Periskop.id - Menko Pangan Zulkifli Hasan membeberkan fakta pahit di balik mandeknya proyek pengolahan sampah jadi energi listrik (PSEL) di Indonesia. Selama 11 tahun, regulasi yang berlapis-lapis hanya menghasilkan dua izin proyek sejenis di seluruh negeri.
Dari dua proyek yang berhasil mengantongi izin itu, ia menyebut satu di antaranya kini terbengkalai. Satu proyek lain yang berlokasi di Surabaya pun dinilainya tidak berjalan optimal, sering mati-hidup sejak dioperasikan.
"Sampah ini enggak kelar-kelar, aturannya ruwet, sebelas tahun izin keluar cuma dua, sebelas tahun, Pak Rosan, cuma dua. Satu bisa jalan, yang satu enggak bisa jalan, yang jalan pun batuk-batuk. Kadang-kadang jalan, kadang-kadang tidak, yang di Surabaya," ungkap Zulkifli dalam peresmian proyek PSEL di Bali, Rabu (8/7).
Zulkifli merinci rantai birokrasi yang harus dilalui pengembang untuk membangun satu PSEL. Dimulai dari persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota, sebelum kemudian naik ke pemerintah pusat.
"Sampai situ pengusahanya sudah stroke, Pak. Enggak kelar-kelar. Kalau selesai di situ, nanti minta izin lagi kepada Menteri ESDM. Menteri ESDM biasa ngurus batu bara, nikel, emas, sampah, enggak tahu kapan kelarnya," ucapnya.
Persoalan tidak berhenti di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pengembang masih harus mengurus aspek subsidi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan izin dampak lingkungan ke Kementerian Lingkungan Hidup (LH), sebelum akhirnya bernegosiasi soal kontrak jual beli listrik dengan PT PLN (Persero).
"Waduh, enggak tahu kapan kelar. Akhirnya, pendek kata, 11 tahun, cuma 2. Saudara-saudara, hampir semua bidang seperti ini," kata dia.
Zulkifli bersyukur kondisi itu mulai berubah setelah Presiden Prabowo Subianto turun tangan memangkas rantai perizinan tersebut. Menurutnya, keberanian Prabowo dalam mendorong deregulasi menjadi kunci terbukanya jalan bagi proyek-proyek PSEL baru.
"Program ini dapat berjalan karena hambatan regulasi yang selama bertahun-tahun memperlambat penyelesaian persoalan sampah mulai kita sederhanakan melalui deregulasi," kata Zulkifli.
Momen peresmian itu sekaligus menandai dimulainya pembangunan PSEL perdana oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali. Proyek yang digarap oleh Nusantara Bali New Energy ini menelan investasi senilai Rp3 triliun.
PSEL Bali dirancang mampu mengolah 1.500 ton sampah per hari menggunakan teknologi moving grate incinerator dengan Air Pollution Control System (APCS) berlapis. Proyek ini juga ditargetkan menyerap 1.200 tenaga kerja, dengan target operasional penuh pada Semester I 2028.
Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani menegaskan, proyek PSEL merupakan respons langsung atas arahan Presiden Prabowo untuk menuntaskan masalah sampah nasional. Ia menekankan pentingnya memastikan sampah tidak mewariskan beban kepada generasi mendatang.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, masalah sampah adalah tantangan kita bersama yang harus diselesaikan secepat mungkin, sehingga tidak menjadi beban bagi generasi mendatang," ujar Rosan.
Pelaksanaan proyek ini disebut Rosan tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga memperhatikan standar tata kelola. Zulkifli pun menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa percepatan pengelolaan sampah kini realistis untuk diwujudkan.
"Dengan aturan yang lebih jelas, kerja sama yang kuat, dan tata kelola yang baik, saya yakin pengelolaan sampah dapat kita percepat untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan," tegasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar