Periskop.id - Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan pembaruan data periode alokasi dana Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan alokasi Rp500 juta per 12 hari untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dalam rangka transparansi dan akurasi informasi publik, kami sampaikan bahwa setiap SPPG menerima alokasi sekitar Rp500 juta per dua belas hari,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati di Jakarta, Sabtu (28/2).
Dia menjelaskan, hal itu untuk meluruskan berita yang beredar terkait penyaluran anggaran BGN dalam Program MBG. Dalam berita yang beredar sebelumnya, terdapat kesalahan mengenai periode alokasi dana, sehingga perlu diluruskan untuk memastikan informasi yang diterima publik akurat.
Mekanisme penyaluran dana, katanya, tetap langsung ke SPPG tanpa melalui pemerintah daerah. Dengan begitu, dana BGN berperan sebagai penggerak ekonomi lokal yang merata dan mendukung pemerataan manfaat program di seluruh wilayah.
"Peredaran dana ini juga memberi kepastian pasar bagi produk lokal yang digunakan dalam MBG, berdampak positif pada sektor produksi, termasuk peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini rata-rata mencapai 125, memberi ruang untuk investasi dan kesejahteraan keluarga," tuturnya.
BGN menegaskan, klarifikasi ini bertujuan menjaga akurasi data dan transparansi informasi publik. “Kami berkomitmen untuk selalu menghadirkan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Anggaran Pendidikan
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meluruskan sejumlah narasi keliru yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) memangkas anggaran pendidikan, menyebabkan sekolah terbengkalai, hingga mengabaikan kesejahteraan guru.
Teddy, dalam keterangannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menyebutkan, anggaran pendidikan 2026 telah disepakati bersama pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, termasuk isi serta peruntukannya.
"Faktanya, seluruh program pendidikan strategis di periode sebelumnya tetap berjalan tanpa ada yang dihentikan bahkan ditambah," tuturnya.
Ia mengatakan, program pendidikan terus diperkuat. Di antaranya Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar (PIP) terus berjalan.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kata Teddy, akses pendidikan diperluas melalui Sekolah Rakyat bagi anak putus sekolah dan dilengkapi tempat tinggal, pendidikan, makan bergizi, dan jaminan kesehatan.
Hingga tahun lalu, kata Teddy, hampir 16-20 ribu siswa di 166 sekolah, dengan target 100 sekolah tambahan tahun ini. Selain itu, infrastruktur pendidikan ditangani konkret.
"Walaupun sekolah adalah kewenangan Pemda, Pemerintah pusat melakukan renovasi sekitar 16.000 sekolah pada 2025 dengan anggaran Rp17 triliun," katanya.
Selain itu, percepatan digitalisasi pembelajaran melalui distribusi 280.000 TV digital, yang akan terus ditingkatkan, kata Teddy menambahkan. Terkait dengan kesejahteraan tenaga pendidik, Teddy menyebut pemerintah pusat memberikan insentif yang naik menjadi Rp400.000, setelah 20 tahun (2005-2025).
"Walaupun, gaji guru honorer adalah kewenangan pemerintah daerah," serunya.
Dikatakan Teddy, tunjangan guru non-ASN naik dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 di tahun 2025. "Transfer tunjangan langsung ke guru per bulannya, setelah sebelumnya ditransfer per tiga bulan dan melalui pemda," imbuhnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar