Periskop.id — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan opsi pindah ke rumah susun bagi warga korban kebakaran di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tawaran itu disampaikan setelah kebakaran besar melanda permukiman warga yang berada di atas lahan milik Sekretariat Negara.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, rumah susun dapat menjadi pilihan hunian yang lebih layak dibandingkan kembali tinggal di permukiman padat. Namun, menurut Rano, sebagian warga menolak tawaran tersebut karena memiliki ikatan emosional yang kuat dengan kawasan Kemayoran.
"Tadi saya ngomong dengan beberapa warga, nggak mau coba di rumah susun?' Aduh Bang, kita lahir di sini, Bang, bahkan yang namanya ari-ari kita ditanam di sini. Saya bilang, saya lahir di Kemayoran, di Kepu, ari-ari saya juga saya tanam di Kemayoran, masa kita mau berjubel-jubel tinggal di sini?" ujar Rano di Jakarta, Selasa (2/6).
Rano memahami alasan warga yang merasa memiliki sejarah panjang di kawasan tersebut. Namun, ia menilai pemerintah tetap perlu memberi pemahaman, tinggal di rumah susun bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas hidup, terutama bagi warga yang selama ini tinggal di kawasan padat dan rawan kebakaran.
“Kita selalu berusaha untuk menyadarkan masyarakat bahwa bukan berarti tidak layak, tapi mungkin kalau tinggal di rumah susun jauh lebih layak,” ungkap Rano.
Rano menyampaikan opsi itu setelah meninjau langsung lokasi kebakaran di Kemayoran pada Selasa siang. Berdasarkan data sementara, kebakaran berdampak pada 304 bangunan dan menyebabkan 354 kepala keluarga atau 679 jiwa terdampak. Jumlah korban terdiri atas 326 laki-laki dan 353 perempuan.
Dari total korban, terdapat 35 lansia, 90 balita, 53 anak usia sekolah dasar, enam anak usia SMP, 22 remaja usia SMK, serta 414 warga dewasa termasuk ibu hamil. Data serupa juga disampaikan Rano saat meninjau posko pengungsian di Lapangan Jusuf Hamka, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Pemprov DKI telah menyiapkan lokasi pengungsian di Lapangan Yusuf Hamka. Di tempat itu, pemerintah menyediakan posko pengungsian, posko kesehatan, dapur umum, serta layanan dukungan psikologis untuk anak-anak terdampak. Sebelumnya, BPBD DKI Jakarta juga sudah menyalurkan bantuan logistik, mulai dari paket sandang, family kit, bantuan anak-anak, kasur lipat, bantal, selimut, terpal, makanan siap saji, air mineral, hingga biskuit untuk korban kebakaran.
Ujian Susulan
Selain persoalan hunian, Pemprov DKI juga menyiapkan kebijakan khusus bagi siswa yang terdampak kebakaran. Rano mengatakan anak-anak sekolah yang tidak dapat mengikuti ujian karena buku, seragam, dan perlengkapan sekolahnya terbakar akan diberi kesempatan mengikuti ujian susulan.
“Tadi pagi-pagi saya berangkat dari rumah jam 6 pagi karena saya nganterin cucu ujian. Karena itu saya telepon Kepala Dinas (Pendidikan), ‘Eh anak-anakku yang kena kebakaran gimana ujiannya?' 'Enggak Pak, nanti bisa menyusul'. Itu kebijakan,” jelas Rano usai meninjau kebakaran di Kemayoran, Selasa.
Menurut Rano, tidak ada gedung sekolah yang terdampak dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun, siswa korban kebakaran tetap mengalami hambatan karena kehilangan perlengkapan belajar. Kebijakan ujian susulan diharapkan dapat meringankan beban anak-anak yang sedang menghadapi masa ujian.
Pemprov DKI juga membuka layanan trauma healing atau dukungan psikologis, terutama untuk anak-anak. “Trauma healing kita ada posko untuk psikologis,” jelas Rano.
Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta siap membantu warga yang kehilangan dokumen penting akibat kebakaran. Rano meminta warga segera melapor jika dokumen kependudukan, ijazah, atau surat penting lainnya hangus dan belum ditemukan.
“Segera melapor kalau memang belum ada yang menemukan, segera melapor kepada dinas terkait agar semua dokumen disiapkan,” ucap Rano.
Kebakaran di Kemayoran ini bukan pertama kali memunculkan opsi relokasi ke rumah susun. Pada Desember 2024, Jusuf Kalla juga pernah mengusulkan agar korban kebakaran Kemayoran dipindahkan ke rusun karena permukiman padat dinilai rawan kebakaran dan sulit ditata.
"Kita sarankan itu rumah susun, diganti dengan rumah susun. Karena lebih hampir semua kebakaran itu kan korsleting listrik, karena tidak teratur," kata JK saat meninjau posko korban kebakaran Kemayoran pada 2024 lalu.
Namun, penolakan warga terhadap relokasi juga pernah terjadi. Pada awal 2025, warga korban kebakaran Kemayoran menolak opsi pindah ke rumah susun dan berharap dapat membangun kembali rumah di lokasi semula, meski lahan tersebut bukan aset milik Pemprov DKI Jakarta.
Kondisi ini menunjukkan, penanganan pascakebakaran di permukiman padat tidak hanya berkaitan dengan bantuan darurat, tetapi juga menyangkut persoalan sosial, status lahan, ikatan warga dengan tempat tinggal, serta pilihan hunian jangka panjang. Pemerintah perlu memastikan solusi yang ditawarkan tidak hanya aman secara tata ruang, tetapi juga dapat diterima oleh warga terdampak.
Di sisi lain, Rano sebelumnya juga mengingatkan, mayoritas kebakaran di Jakarta dipicu korsleting listrik. Ia menyebut sekitar 95% penyebab kebakaran di DKI berkaitan dengan hubungan arus pendek. Karena itu, selain menyiapkan bantuan dan opsi hunian, Pemprov DKI juga meminta warga lebih memperhatikan instalasi listrik di lingkungan tempat tinggal.
Dengan jumlah korban yang mencapai ratusan jiwa, penanganan kebakaran Kemayoran kini berfokus pada tiga kebutuhan utama, yakni pemenuhan logistik di pengungsian, pemulihan layanan dasar seperti pendidikan dan dokumen kependudukan, serta pembahasan solusi hunian yang lebih aman bagi warga terdampak.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar