periskop.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pemerintah mengambil sikap tegas terkait rencana keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Oktober ini.
Menurutnya, pemberian izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Indonesia tidak hanya berpotensi memicu polemik publik, tetapi juga berlawanan dengan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.
“Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” ujar Sukamta dilansir dari Antara, Rabu (8/10).
Ia menegaskan, sejak awal kemerdekaan, Indonesia konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Hal itu tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Sejarah mencatat konsistensi tersebut. Pada 1958, Indonesia memilih mundur dari kualifikasi Piala Dunia agar tidak bertanding melawan Israel. Begitu pula pada Asian Games 1962, pemerintah menolak memberikan visa kepada delegasi Israel dan Taiwan, meski keputusan itu menimbulkan ketegangan internasional.
Sikap serupa juga terlihat di era modern. Pada 2023, FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah muncul penolakan publik terhadap kehadiran tim nasional Israel.
“Dari dulu sampai sekarang, posisi Indonesia jelas menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina,” tegas Sukamta.
Ia menambahkan, kondisi kemanusiaan di Gaza saat ini sangat memprihatinkan. Berdasarkan laporan UN OCHA dan Kementerian Kesehatan Gaza, hingga 1 Oktober 2025 tercatat 66.148 warga Palestina tewas sejak agresi militer Israel pada Oktober 2023, mayoritas di antaranya perempuan dan anak-anak.
“Dalam situasi genosida seperti ini, justru tidak pantas jika Indonesia menggelar kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel. Dunia bisa menilai kita tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina,” ucapnya.
Sukamta menegaskan agar pemerintah tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Israel, baik terkait visa, penggunaan simbol negara, maupun fasilitas keamanan.
“Jangan sampai Israel lagi-lagi menjadi ‘anak emas’ yang diberi kelonggaran. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional atau alasan teknis penyelenggaraan,” pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar