Periskop.id - Aktivis buruh yang merupakan Menteri Lingkungan Hidup yang baru dilantik Mohammad Jumhur Hidayat menyatakan, Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan segera diterbitkan. Beleid ini dirilis untuk melindungi industri nasional.
Jumhur mengatakan di Istana Negara Jakarta, Senin (27/4), penerbitan aturan ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar bagi perusahaan agar tidak menjadikan PHK kepada karyawan, sebagai keputusan yang mudah dilakukan. Jumhur menekankan pentingnya upaya pencegahan di tingkat internal perusahaan sebelum mengambil langkah pemberhentian.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) tersebut menjelaskan, terdapat sejumlah skema teknis untuk menghindari pengurangan tenaga kerja. Salah satu langkah yang diusulkan adalah dengan melakukan penyesuaian pada jam kerja operasional.
"Sebenarnya ada cara di mana sebetulnya bisa dikurangi dulu jam kerja, kemudian satu hari masuk, satu hari tidak, itu kan bagian daripada untuk menghindari dulu PHK," ujar Jumhur.
Jumhur juga menyoroti masalah masuknya barang-barang ilegal yang dinilai menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Ia mendorong adanya tindakan tegas terhadap praktik ilegal tersebut sebagai solusi jangka panjang.
"Ilegal-ilegalnya dihajar industri akan tumbuh, kira-kira kayak begitu," ucap Jumhur menjelaskan kaitan antara penegakan hukum dan stabilitas lapangan kerja.
Sekadar informasi, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Lingkungan Hidup di Kabinet Merah Putih, menggantikan Hanif Faisol Nurofiq.
Jumhur menyampaikan akan berfokus menangani sejumlah isu termasuk masalah sampah di Indonesia dan memastikan pengelolaannya mengikuti standar global. Dia menyampaikan dengan komitmen kuat dari Presiden Prabowo Subianto, dirinya yakin jajaran KLH/BPLH akan dapat melaksanakan tugasnya dan mencapai target dalam isu tersebut.
Daya Saing Industri
Sementara itu, terkait dengan isu PHK, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai peningkatan daya saing industri dalam negeri penting, sebagai salah satu upaya pencegahan potensi PHK. Hal ini menurutnya diperlukan menyusul dinamika harga komoditas energi dan bahan baku imbas perang Iran dan Amerika Serikat-Israel.
“Itu potensi dampak-dampak ke depannya memang memungkinkan untuk terjadi inflasi di tingkat konsumen dan at some point juga bisa jadi mengarah kepada PHK bagi industri yang kalah bersaing dalam menentukan pricing dan bersaing dari memperebutkan marketshare,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, perang di Timur Tengah berdampak langsung pada lonjakan harga komoditas energi, bahan baku industri, dan biaya logistik global menyusul Selat Hormuz yang merupakan koridor energi paling vital dunia.
Menurutnya, ketika harga bahan baku dan energi naik, maka akan meningkatkan pula inflasi di level produsen. Jika konflik berlangsung cukup lama dan margin industri sudah cukup terdesak, maka harga produk olahan pun otomatis ditransmisikan dengan menaikkan harga.
“Jadi artinya kenaikan harga produk akan meningkat, inflasi di produsen ditransmisikan menjadi inflasi di tingkat konsumen,” kata dia.
Namun, ia menilai seringkali langkah tersebut tidak selalu mudah untuk dijalankan. Pasalnya, kenaikan harga produk tentu akan membuat persaingan menjadi lebih ketat.
“Karena dilihat dari kemampuan konsumen, ini tidak semua konsumen bisa kemudian mengikuti kenaikan harga produknya. Sehingga di sini terjadi persaingan antara industri untuk bisa menawarkan produk yang lebih kompetitif dari sisi harga,” ujar Faisal.
Dengan kondisi ini, lanjutnya, siapa yang kemudian menang, dia akan bertahan. Termasuk bertahan dalam artian itu juga mempertahankan konsumen marketshare-nya. “Tapi bagi industri-industri yang kalah bersaing, maka ini bisa jadi berdampak terhadap penurunan keuntungan, penurunan penjualan yang artinya bisa berdampak pada penurunan produksi potensi PHK,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, proyeksi PHK tahun ini melonjak 13,6% menjadi 100 ribu orang.
“Ada transmisi inflasi bahan baku yang diteruskan ke harga ritel. Tekanan pupuk, plastik, harga energi akan bertemu dengan super el nino. Imbasnya, cost push menciptakan spiral effect ke berbagai jenis usaha, baik industri maupun jasa. Mau tidak mau kan harus ada penyesuaian harga, tapi konsumen belum siap,” kata Bhima.
Tinggalkan Komentar
Komentar