periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mempertimbangkan untuk memungut pajak terhadap jalur pelayaran di Selat Malaka, sebagaimana yang dilakukan oleh Iran di jalur Selat Hormuz.
Purbaya menjelaskan, wacana ini bisa dilakukan mengingat Indonesia merupakan negara strategis perdagangan energi dunia.
"Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?" kata Purbaya dalam acara Simposium PT SMI 2026, Jakarta, Rabu (22/4).
Menurut penarikan pajak di Selat Malaka bisa dilakukan dengan kerja sama secara kolektif dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
"Sekarang Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz kata. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang," tuturnya.
Namun begitu, ia mengakui wacana tersebut tidak mudah untuk direalisasikan, meskipun porsi jalur perairan Selat Malaka paling besar berada di Indonesia.
"Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai main offensive. Tapi tetap terukur," tutupnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar