periskop.id - Amnesty International Indonesia mendesak aparat militer yang diterjunkan bersama Polri untuk mengamankan demonstrasi mahasiswa di Jakarta segera ditarik dari lapangan. Desakan itu disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons pengerahan aparat gabungan pada Jumat, 12 Juni 2026.
Usman menilai pengerahan TNI dan Polri secara masif berpotensi memunculkan penggunaan kekuatan yang melampaui batas dalam menghadapi aksi massa. Ia juga mewanti-wanti adanya efek intimidasi terhadap warga sipil yang tengah menjalankan hak konstitusionalnya.
"Pengerahan aparat kepolisian dan militer dalam jumlah masif di ruang publik sering kali menciptakan efek intimidasi terhadap warga sipil yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya," kata Usman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/6).
Aktivis 1998 itu menegaskan, TNI sejatinya adalah alat pertahanan negara yang tidak memiliki mandat maupun kapasitas pelatihan untuk mengendalikan kerumunan warga sipil. Fungsi itu, menurutnya, hanya dimiliki kepolisian.
Usman turut mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan pelajaran dari Tragedi Agustus 2025. Peristiwa tersebut ia sebut sebagai bukti nyata dampak penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat, yang berujung pada penangkapan massal, kriminalisasi aktivis, serta jatuhnya korban luka dan jiwa.
"Negara wajib menyediakan ruang aman bagi warga yang menyampaikan pendapat," ujarnya.
Ia juga mendorong Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Kabinet Merah Putih untuk merespons tuntutan para mahasiswa. Di antaranya, evaluasi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok, penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, serta penolakan terhadap militerisasi di ranah sipil.
Di sisi lain, Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) bersama TNI mengonfirmasi pengerahan 4.151 personel untuk mengamankan aksi yang dipusatkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Rinciannya, 500 prajurit TNI dan 3.651 anggota Polri.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto menyatakan pihaknya menghormati hak masyarakat menyampaikan aspirasi di muka umum. Ia mengimbau peserta aksi agar berdemonstrasi secara tertib dan tetap menghormati pengguna jalan di sekitar lokasi.
"Kehadiran personel di lapangan adalah untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya," kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6).
Sejumlah aliansi mahasiswa dari kampus-kampus di Jakarta dan sekitarnya turut ambil bagian dalam aksi ini. Aliansi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Melawan menggelar demonstrasi di lingkungan kampus Rawamangun, Jakarta Timur, pukul 13.00 WIB. Sementara itu, Aksi Indonesia Bangkrut yang dipelopori Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) awalnya direncanakan di Bundaran HI, namun dialihkan aparat ke depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan menyebutkan lebih dari 1.000 mahasiswa bergabung dalam aksi tersebut. Massa berangkat dari Kampus UI di Depok menggunakan bus dalam 16 kloter, namun tertahan oleh polisi di kawasan Semanggi dan Senayan, Jakarta Pusat.
"Demonstrasi mahasiswa bukan ancaman keamanan negara. Aparat harus melindungi kebebasan berpendapat dan memastikan keselamatan demonstran," tegas Usman.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar