Periskop.id - Kondisi tata kelola kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (lapas) mendapat sorotan tajam dari pakar kesehatan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XIII DPR RI mengenai Transformasi Kebijakan dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6).
Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi, dr. Boyke Dian Nugraha, mengingatkan bahwa penanganan kesehatan bagi para warga binaan tidak boleh hanya berfokus pada satu aspek saja.
Menurut dr. Boyke, paradigma mengenai kesehatan di dalam lapas harus diubah dengan mengadopsi prinsip dasar ilmu medis yang menyeluruh.
“Saya akan memulai ini dengan prinsip-prinsip dalam ilmu kesehatan bahwa kesehatan itu tidak semata-mata … hanya kesehatan fisik saja, tetapi meliputi kesehatan mental dan sosial. Ini juga akan dipakai di sini untuk membahas masalah kesehatan di lapas,” ujar dr. Boyke di hadapan anggota Komisi XIII DPR RI.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya mengutamakan langkah pencegahan dini di dalam lingkungan lapas. Upaya preventif dinilai jauh lebih efektif untuk memastikan para narapidana bisa kembali ke masyarakat dalam kondisi yang sehat dan produktif.
“Yang kedua adalah prevention is better than treatment, jadi kita harus berusaha mencegah karena tujuan kita adalah bahwa orang ke lapas ini bukan semata-mata dihukum, menjalani hukuman, tetapi dia harus keluar dengan tidak mengulangi lagi dan juga berkesadaran untuk bisa sehat,” jelasnya.
Temuan Seks Bebas dan Masalah Sanitasi Tahanan Wanita
Dalam rapat tersebut, dr. Boyke juga membagikan pengalamannya saat turun langsung ke lapangan. Ia menceritakan potret buram fasilitas kesehatan yang sempat ditemukannya kala memberikan pembinaan di Lapas Wanita Tangerang.
“Saya pernah mengunjungi memberikan binaan di lapas ya, memberikan waktu di lapas Tangerang. (Tahanan) wanita itu hal-hal yang ini-ini banyak yang belum sempurna saya katakan,” ungkapnya.
Salah satu persoalan krusial yang disaksikannya adalah tingginya potensi penyebaran infeksi menular seksual akibat minimnya penanganan medis. Banyak tahanan wanita yang mengalami keluhan reproduksi namun tidak mendapatkan akses pengobatan yang memadai.
“Yang pertama adalah kita ingin mencegah sexual transmitted diseases dan saya melihat, menyaksikan sendiri kenapa mereka (tahanan wanita) itu sampai ada yang konsultasi keputihan yang berlebih-lebihan. Udah diobatin nggak ada orang yang bisa memberikan obat,” kata dr. Boyke menambahkan.
Tak hanya masalah sanitasi dan penyakit organ intim, ia juga mengutarakan keprihatinannya mengenai aktivitas seksual di dalam lembaga pemasyarakatan yang dinilai luput dari pengawasan ketat petugas.
“Yang kedua tentunya yang kita sedih adalah juga bahwa seks itu bebas sekali,” tuturnya dengan nada prihatin.
Desak Kewajiban Screening HIV dan Penyakit Kronis
Dilema terbesar dalam pengelolaan kesehatan lapas saat ini adalah ketiadaan data rekam medis yang valid mengenai kondisi kesehatan warga binaan, baik saat mereka pertama kali masuk maupun ketika dinyatakan bebas.
Menurut dr. Boyke, rantai penularan virus berbahaya seperti HIV sulit diputus karena lapas tidak memiliki sistem pelacakan data yang jelas.
“Dan yang kita harus tahu juga, lapas tidak mempunyai data sebelum masuk itu berapa orang yang HIV-nya positif. Kemudian setelah keluar ini dia dari tadinya HIV-nya negatif jadi positif apa nggak? Nggak ada data itu,” tegasnya.
Melihat celah besar dalam tata kelola tersebut, dr Boyke mendesak jajaran pemangku kebijakan dan DPR RI untuk segera mewajibkan prosedur pemeriksaan kesehatan atau screening menyeluruh bagi setiap tahanan baru.
“Jadi pentingnya screening setiap masuk ke lapas paling tidak HIV, paling tidak juga untuk yang laki-laki sexual transmitted diseases, sivilis,” saran dr. Boyke.
Selain penyakit menular seksual, perhatian khusus juga harus diberikan kepada kelompok narapidana yang sudah memasuki usia senja. Ia mengingatkan bahwa penyakit dalam seperti hepatitis hingga gangguan prostat berisiko fatal dan mematikan jika terus dibiarkan tanpa adanya deteksi dini di dalam sel tahanan.
“Dan kemudian untuk penyakit-penyakit kalau lapasnya sudah orang-orang tua yang namanya hepatitis, kemudian satu lagi prostat. Laki-laki banyak loh yang kena prostat, pulang di sana malah kena kanker jadinya karena tidak terobati,” paparnya.
Di akhir pernyataannya, dr. Boyke kembali menekankan agar pemerintah memprioritaskan anggaran dan program kerja yang berbasis pada tindakan pencegahan sebelum kondisi kesehatan di dalam lapas semakin memburuk.
“Jadi yang saya harapkan adalah yang namanya pencegahan. Prevention is better than treatment,” pungkas dr. Boyke menutup penjelasannya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar