periskop.id - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa menjelaskan DPR tengah mematangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria sebagai langkah strategis menata ulang kebijakan pertanahan secara komprehensif.
Pembentukan command center juga disiapkan untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat terkait konflik agraria.
“Pansus ini kita desain untuk menjawab kebutuhan reforma agraria yang komprehensif, termasuk memastikan setiap persoalan di lapangan bisa segera ditindaklanjuti melalui sistem yang terintegrasi,” ujar Saan saat beraudiensi dengan aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (1/5).
Saan menilai Pansus berfungsi merumuskan desain besar reforma agraria yang ideal. Selain itu, sistem ini dirancang merespons berbagai persoalan agraria yang sering muncul mendadak di lapangan.
DPR sebelumnya telah merampungkan pembahasan mengenai status desa-desa yang berada di dalam kawasan hutan. Persoalan ini dianggap sangat krusial bagi kehidupan warga.
Masalah tersebut berdampak langsung pada hilangnya akses masyarakat terhadap hak-hak dasar. Hal ini mencakup layanan administrasi, pendidikan, hingga kesehatan.
DPR saat ini melakukan pendataan dan sinkronisasi terhadap seluruh desa dalam kawasan hutan. Langkah ini bertujuan mengembalikan hak-hak masyarakat terdampak.
Inventarisasi aset juga tengah dilakukan pada wilayah yang masuk kawasan hutan atau sedang dalam status sengketa. Fokusnya adalah kepastian hukum bagi warga.
Saan menerangkan arah kebijakan reforma agraria ke depan mengacu pada konsep one map policy atau kebijakan satu peta. Strategi ini diambil guna menghindari tumpang tindih regulasi dan kepemilikan lahan.
“Muara dari semua ini adalah satu kebijakan yang terintegrasi, sehingga tidak ada lagi konflik akibat perbedaan data atau klaim lahan,” katanya.
Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ini turut dihadiri Ketua Komisi III Habiburokhman. Hadir pula Wakil Ketua Komisi IX Putih Sari serta Anggota Komisi IX Obon Tabroni.
Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat yang hadir terdiri atas Konfederasi KASBI, FSBMM, hingga Sindikasi Pekerja Media dan Industri Kreatif. Elemen lain seperti KSN dan Serikat Pekerja Kampus juga turut serta.
Audiensi ini melibatkan perwakilan pekerja medis, mahasiswa, dan organisasi advokasi. Lembaga seperti Konsorsium Pembaruan Agraria, YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, WALHI, hingga Greenpeace ikut memberikan aspirasi.
Tinggalkan Komentar
Komentar