Periskop.id - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Yuni Moraza menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp300 triliun untuk mempermudah akses pembiayaan pelaku UMKM. Dana tersebut disalurkan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bagian dari dukungan pemerintah terhadap sektor usaha mikro.

Menurutnya, perhatian Presiden Prabowo terhadap penguatan UMKM diwujudkan melalui kemudahan memperoleh modal usaha. Ia mengatakan akses pembiayaan menjadi salah satu langkah utama untuk mendorong pertumbuhan pelaku UMKM di berbagai daerah.

"Karena ini adalah yang dirancang pemerintah, nah khusus untuk pembiayaan kita menyiapkan lebih kurang Rp300 triliun untuk kemudahan pembiayaan UMKM dengan skema kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat)," kata Helvi usai pembukaan program Kumitra (Kemudahan Usaha dengan Kemitraan) di Teras Malioboro, Yogyakarta, Jumat malam.

Helvi menjelaskan, hingga pertengahan 2026 penyaluran pembiayaan KUR telah mencapai Rp167 triliun. Menurutnya, dana tersebut telah diterima pelaku UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Ia menyebut realisasi penyaluran per Juli 2026 telah mendekati 60% dari total anggaran yang disiapkan pemerintah. Capaian itu, menurutnya, turut didorong melalui berbagai kegiatan pendampingan bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bank swasta nasional, dan pegiat platform digital.

"Update per Juli sudah terserap Rp167 triliun, artinya sudah mencapai hampir 60 persen. Inilah kenapa kami terus mengadakan kegiatan seperti ini dan juga dibantu Himbara (Himpunan Bank negara), bank swasta nasional, pegiat online," katanya.

Meski begitu, Helvi menegaskan penyaluran pembiayaan melalui perbankan mitra pemerintah akan terus dipantau. Menurutnya, pengawasan dilakukan agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku UMKM.

Ia juga mengatakan pemerintah memfasilitasi pengurusan perizinan tanpa memungut biaya. Selain itu, menurutnya, perhatian pemerintah juga diarahkan untuk membuka akses pasar bagi pelaku UMKM.

"Dan untuk kemudahan kita fasilitasi pengurusan perizinan berupa kemudahan dengan tidak memungut biaya, jadi perhatian Pak Prabowo itu begitu besar terhadap UMKM, termasuk bagaimana membuka akses pasar," katanya.

Terkait program Kumitra, Helvi menjelaskan program tersebut dirancang untuk mendukung pertumbuhan UMKM, mendorong pelaku usaha naik kelas, sekaligus memberikan pendampingan bagi pelaku usaha di Yogyakarta. Menurutnya, program itu juga menjadi bagian dari upaya menciptakan wirausaha baru sesuai penugasan Kementerian UMKM.

"Nah, salah satu dari program itu adalah Kumitra ini, dalam hal ini sesuai dengan penugasan, kami Kementerian UMKM harus menjaga pertumbuhan UMKM itu dengan menciptakan wirausaha baru, kemudian memfasilitasi sesuai besaran usahanya," tutup Helvi.