periskop.id – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari harus diperkuat demi menghadapi tantangan bangsa.
Langkah konkret ini krusial guna mengantisipasi gejolak ekonomi global sekaligus ancaman perpecahan sosial di dalam negeri.
"Di tengah ancaman gejolak ekonomi global yang kian nyata dan potensi dampaknya terhadap persatuan yang terus mengintai di dalam negeri, urgensi menghidupkan Pancasila dalam keseharian bukan lagi pilihan, melainkan keharusan," kata Lestari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (1/6).
Kompleksitas tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dinilai kian tinggi. Lestari menyebut penyelesaian masalah tersebut tidak bisa lagi menggunakan pendekatan sektoral atau parsial.
Nilai-nilai luhur Pancasila wajib menjadi kompas utama. Dasar negara ini harus melandasi penyusunan kebijakan ekonomi, pembangunan sosial, dan upaya menjaga persatuan nasional.
"Pancasila bukan hanya fondasi negara. Ia adalah ruh yang harus kita aplikasikan dalam setiap kebijakan ekonomi, dalam setiap interaksi sosial, dan dalam setiap upaya menjaga persatuan. Saatnya kita bergerak dari seremoni ke aksi nyata," ujarnya.
Perlambatan ekonomi global berpotensi membawa dampak buruk bagi stabilitas domestik. Kondisi sosial dan ekonomi nasional diprediksi ikut merasakan tekanan tersebut.
Data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya menyentuh 2,6 persen. Negara-negara berkembang pun mulai tertekan akibat kenaikan biaya energi, pangan, dan gejolak nilai tukar.
Lestari mendorong penguatan gotong royong antarpemangku kepentingan untuk mengantisipasi dampak buruk tersebut. Kolaborasi intensif perlu dibangun antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Sinergi ini bertujuan melindungi kelompok rentan melalui penguatan jaring pengaman sosial. Keadilan sosial harus dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Tanpa gotong royong yang kuat antarpemangku kepentingan, tanpa keadilan sosial yang nyata, kelompok rentan akan terdampak paling parah. Sila kelima harus menjadi kompas kebijakan kita," katanya.
Di sisi lain, penguatan literasi digital masyarakat juga menjadi agenda yang tidak kalah penting. Langkah ini efektif untuk membendung penyebaran hoaks dan polarisasi yang mengancam persatuan.
Masyarakat yang cakap digital diyakini mampu menjaga kondusivitas ruang siber. Negara pun diminta mengambil peran aktif dalam membekali generasi muda.
"Tanpa kecakapan literasi digital yang memadai, anak bangsa berpotensi terus terjebak dalam polarisasi dan hoaks. Negara harus hadir dengan pendidikan karakter berbasis Pancasila yang adaptif terhadap tantangan zaman," ujar Lestari.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar