Periskop.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya siap menghadapi perlawanan dari kelompok yang selama ini diuntungkan oleh praktik ekonomi ilegal, termasuk korupsi, penyelundupan, dan aktivitas ekonomi yang merugikan negara. Pernyataan itu disampaikan saat Prabowo menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6).
Dalam amanatnya, Prabowo menyebut perubahan besar dalam tata kelola ekonomi nasional tidak akan berjalan mudah. Menurut dia, transformasi ekonomi yang sedang ditempuh pemerintah berpotensi mendapat hambatan dari kelompok yang menikmati celah lama dalam sistem ekonomi Indonesia.
"Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan, mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyelundupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal," kata Presiden Prabowo.
Prabowo juga menegaskan, perlawanan tersebut bisa datang dari pihak-pihak yang tidak memiliki keberpihakan terhadap kepentingan nasional. Ia menyebut bangsa besar harus berani mengambil keputusan yang benar, meski langkah tersebut sulit dan berisiko menimbulkan resistensi.
"Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka yang tidak cinta tanah air bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit, kita harus berani membela rakyat kita," ujar Prabowo.
Pernyataan itu menjadi bagian dari pesan utama Prabowo dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Presiden menekankan, Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol atau slogan, melainkan harus menjadi pedoman nyata dalam mengatur kehidupan politik, hukum, budaya, hingga ekonomi nasional.
Persoalan Struktural
Dalam konteks ekonomi, Prabowo menilai Indonesia selama beberapa dasawarsa terakhir masih menghadapi persoalan struktural. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat. Di sisi lain, nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia yang melimpah justru banyak dinikmati di luar negeri, sementara masyarakat di dalam negeri belum memperoleh manfaat maksimal.
Karena itu, Prabowo menyebut pemerintahannya sedang menjalankan transformasi haluan ekonomi yang berlandaskan Pancasila. Strategi tersebut antara lain dilakukan melalui penerapan ekspor sumber daya alam satu pintu, peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi, penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor, ketahanan pangan, penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta program makan bergizi gratis.
Kebijakan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Sekretariat Negara sebelumnya menyebut Presiden telah mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam sebagai instrumen untuk memperkuat pengawasan ekspor nasional.
Pemerintah juga memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui PP Devisa Hasil Ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Dalam kebijakan itu, pemerintah mengatur ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui BUMN ekspor, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia.
Langkah tersebut disebut bertujuan memperkuat kontrol, pengawasan ekspor, dan devisa hasil ekspor, termasuk membangun validitas data perdagangan dan menekan praktik trade misinvoicing. Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026, Prabowo juga menegaskan penguatan kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam.
"Pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam," kata Presiden.
Menurut Prabowo, kebijakan itu diarahkan agar kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prabowo menekankan, transformasi ekonomi tidak dimaksudkan untuk meminggirkan sektor swasta.
Ia justru menyebut pemerintah tetap membutuhkan sektor swasta yang dinamis, inovatif, dan memiliki kemampuan manajerial. Namun, negara harus hadir untuk mengawasi, menjaga keadilan, dan memastikan manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pihak.
Prabowo juga menegaskan, pembangunan ekonomi Indonesia harus sesuai nilai-nilai Pancasila. Ia menyebut ekonomi Pancasila sebagai ekonomi yang religius, berkemanusiaan, memperkuat persatuan nasional, dan berpihak kepada rakyat. "Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional," ujar Prabowo.
Angka Statistik
Menurut Prabowo, pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari pertumbuhan angka statistik. Pembangunan harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat, termasuk kelompok paling rentan. Ia juga menegaskan nasib pekerja harus dilindungi dan ekonomi nasional harus berpihak kepada kepentingan rakyat.
Komitmen memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola birokrasi juga menjadi salah satu fondasi transformasi ekonomi pemerintah. Dalam keterangan Sekretariat Kabinet, Prabowo menegaskan perlunya pemerintahan yang kuat, profesional, dan tidak korup.
“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” imbuhnya.
Sekadar informasi, Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.” Upacara tersebut turut dihadiri Presiden RI ke-5 sekaligus Dewan Pengawas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin, dan Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, sejumlah pejabat negara, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, TNI-Polri, tokoh masyarakat, serta pelajar juga hadir dalam upacara tersebut. Melalui pidato tersebut, Prabowo berupaya menempatkan agenda pemberantasan praktik ekonomi ilegal sebagai bagian dari pengamalan Pancasila.
Pesan utamanya, negara harus berani membenahi tata kelola ekonomi, menutup kebocoran kekayaan nasional, dan memastikan hasil pembangunan benar-benar kembali kepada rakyat.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar