Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto mengkritik paham ekonomi neoliberal yang menurutnya sempat mendominasi arah pembangunan Indonesia selama tiga dekade terakhir. Ia menilai paham tersebut sejak awal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejarah panjang itu, menurutnya, membuat bangsa Indonesia lama berjuang untuk kembali ke arah ekonomi yang dirancang para pendiri bangsa. Ia menyebut ekonomi kekeluargaan dan kerakyatan sebagai jalur yang seharusnya diambil sejak lama.

"Selama 30 tahun yang terakhir ini kita melihat ekonomi Indonesia dikuasai oleh faham ekonomi neoliberal yang sesungguhnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945," kata Prabowo dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (12/7).

Ia mengakui, kekeliruan arah ekonomi itu bukan kesalahan satu pihak semata. Kepala Negara menyebut dirinya bahkan termasuk yang sejak awal sudah mengingatkan potensi kegagalan paham tersebut.

"Saya termasuk mungkin salah satu yang dari awal sudah memperingatkan bahwa faham kapitalisme neoliberal tidak akan berhasil dan tidak akan membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak," ujarnya.

Salah satu sasaran kritik Prabowo adalah teori trickle down effect, yang menurutnya menjustifikasi ketimpangan dengan asumsi kekayaan kelompok atas akan menetes ke bawah seiring waktu. Ia mempertanyakan langsung kepada hadirin soal keyakinan mereka terhadap teori itu.

"Fahamnya neolib, kalau kemiskinan itu salah kamu. Kalau mereka kaya, nanti lama-lama kekayaannya akan menetes ke bawah," katanya.

Prabowo menambahkan, keyakinan terhadap keunggulan model ekonomi Barat sempat membuat elite bangsa terkesima pada masanya. Ia menilai anggapan itu keliru setelah dibuktikan oleh waktu.

"Waktu itu mungkin kita terkesima oleh keunggulan Barat, seolah-olah Barat adalah peradaban yang sangat unggul, sangat kuat dan bisa membawa kesejahteraan kepada rakyat dalam waktu yang singkat. Ternyata setelah tiga dasawarsa kita melihat tidak benar," ucapnya.

Ia bahkan mengklaim negara-negara yang dulu menjadi rujukan paham tersebut kini sudah berbalik arah. Menurutnya, situasi itu menunjukkan neoliberalisme telah ditinggalkan oleh negara asalnya sendiri.

"Pemimpin Barat sekarang sudah mengakui mereka sudah meninggalkan neolib. Amerika, Inggris, Eropa Barat sudah tinggalkan. Hanya di kita," pungkasnya.