Pigai Sebut Penentang MBG Sebagai Pelanggar HAM dan Tak Beretika

periskop.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut upaya penolakan program makan bergizi gratis (MBG) merupakan bentuk perlawanan terhadap nilai Hak Asasi Manusia.

Pernyataan ini merespons langsung kritik Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto terkait upayanya menolak kebijakan pemerintah tersebut.

Pigai menjelaskan hal tersebut saat menanggapi isu ancaman teror terhadap Ketua BEM UGM di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (20/2). 

"Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia," kata Pigai.

Berbagai program sosial pemerintah saat ini sangat sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Kebijakan tersebut mencakup pemenuhan gizi anak, pendidikan tanpa biaya, hingga fasilitas kesehatan cuma-cuma.

Negara memiliki kewajiban mutlak untuk memenuhi hak dasar setiap warganya. Pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, serta jaminan kesehatan masyarakat tidak bisa ditawar lagi.

Pemerintah pada dasarnya sangat terbuka menerima masukan dari berbagai pihak. Publik bebas memberikan kritik tajam demi perbaikan kualitas pelayanan program negara.

“Oleh karena itu, maka saya memberi kesempatan kepada orang boleh memberi kritikan, tetapi tidak boleh mau meniadakan, menghilangkan program yang baik ini,” ungkap Pigai.

Penyediaan asupan bergizi secara cuma-cuma ini rupanya sejalan dengan dorongan lembaga internasional. Inisiatif sosial tersebut merupakan permintaan langsung dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Arah kebijakan pemerintah saat ini selaras dengan harapan UNICEF. Lembaga dunia tersebut berfokus memajukan kesejahteraan anak-anak melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi seimbang.

"Gimana programnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anda meminta UNICEF menghentikan? Tidak mungkin. Karena itu keinginan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prabowo dan Gibran melaksanakan amanat rakyat sejalan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa," ujar Pigai.

Sebelumnya, BEM UGM melayangkan surat terbuka bernada keras kepada perwakilan UNICEF. Aksi protes ini merespons tragedi bunuh diri seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat impitan kemiskinan ekstrem.

Organisasi mahasiswa tersebut menyoroti tajam isu pengalihan anggaran pendidikan nasional. Mereka menolak keras penggunaan dana pendidikan untuk membiayai program MBG karena berbiaya sangat tinggi serta penuh risiko.

Ketua BEM UGM menilai kebijakan tersebut sekadar ajang eksploitasi kemiskinan demi kepentingan Pemilu 2029. Pemerintah dianggap abai terhadap prioritas keadilan dan kesetaraan sistemik dalam ranah pendidikan.