Periskop.id - Dosen Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Ir. Rachmawan Budiarto, S.T., M.T., IPU., menilai pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah bukan semata soal keterbatasan pasokan batu bara. Menurutnya, akar persoalan jauh lebih rumit dan melibatkan banyak faktor sekaligus.

Rachmawan memaparkan, fluktuasi harga energi dunia turut memperburuk situasi. Tata kelola batu bara secara menyeluruh, mulai dari penetapan harga, kuota produksi, pembagian alokasi untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor, hingga spesifikasi komoditas itu sendiri, disebutnya sebagai bagian dari persoalan yang saling berkaitan.

"Teknis pembangkit, ketersediaan batubara yang bergantung pada volume, kemudian spesifikasi batubara, pengelolaan listrik dalam PLN terkait masalah subsidi dan kompensasi listrik, itu adalah hal yang kompleks," terangnya, Selasa (7/7).

Soal kepastian pasokan, Rachmawan menegaskan, ketersediaan listrik PLN pada dasarnya merupakan hasil sinergi antara pemerintah dan para pengusaha batu bara sebagai pemangku kepentingan. Ketika PLN belum memiliki kepastian pasokan dari segi volume, tingkat kalori, maupun jadwal pengiriman, PLN terpaksa mencari jalur pembelian lain, termasuk membeli di harga pasar. Tantangannya, kata dia, adalah kondisi arus kas PLN itu sendiri.

"Kepastian pasokan batubara yang memiliki spesifikasi tertentu, kemungkinan membuat PLN harus membeli batu bara dengan cara yang lain. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri," ungkap Rachmawan.

Persoalan tidak berhenti di sini. Rachmawan menerangkan, Indonesia sebenarnya memiliki cadangan batu bara yang besar, namun sebagian besar masuk kategori kalori rendah. Batu bara sendiri terbagi tiga kategori berdasarkan tingkat kalorinya, yakni kalori rendah, kalori menengah, dan kalori tinggi.

"Cadangan yang paling banyak tersedia di Indonesia adalah batubara kalori rendah," sebutnya.

Masalahnya, sebagian besar unit PLTU milik PLN belum bisa langsung menyerap batu bara kalori rendah tanpa modifikasi pada sistem pembangkit. Kondisi ini membuat melimpahnya cadangan batu bara nasional tidak serta-merta menjadi solusi atas krisis pasokan.

"Jika diminta untuk menyerap atau memakai batubara kalori rendah harus ada modifikasi. Meskipun cadangan batubara melimpah tapi permasalahannya adalah pada spesifikasi kualitas batubaranya itu," jelasnya.

Rachmawan menguraikan sejumlah langkah yang perlu ditempuh ke depan. Pertama, meningkatkan kemampuan PLN dalam menyerap batu bara kalori rendah melalui modifikasi pembangkit. Kedua, mempercepat transisi menuju energi terbarukan agar ketergantungan pada batu bara bisa dipangkas lebih cepat.

"Kejadian kemarin menggarisbawahi pentingnya mempercepat pertumbuhan pemanfaatan energi terbarukan agar kita tidak terlalu bergantung pada batubara untuk kelistrikan," ujarnya.

Untuk sumber energi terbarukan yang bisa menjadi pengganti batu bara sebagai pembangkit baseload, Rachmawan mendorong pemerintah menggenjot pembangkit Panas Bumi (Geothermal) dan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), yang persiapannya mulai terlihat dilakukan. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) juga dinilai memiliki karakteristik mendekati baseload dan perlu dipercepat. Tenaga surya atau photovoltaic, meski bukan baseload, disebut sangat layak untuk diakselerasi. Tantangan utamanya, menurut Rachmawan, adalah ketersediaan dana.

"Sebagian dari penghematan uang negara tersebut dapat dialokasikan untuk mempercepat pembangunan energi baru dan terbarukan. Dengan demikian, ketergantungan kita terhadap batubara dapat dikurangi dengan lebih cepat," pungkasnya.