PKS Resmi Rotasi Ketua DPRD DKI, Suhud Aliyudin Gantikan Khoirudin

periskop.id - Pergantian pucuk pimpinan DPRD DKI Jakarta resmi bergulir. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjuk Suhud Aliyudin sebagai Ketua DPRD DKI menggantikan Khoirudin. Keputusan ini ditegaskan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Muhammad Taufik Zulkifli (MTZ), di Jakarta, Selasa (21/4).

“Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta yang saat ini memang kan Fraksi PKS yang berhak untuk posisi tersebut,” ujar MTZ dikutip dari Antara, Rabu (22/4). 

Ia menambahkan, penunjukan Suhud Aliyudin merupakan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS yang disampaikan melalui surat resmi kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta.

Surat tersebut kemudian diteruskan ke Fraksi PKS DPRD DKI untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

“Jadi prosedur ini karena perhatian Ketua DPRD, jadi tidak bisa mengganti begitu saja seperti kemarin penggantian Ketua Komisi E atau kemudian Sekretaris Komisi C,” jelasnya.

MTZ menekankan bahwa pergantian Ketua DPRD memiliki tahapan lebih panjang dibanding rotasi di komisi. Setelah menerima instruksi dari DPW, Fraksi PKS menyampaikan surat kepada DPRD untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

“Kami menyampaikan surat itu ke Ketua DPRD sendiri untuk kemudian nanti melanjutkan permintaan atau surat ini ke Kemendagri,” kata MTZ.

Pergantian pimpinan DPRD DKI Jakarta bukan hal baru. Dalam sejarah politik Jakarta, rotasi jabatan di lembaga legislatif kerap terjadi sebagai bagian dari konsolidasi internal partai. 

PKS sendiri memiliki tradisi rotasi kepemimpinan untuk memperkuat kaderisasi dan menjaga dinamika organisasi. Menurut catatan, PKS pernah melakukan pergantian serupa di periode sebelumnya, termasuk di tingkat komisi dan fraksi.

Selain itu, posisi Ketua DPRD DKI Jakarta memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan daerah, mulai dari pembahasan APBD hingga pengawasan program pemerintah provinsi. Pergantian ini diyakini akan membawa warna baru dalam dinamika politik Jakarta, terutama menjelang pembahasan isu-isu krusial seperti pengelolaan APBD 2026 dan evaluasi kebijakan publik.