Periskop.id — Dinas Perhubungan DKI Jakarta meluncurkan program CCTV Jakarta Takeover, sebuah inovasi edukasi keselamatan lalu lintas yang memungkinkan petugas menyampaikan imbauan langsung kepada pengguna jalan melalui pengeras suara di simpang-simpang strategis ibu kota. Program ini tidak hanya memantau pelanggaran lewat kamera, tetapi juga memberi teguran dan pengingat secara real time agar pengendara lebih tertib di jalan.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, program tersebut menjadi cara baru untuk mendekatkan pesan keselamatan kepada masyarakat. Melalui CCTV yang terintegrasi dengan pengeras suara, pengguna jalan dapat langsung diingatkan ketika melanggar aturan atau melakukan kebiasaan yang berisiko, seperti berhenti melewati garis henti, tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, atau memainkan ponsel saat berkendara.
“Harapannya, cara ini dapat meningkatkan kesadaran pengguna jalan untuk lebih disiplin dan menjadikan keselamatan berlalu lintas sebagai kebiasaan bersama,” kata Budi di Jakarta, Rabu (8/7).
Pada tahap awal, Dishub DKI menggandeng dua kolaborator, yakni Anastasia Putri atau Mpok Caca dan komika Yudhabrajamusti, untuk menyampaikan imbauan keselamatan secara langsung kepada masyarakat melalui sistem CCTV. Edukasi perdana telah dilakukan di Simpang Millenium, Bank Indonesia, dan Sarinah.
Saat ini, pengeras suara sudah tersedia di enam simpang lalu lintas, yaitu Harmoni, Patung Kuda, Bank Indonesia, Sarinah, Bundaran Senayan, dan Simpang Millenium. Ke depan, Dishub DKI akan melakukan survei untuk menambah titik pengeras suara di simpang lain agar jangkauan edukasi keselamatan semakin luas.
Program ini menyasar perilaku dasar pengguna jalan yang kerap terlihat di persimpangan. Melalui pengeras suara, masyarakat diingatkan agar mematuhi lampu lalu lintas, berhenti di belakang garis henti, memakai helm, menggunakan sabuk pengaman, mengutamakan pejalan kaki, serta tidak menggunakan telepon genggam ketika berkendara.
Budi menegaskan, CCTV Jakarta Takeover bukan sekadar perangkat pengawasan, tetapi bagian dari upaya membangun budaya disiplin berlalu lintas dengan pendekatan yang lebih kreatif dan relevan. Dengan melibatkan figur publik, pesan keselamatan diharapkan terasa lebih dekat dan mudah diterima masyarakat.
“Kami berharap program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih disiplin berlalu lintas. Ke depan, edukasi melalui speaker di simpang lalu lintas akan terus dilakukan secara rutin oleh petugas Dinas Perhubungan sehingga budaya tertib berlalu lintas dapat semakin tumbuh di tengah masyarakat,” kata Budi.
Inisiatif ini hadir ketika keselamatan jalan masih menjadi pekerjaan besar di Jakarta. Merujuk data Polda Metro Jaya periode Januari-Februari 2026, terdapat 1.355 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 1.719 korban. Dari jumlah korban tersebut, 4 persen meninggal dunia, 9 persen luka berat, dan 87 persen luka ringan.
Dalam kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Festival atau Kitafest 2026, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Suharini Eliawati juga menyoroti, lebih dari 14 orang per hari menerima santunan akibat kecelakaan lalu lintas. Menurut dia, angka itu menjadi pengingat bahwa keselamatan jalan tidak bisa hanya bergantung pada penindakan, tetapi juga perlu diperkuat melalui edukasi yang terus-menerus.
“14 orang itu yang diberikan santunan. Berarti yang tercatat (mengalami kecelakaan), di atas 14 orang. Jadi, dalam berkendara, utamakan selalu keselamatan,” tutur Eliawati.
Ia juga mengingatkan, kesiapan berkendara bukan hanya soal kepemilikan Surat Izin Mengemudi atau SIM. Pengendara juga perlu memiliki kematangan mental, tidak mudah terpancing emosi, dan memahami bahwa ruang jalan dipakai bersama oleh banyak pihak.
“Kalau sudah di jalan raya, matangkan mental kita,” ungkap Eliawati.
Jakarta Road Safety Festival 2026
Upaya edukasi keselamatan lalu lintas di Jakarta sebelumnya juga dilakukan melalui Jakarta Road Safety Festival 2026. Kegiatan itu diikuti 2.000 pelajar SMP, SMA, dan SMK dari lima wilayah kota di Jakarta. Program tersebut menjadi kolaborasi lintas sektor antara Dishub DKI, Dinas Pendidikan DKI, sejumlah BUMD, dan instansi terkait untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini.
Dalam kegiatan tersebut, Pelaksana Harian Kepala Dishub DKI Jakarta Ujang Harmawan mengatakan edukasi keselamatan perlu dimulai dari generasi muda agar mereka memiliki pemahaman kuat sebelum menjadi pengguna jalan aktif. Para pelajar tidak hanya menerima materi teori, tetapi juga dikenalkan dengan etika berlalu lintas dan fasilitas transportasi modern Jakarta.
"Kami memfokuskan edukasi kepada pelajar agar mereka memiliki pemahaman yang kuat sejak di bangku sekolah," ucapnya.
"Semoga melalui kegiatan ini dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas di kalangan remaja sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi publik yang aman dan terintegrasi," kata Ujang.
CCTV Jakarta Takeover melengkapi pendekatan edukasi tersebut dengan cara yang lebih langsung di lapangan. Jika festival keselamatan menyasar pelajar dan komunitas, maka program CCTV dan speaker menyentuh pengguna jalan saat mereka benar-benar berada di persimpangan dan berhadapan langsung dengan aturan lalu lintas.
Dari sisi pendekatan, program ini juga sejalan dengan strategi keselamatan lalu lintas nasional yang semakin menekankan edukasi humanis dan pemanfaatan teknologi. Korlantas Polri dalam Operasi Keselamatan 2026 mencatat fatalitas kecelakaan turun 51,06% dibandingkan periode sebelum operasi. Jumlah kejadian kecelakaan juga turun 34,96%, salah satunya didorong kegiatan preemtif dan preventif yang dilakukan secara masif.
Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menilai, pendekatan humanis menjadi faktor penting dalam membangun kepatuhan pengguna jalan. Menurut dia, masyarakat idealnya tertib karena sadar akan keselamatan, bukan semata-mata takut ditindak.
“Semangat melayani yang humanis telah menjadi urat nadi anggota di lapangan. Kita mengedepankan edukasi tanpa jarak kekuasaan. Masyarakat tertib bukan karena takut, tapi karena sadar akan keselamatan. Inilah yang kita sebut mewujudkan jalan raya sebagai ruang peradaban,” tambahnya.
Electronic Traffic Law Enforcement
Selain edukasi, teknologi juga menjadi instrumen penting dalam pengawasan lalu lintas. Korlantas mencatat penegakan hukum berbasis Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE dan ETLE Drone Patrol Presisi meningkat 25,96%. Penggunaan teknologi disebut dapat menghadirkan penindakan yang lebih objektif dan transparan, sekaligus mendukung pendekatan keselamatan yang lebih humanis.
Di Jakarta, pemanfaatan kamera pengawas juga terus diperluas. Pada 2025 mencatat Pemprov DKI menambah 100 CCTV baru sehingga total kamera pengawas menjadi 1.500 unit. CCTV tersebut ditempatkan di titik strategis dan diintegrasikan dengan sistem pemantauan terpusat.
Dengan demikian, CCTV Jakarta Takeover dapat dilihat sebagai langkah lanjutan dari pemanfaatan infrastruktur pengawasan yang sudah ada. Bedanya, kamera tidak hanya menjadi alat pantau pasif, tetapi juga dipakai sebagai sarana komunikasi langsung kepada masyarakat di jalan.
Program ini juga berkaitan dengan persoalan ketertiban jalan lain yang sedang menjadi perhatian Dishub DKI, termasuk parkir liar dan perilaku melawan arus. Sebelumnya, Dishub DKI mengajak komunitas ojek online, operator transportasi daring, taksi, komunitas keselamatan berkendara, dan kepolisian untuk membahas penataan parkir serta peningkatan keselamatan berkendara.
Dalam forum tersebut, Budi menegaskan perlunya kolaborasi agar penataan jalan tidak hanya menertibkan, tetapi juga memberi alternatif yang lebih baik bagi masyarakat dan pengemudi.
“Penataan parkir perlu diiringi dengan penyediaan alternatif yang lebih baik bagi para pengemudi sehingga ketertiban di jalan dapat terwujud tanpa mengabaikan kebutuhan mereka dalam melayani masyarakat,” kata Budi.
Sebelumnya, Dishub DKI juga menyatakan akan mengundang komunitas ojek online, operator, dan pengelola gedung untuk membahas penyediaan ruang parkir bagi pengemudi ojol di kawasan komersial dan perkantoran. Koordinasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat edukasi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas, termasuk larangan parkir liar, melawan arus, serta kewajiban melengkapi surat kendaraan.
“Kami akan membuat seminar dalam jangka waktu dekat bagaimana nanti menginformasikan aturan yang baik dan jelas di jalan kepada teman-teman jangan parkir sembarangan, jangan melawan arus,” kata Budi.
Melihat rangkaian kebijakan tersebut, CCTV Jakarta Takeover bukan program yang berdiri sendiri. Program ini menjadi bagian dari pendekatan lebih luas untuk mengubah perilaku pengguna jalan melalui edukasi, pengawasan, kolaborasi, dan teknologi.
Tantangan terbesarnya adalah konsistensi pelaksanaan. Agar efektif, imbauan melalui pengeras suara perlu dilakukan secara rutin, tidak hanya saat peluncuran. Pesan yang disampaikan juga harus jelas, tidak mengganggu konsentrasi pengendara, dan tetap mengutamakan keselamatan pengguna jalan.
Selain itu, penambahan titik pengeras suara perlu mempertimbangkan lokasi dengan tingkat pelanggaran tinggi, kepadatan lalu lintas, keberadaan pejalan kaki, dan potensi konflik kendaraan. Simpang-simpang besar seperti kawasan Sudirman-Thamrin, sekitar pusat perkantoran, serta titik yang dekat dengan fasilitas publik dapat menjadi prioritas jika data pelanggaran dan kecelakaan menunjukkan kebutuhan tersebut.
Dengan pendekatan yang lebih komunikatif, Dishub DKI berharap pengguna jalan tidak hanya merasa diawasi, tetapi juga diingatkan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Jika berjalan konsisten, CCTV Jakarta Takeover berpeluang menjadi model edukasi lalu lintas berbasis teknologi yang lebih dekat dengan realitas jalanan Jakarta.
Tinggalkan Komentar
Komentar