Periskop.id – Bank Indonesia (BI) memastikan keberadaannya di pasar valuta asing, dengan intensitas intervensi yang lebih tinggi untuk menahan pelemahan rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar AS.
“Bank Indonesia terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya,” kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam keterangan resmi, Kamis (4/6).
Langkah ini dilakukan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. BI juga memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk menarik aliran modal masuk ke aset domestik, sambil meningkatkan koordinasi dengan korporasi dan pelaku pasar.
Pelemahan rupiah dipengaruhi oleh eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak, risiko inflasi global, dan arus dana keluar dari negara berkembang. Di sisi domestik, kebutuhan valas tetap tinggi akibat repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri.
Secara year to date (ytd), rupiah melemah sebesar 7,44%. Namun, BI menegaskan cadangan devisa Indonesia tetap kuat di angka US$146,2 miliar per akhir April 2026. Sebagai upaya mitigasi risiko, BI mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama bilateral melalui skema local currency transaction (LCT). Skema ini telah diterapkan dengan Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. “Diversifikasi transaksi perdagangan melalui LCT meningkat pada April 2026 mencapai sekitar 22,7 miliar dolar AS dibandingkan full year tahun lalu sekitar US$25,7 miliar,” ujar Destry.
Dengan intervensi konsisten dan dorongan penggunaan mata uang lokal, BI menegaskan komitmennya menjaga stabilitas rupiah dan memperkuat ketahanan ekonomi di tengah gejolak global dan tekanan pasar.
Koordinasi KSSK
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa siap meningkatkan koordinasi dalan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menstabilkan kembali kurs atau nilai tukar rupiah. Namun, sejauh ini, ia masih menghormati langkah intervensi Bank Indonesia sebagai otoritas utama yang bertanggung jawab terhadap nilai tukar.
“Itu kan yurisdiksi bank sentral untuk menjaga nilai tukar. Itu biar mereka jalan dulu. Kami lakukan rapat berkala secara normal saja. Tapi, kalau kami melihat ada koordinasi yang bisa ditingkatkan sehingga memperbaiki nilai tukar, kami akan lakukan,” kata Purbaya, Rabu.
Menurut Purbaya, pelemahan nilai tukar rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen pasar, alih-alih kinerja perekonomian nasional. Purbaya menilai banyak isu dan spekulasi negatif yang beredar di kalangan pelaku pasar, termasuk kabar, dia meminta perbankan melakukan simulasi atau stress test terhadap nilai tukar rupiah bila melampaui level Rp18.000 per dolar AS.
“Kalau kita lihat, kan tiba-tiba saja pelemahannya satu-dua hari ini, karena ada isu macam-macam di pasar. Ada yang bilang saya suruh perbankan melakukan stress test kalau Rp18.000 lebih, padahal saya pernah isu seperti itu. Jadi, banyak isu di pasar yang membuat sentimen ke rupiah negatif,” jelasnya.
Dia menyatakan, bakal berfokus pada tugas utamanya menjaga fundamental perekonomian nasional melalui berbagai langkah intervensi kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan. Bendahara Negara itu meyakini fundamental ekonomi yang kuat merupakan modal penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar dalam jangka panjang.
“Supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Karena pada akhirnya kita percaya rupiah akan ditentukan oleh fondasi ekonominya. Untuk saya fokusnya di situ,” tutur Purbaya.
Di sisi lain, Bank Indonesia memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah, dalam menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah.
Sebagai bagian dari langkah menjaga stabilitas nilai tukar, BI mulai 2 Juni 2026 juga telah memberlakukan ketentuanthreshold tunai beli valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi US$25.000 per pelaku per bulan.
Selain itu, BI terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama bilateral melalui skema local currency transaction (LCT), sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan memitigasi risiko volatilitas nilai tukar.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar