periskop.id – Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia mendesak Pemerintah mengambil langkah lebih tegas memberantas sindikat judi online (judol) transnasional yang berkeliaran di Indonesia.
Tuntutan tersebut muncul merespons keberhasilan Bareskrim Polri membongkar markas judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat.
“Kehadiran para sindikat judi, penipuan online, ditambah narkoba, secara pelan-pelan akan menjadikan Indonesia sebagai sarang kejahatan internasional, yang tidak hanya mencari keuntungan ekonomi, tapi juga merusak generasi bangsa,” ujarnya, Jumat (15/5).
Operasi penegakan hukum oleh aparat kepolisian pada Kamis (7/5) pekan lalu itu sukses meringkus 320 warga negara asing. Penggerebekan besar-besaran tersebut hingga kini masih menjadi tren perbincangan hangat netizen Indonesia di media sosial.
Para pelaku yang ditangkap mayoritas berasal dari negara tetangga. Rinciannya meliputi 228 warga Vietnam, 57 warga China, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, lima warga Thailand, serta masing-masing tiga warga Malaysia dan Kamboja.
Politisi Fraksi PKS ini menduga para pelaku merupakan jaringan yang sebelumnya beroperasi di perbatasan negara Indochina. Kawasan perbatasan Kamboja, Vietnam, Laos, Thailand, dan Myanmar diduga sudah tidak lagi aman bagi mereka.
Kondisi tersebut terjadi akibat perburuan masif sindikat online oleh otoritas China. Konflik internal yang melibatkan negara bertetangga di kawasan itu juga membuat mereka menyebar ke Indonesia.
Menurut Meity, kasus di Jakarta serta pembongkaran sindikat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di Batam baru-baru ini menjadi alarm bahaya bagi keamanan negara. Otoritas berwenang harus melakukan operasi terkoordinasi secara sistematis hingga ke daerah, bukan hanya di Jakarta.
“Aktivitas mereka sangat mengancam stabilitas negara. Kok bisa ada orang asing beraktivitas dan berkumpul untuk melakukan kejahatan di negara kita secara rutin, dalam jumlah besar pula. Dalam konteks keamanan negara, realitas ini sangat mengancam. Dan artinya pula, aktivitas ini melibatkan dukungan oknum yang memiliki akses dari dalam. Pemerintah harus serius,” katanya.
Dampak paling buruk dari pembiaran ini adalah munculnya stigma negatif dari pihak luar terhadap kedaulatan Indonesia. Negara bisa dianggap rapuh karena otoritas keamanan dan pertahanan dinilai gagal mencegah ancaman luar.
“Sebagai negara yang diperhitungkan di Asia, apalagi Asia Tenggara, Indonesia tak boleh mendapat stigma tersebut. Mereka harus diperangi, termasuk membongkar dalang-dalang dari dalam,” ujarnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar