Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto memutuskan seluruh barang subsidi pemerintah wajib disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Keputusan itu diambil untuk menutup celah penyelewengan yang membuat bantuan tidak sampai ke penerima berhak.
Menurutnya, penyaluran lewat koperasi desa memangkas ruang penyimpangan yang selama ini terjadi. Ia menilai skema tersebut memastikan komoditas bersubsidi jatuh ke tangan warga yang benar-benar membutuhkan.
"Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui koperasi desa Merah Putih. Harus! Saya katakan, ini harus," kata Prabowo dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (12/7).
Kepala Negara menguraikan, praktik penyimpangan barang subsidi selama ini berlangsung secara tertata. Sebagian barang bahkan tidak berhenti di dalam negeri.
"Banyak barang subsidi diselewengkan, tidak sampai ke rakyat yang perlu, tapi diatur-atur sedemikian. Bahkan banyak yang diselundupkan ke luar negeri," ujarnya.
Pupuk bersubsidi dan tabung gas disebut Prabowo sebagai komoditas yang bisa langsung dialihkan penyalurannya ke koperasi. Hampir seluruh barang subsidi lain, lanjutnya, bakal mengikuti pola serupa.
Fungsi koperasi desa dirancang jauh lebih luas dari sekadar layanan simpan pinjam. Prabowo memaparkan, tiap unit KDKMP akan menampung kantor koperasi, toko sembako, apotek desa, gudang logistik, hingga cold storage agar hasil panen petani tidak rusak.
"Obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota," tuturnya.
Dari sisi ekonomi, ia memproyeksikan perputaran uang senilai Rp223 triliun setiap tahun bakal tertahan di desa berkat KDKMP. Pendapatan produsen di kalangan petani, peternak, dan nelayan diperkirakan ikut terkerek hingga Rp202 triliun.
Angka 81 ribu koperasi yang dibidik pemerintah, menurut Prabowo, mengacu pada jumlah desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Gagasan itu berangkat dari kebutuhan memutus ketergantungan rakyat kecil pada lintah darat yang mematok bunga sampai 1% per hari.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono melaporkan, 83.000 akta badan hukum KDKMP sudah rampung. Bangunan fisik beserta gudang dan kelengkapannya tuntas 100% di 15.845 titik, sementara 19.539 lainnya masih dalam proses pembangunan.
"Barang subsidi, rakyat tidak boleh diperdagangkan. Supaya yang membutuhkan dialah yang terima," tegasnya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar