Indonesia Emas 2045," ujar Purbaya dalam kuliah umum di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/7).
Purbaya memaparkan, pemerintah memasang target besar agar Indonesia mampu menembus posisi lima besar kekuatan ekonomi global pada 2045 kelak. Target tersebut dibidik dengan proyeksi Produk Domestik Bruto mencapai US$5 triliun serta pendapatan per kapita menyentuh angka di atas US$15.000.
Menurutnya, pencapaian target raksasa tersebut wajib ditopang oleh kualitas manusia yang unggul, produktif, dan tanggap teknologi. Purbaya menilai talenta berkualitas merupakan pilar inti dari agenda transformasi ekonomi domestik.
Sektor ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM) disebutnya perlu dikombinasikan dengan ilmu sosial, humaniora, hingga ekonomi. Langkah integrasi ini dinilai strategis untuk mendongkrak daya saing dan menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Komitmen serius ini diwujudkan pemerintah lewat penyediaan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun dalam APBN 2026. Dana jumbo tersebut disiapkan untuk memperluas akses pendidikan, merevitalisasi fasilitas sekolah, hingga mendanai Program Makan Bergizi Gratis.
Purbaya menambahkan, sebagian anggaran tersebut juga dialokasikan untuk memperkuat pembiayaan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Skema pemberian beasiswa ini pun mulai dipertajam agar selaras dengan kebutuhan riil pembangunan nasional.
Arah kebijakan LPDP kini difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, hingga kecerdasan artifisial. Bidang hilirisasi, maritim, semikonduktor, pertahanan, serta kewirausahaan juga menjadi prioritas baru program beasiswa ini.
"Pembangunan ekonomi Indonesia memerlukan ekosistem industri yang menjadikan talenta sebagai inti pembangunan. Karena itu, investasi pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama APBN," tegas Purbaya.
Di sisi lain, Purbaya mengingatkan bahwa fundamental ekonomi domestik saat ini terpantau tetap kokoh di tengah gejolak ketidakpastian global. Indikator krusial seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit fiskal, serta rasio utang negara diklaim berada pada posisi yang aman.
Kondisi positif tersebut dinilai mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang sangat berhati-hati. Hal ini juga dinilai berhasil mempertebal tingkat kepercayaan pasar terhadap ekosistem perekonomian nasional.
Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter pun terus diperkuat oleh jajaran pemerintah. Langkah ini diambil agar instrumen APBN efektif bekerja sebagai peredam kejut dalam memproteksi daya beli masyarakat luas.
"Dengan menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat transformasi struktural, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah optimistis Indonesia mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045," tutup Purbaya.
Tinggalkan Komentar
Komentar